muslimx.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diperluas ke sektor ekonomi melalui kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Asosiasi Pengusaha Industri Mikro, Kecil, dan Menengah Nusantara (APIMSA).
Kolaborasi ini melahirkan konsep MBG-Preneur, yang diklaim sebagai upaya menciptakan ekosistem wirausaha dari program bantuan sosial. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa MBG bukan hanya tentang makanan bergizi, tetapi juga membangun ekonomi rakyat.
“Membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan investasi sosial masyarakat, bukan sekadar bantuan pemerintah,” ujar Dadan di Jakarta, Jumat (7/11).
Namun, di tengah semangat kolaborasi ini, publik mempertanyakan: Apakah MBG-Preneur benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru menjadi proyek baru bagi pejabat dan mitra bisnisnya?
Partai X: Jangan Biarkan Program Rakyat Jadi Lahan Proyek
Menanggapi kerjasama MBG, BGN, dan APIMSA tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan pentingnya menjaga kemurnian tujuan sosial program MBG agar tidak berubah menjadi lahan bisnis terselubung.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kalau program rakyat dijadikan ladang proyek, maka negara kehilangan maknanya,” tegas Prayogi.
Menurutnya, program bergizi gratis harus benar-benar menjadi alat pemerataan ekonomi dan sosial, bukan pintu masuk bagi kepentingan ekonomi elite.
“MBG itu bukan ajang branding politik atau bisnis tersembunyi. Ini soal perut rakyat, bukan perut pejabat,” ujarnya.
Pandangan Islam: Setiap Amanah Sosial Adalah Tanggung Jawab Moral
Dalam pandangan Islam, program sosial seperti MBG adalah amanah besar, karena menyangkut kehidupan dan kesejahteraan umat. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk bantuan rakyat baik pangan, gizi, atau ekonomi tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin, lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah haramkan surga atasnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Artinya, jika program rakyat seperti MBG dijadikan alat proyek, maka itu bukan hanya pelanggaran administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap amanah Allah.
Solusi Partai X: Ekonomi Rakyat Harus Nyata, Bukan Seremonial
Partai X menegaskan bahwa MBG-Preneur harus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang nyata, bukan formalitas kolaborasi antar lembaga. Beberapa langkah yang disarankan:
- Audit transparan dan berkala terhadap seluruh mitra MBG, termasuk APIMSA, untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan.
- Pelibatan langsung pelaku UMKM lokal terutama perempuan dan keluarga miskin dalam pengelolaan SPPG serta produksi makanan bergizi.
- Pembentukan dewan pengawas independen dari unsur masyarakat dan akademisi untuk memantau penyaluran dana dan pelaksanaan program.
Penutup: Rakyat Butuh Bukti, Bukan Branding
Program MBG bisa menjadi langkah besar menuju kesejahteraan jika dijalankan dengan amanah, keadilan, dan ketulusan. Namun, bila program sosial berubah menjadi proyek ekonomi pejabat, maka keadilan rakyat hanya tinggal slogan.
Islam mengingatkan setiap amanah yang menyangkut kehidupan umat akan dimintai pertanggungjawaban. Rakyat tidak butuh proyek baru, mereka butuh bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir untuk memberi makan, bukan sekadar menjanjikan.
“Kalau rakyat masih lapar, tapi pejabat kenyang proyek, maka semangat MBG sudah kehilangan arah,” tutup Prayogi.
