muslimx.id — Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan. Menurutnya, arah negara saat ini perlu ditata ulang agar tidak tersesat oleh ambisi kekuasaan yang melupakan rakyat.
“Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk memastikan rakyat dilindungi, dilayani, dan diatur dengan adil,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/10/2025).
Prayogi menilai banyak kebijakan yang lahir bukan dari semangat kedaulatan rakyat, melainkan dari kepentingan politik jangka pendek.
“Ketika arah negara ditentukan oleh penguasa, maka kebijakan kehilangan akal sehat dan keadilan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa tugas utama negara tetap tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun ketika peran itu terbalik rakyat yang justru melindungi kekuasaan maka negara telah kehilangan tujuannya.
Partai X: Tersesat oleh Kekuasaan Adalah Krisis Sistemik
Prayogi menjelaskan bahwa krisis arah bangsa bukan hanya kesalahan individu pemimpin, tetapi kegagalan sistemik.
“Kita hidup dalam sistem yang memelihara kekuasaan, tapi melupakan fungsi negara. Akibatnya, rakyat kehilangan posisi sebagai pemilik kedaulatan,” katanya.
Ia mengingatkan, penguasaan tanpa batas nilai dan moral akan berubah menjadi bentuk penindasan terselubung.
“Negara seharusnya melindungi, bukan penekan. Ketika kekuasaan kehilangan batas, negara berubah menjadi beban bagi rakyat.”
Menurutnya, reformasi selama ini masih bersifat kosmetik memperbaiki struktur, tapi tidak mengubah arah. Sistem tetap berputar pada kepentingan penguasa, bukan pada kedaulatan rakyat.
Pandangan Islam: Kekuasaan adalah Amanah, Bukan Warisan
Islam menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam pandangan Islam, kekuasaan tidak boleh menjadi alat menindas, melainkan sarana menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka…” (QS. Hud: 113)
Ayat ini mengingatkan bahwa negara yang memihak pada kekuasaan, bukan pada rakyat, sedang berjalan di jalan kesesatan. Kedaulatan sejati hanya lahir dari amanah dan keadilan, bukan dominasi.
Solusi Partai X: Menata Ulang Negara dengan Akal Sehat dan Pancasila
Partai X menegaskan bahwa negara harus kembali menjadi alat untuk rakyat, bukan alat kekuasaan. Dalam dokumennya, mereka mengajukan langkah-langkah berikut:
- Reformasi struktur ketatanegaraan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi di satu lembaga, melainkan saling mengimbangi.
- Membangun sistem pemerintahan berbasis kepakaran dan moralitas, agar kebijakan lahir dari ilmu dan etika, bukan ambisi politik.
- Menegakkan fungsi MPR sebagai penjaga kedaulatan rakyat.
- Menguatkan transparansi dan akuntabilitas publik, agar kekuasaan tak bekerja dalam ruang gelap.
- Mendorong partisipasi rakyat, karena kedaulatan tidak boleh didelegasikan penuh pada penguasa.
Penutup: Kritis, Objektif, dan Solutif Jalan Mengembalikan Arah Bangsa
Dalam semangat kritis, Prayogi mengajak seluruh elemen bangsa meninjau ulang arah kenegaraan yang berjalan tanpa kompas moral. Secara objektif, sistem kenegaraan harus diukur dari kemampuannya melindungi dan melayani rakyat, bukan menjaga kekuasaan.
Dan secara solutif, bangsa harus bersinergi antara negara, akademisi, dan rakyat untuk membangun sistem yang berlandaskan Pancasila dan moral.
“Bangsa ini harus kembali ke akar moralnya. Menata ulang arah bukan berarti mundur, tapi memastikan kita berjalan di jalan yang benar,” pungkas Prayogi.
Islam pun menegaskan:
“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin…” (QS. At-Taubah: 105)
Kekuasaan yang amanah bukan diukur dari lamanya memerintah, tetapi dari seberapa adil ia melayani rakyatnya. Negara akan tersesat jika kekuasaan menjadi tujuan, bukan amanah.
