muslimx.id — Banyak kekacauan bernegara hari ini bermula dari kesalahan memahami arti negara. Negara kerap disamakan dengan pemerintah, sehingga kritik pada penguasa dianggap kritik pada negara. Kesalahan ini membuat rakyat kehilangan kendali atas kekuasaan dan membiarkan pejabat berjalan tanpa batas moral.
Padahal, negara adalah rumah bersama, tempat rakyat berdaulat dan pemerintah hanyalah pelaksana amanat. Tanpa pemahaman yang benar, negara mudah tersesat oleh ambisi kekuasaan dan kehilangan arah konstitusionalnya.
Tugas Negara Itu Tiga dan Harus Tegas
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil. Ia mengingatkan, penyimpangan muncul ketika pemerintah mengira dirinya adalah negara.
“Negara harus bekerja sesuai mandat, bukan sesuai kemauan penguasa,” tegas Rinto.
Pernyataannya sejalan dengan gambaran dalam bahan presentasi Partai X tentang “rumah negara” yang retak simbol bahwa lembaga-lembaga negara tak lagi berjalan selaras dan kehilangan fungsi keseimbangan.
Partai X: Negara Milik Rakyat, Kekuasaan Hanya Titipan
Partai X menegaskan prinsip dasarnya: kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat. Arti nya negara hanyalah instrumen untuk menegakkan kesejahteraan umum, bukan struktur yang digunakan segelintir orang untuk memperluas kekuasaan.
Dalam pandangan Partai X, ada empat fondasi utama bernegara:
- Negara harus berlandaskan Pancasila.
- Kebijakan harus dibuat dengan akal sehat dan kepakaran.
- Sistem pemerintahan harus bersih dan rasional.
- Rakyat wajib menjadi pusat arah negara.
Bahan presentasi Partai X menegaskan, pejabat negara hanyalah “pengelola rumah negara”, bukan pemiliknya. Dengan prinsip ini, negara berpijak pada moralitas, bukan ambisi.
Islam Ingatkan: Kekuasaan Adalah Amanah yang Akan Diadili
Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan hak milik, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap pemimpin adalah pengurus rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Ayat dan hadits ini menegaskan: pemimpin bukan penguasa, tetapi pelayan amanah rakyat. Ketika kekuasaan dianggap milik pribadi, maka yang hilang bukan sekadar keadilan tetapi rahmat Allah dari kehidupan berbangsa.
Dampak Jika Negara Disamakan dengan Pemerintah
Ketika negara dianggap sama dengan pemerintah, kekuasaan menjadi absolut, dan kebijakan kehilangan orientasi rakyat.
Akibatnya: kritik dianggap ancaman, bukan koreksi. Penegakan hukum timpang dan kehilangan moral. Layanan publik tidak manusiawi. Institusi negara kehilangan independensi.
Rinto meng arti-kan kondisi ini seperti “rumah negara yang retak” pilar kedaulatan tidak bekerja harmonis, membuat rakyat hanya menjadi penonton di negeri yang mereka miliki sendiri.
Solusi Partai X: Menyusun Kembali Arsitektur Negara yang Sehat
Untuk mengembalikan negara pada fungsi sejatinya, Partai X menawarkan langkah konkret:
- Memperkuat negara pelindung dengan reformasi hukum berbasis kepakaran dan akuntabilitas publik.
- Membangun negara pelayan melalui digitalisasi layanan publik yang cepat, transparan, dan tidak membebani rakyat.
- Mereformasi negara pengatur lewat desain ulang sistem ketatanegaraan agar kedaulatan rakyat terjamin dan kesewenangan dibatasi.
Langkah-langkah ini sejalan dengan visi Partai X dalam membangun kembali “rumah negara” yang kokoh, seimbang, dan saling menguatkan.
Penutup: Mengembalikan Makna Negara sebagai Rumah Bersama
Rinto menegaskan bahwa masa depan bangsa hanya bisa berdiri tegak jika negara dijalankan dengan kesadaran moral bahwa rakyat adalah pemilik sejati negara.
Negara harus berpegang pada keadilan, akal sehat, dan Pancasila sebagai kompas moral.
“Ketika negara menjadi pelindung, pelayan, dan pengatur yang adil, maka kekuasaan tak akan tersesat,” ujarnya.
Islam mengingatkan, negara yang adil akan dilindungi Allah, dan pemimpin yang amanah akan dimuliakan rakyat. Hanya dengan pemahaman ini, Indonesia dapat menata ulang arah bernegara agar bebas dari penyimpangan kekuasaan dan kembali kepada rakyat.
