muslimx.id — Negara tidak pernah sama dengan pemerintah, namun kesalahan memahami keduanya terus berulang dan membawa dampak serius bagi kehidupan rakyat. Negara adalah rumah besar yang menaungi seluruh warga, sedangkan pemerintah hanyalah pelaksana amanat rakyat dengan mandat terbatas untuk mengelola kehidupan berbangsa.
Ketika keduanya disamakan, kritik dianggap ancaman, pejabat merasa dirinya negara, dan rakyat diperlakukan sebagai bawahan kekuasaan.
Inilah akar banyak persoalan bangsa: negara menjadi sempit, birokrasi kaku, dan pelayanan publik kehilangan kemanusiaan karena pejabat lupa, mereka bukan penguasa, tapi pelayan amanah rakyat.
Tugas Negara Tiga, Bukan Alat Kekuasaan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya menjalankan fungsi negara, bukan menjadi negara itu sendiri.
Menurut Rinto, bahaya besar muncul saat pejabat mulai menganggap pemerintah sebagai pusat kekuasaan dan rakyat hanya objek pengaturan. Kondisi ini menyebabkan malfungsi lembaga negara dan melemahnya kedaulatan rakyat.
“Ketika pemerintah merasa lebih besar dari negara, maka kedaulatan rakyat sedang berada dalam bahaya,” ujar Rinto tegas.
Partai X: Negara Alat Tujuan, Rakyat Alat Utama
Partai X menegaskan bahwa negara adalah alat untuk mencapai kesejahteraan, sementara rakyat adalah pemilik sah kedaulatan. Prinsip ini menolak keras penyatuan negara dengan pemerintah.
“Pemerintah hanyalah operator, rakyatlah pemegang arah,” jelas Rinto.
Dalam pandangan Partai X, terdapat empat pilar fundamental sistem bernegara: kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan yang seimbang, akal sehat sebagai fondasi kebijakan, pancasila sebagai sistem operasional negara.
Seluruh pilar ini hanya dapat berjalan bila pemerintah tidak menguasai negara, melainkan menjalankan amanahnya secara terbatas dan bertanggung jawab.
Islam Ingatkan: Amanah Kekuasaan Tidak Boleh Dipertuhankan
Dalam pandangan Islam, kekuasaan hanyalah amanah (titipan Allah SWT), bukan hak kepemilikan manusia. Ketika kekuasaan dijadikan alat menguasai rakyat, maka penguasa sedang mengkhianati amanah yang suci.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
“Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Ayat dan hadits ini menegaskan: pemerintah bukan penguasa rakyat, tetapi pelayan yang wajib menegakkan keadilan dan melindungi amanah publik. Ketika pejabat lupa bahwa kekuasaan adalah ujian, maka kesewenang-wenangan muncul, dan negara kehilangan rahmat Allah.
Dampak Fatal Ketika Negara dan Pemerintah Disamakan
Penyatuan negara dengan pemerintah menciptakan kerusakan sistemik dalam tatanan bernegara. Partai X menyoroti empat akibat fatal dari kekeliruan ini:
- Kritik dianggap serangan terhadap negara, padahal itu bentuk cinta rakyat pada bangsanya.
- Lembaga negara kehilangan independensi, lebih tunduk pada pemerintah daripada konstitusi.
- Birokrasi berubah menjadi alat kekuasaan, bukan sarana pelayanan publik.
- Keadilan sosial melemah, karena aparat lebih setia pada instruksi kekuasaan daripada hukum.
Akibatnya, negara kehilangan rohnya sebagai rumah keadilan, dan rakyat hanya menjadi penonton dalam panggung kekuasaan.
Solusi Partai X: Menegakkan Kedaulatan Rakyat dan Menyembuhkan Sistem
Untuk mengembalikan keseimbangan antara negara dan pemerintah, Partai X menawarkan agenda pemulihan sistemik:
- Mengembalikan MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat, agar arah negara tidak dikendalikan oleh eksekutif semata.
- Membangun sistem akuntabilitas transparan berbasis kepakaran dan data, bukan tekanan politik.
- Menjadikan Pancasila sebagai sistem operasi negara, agar kebijakan publik berakar pada nilai moral, gotong royong, dan keadilan.
- Memperkuat birokrasi digital yang efisien dan bebas intervensi, supaya pelayanan publik lebih cepat dan manusiawi.
Dengan langkah ini, negara bekerja untuk rakyat, dan pemerintah kembali pada mandat sucinya: melayani bangsa.
Penutup: Pemerintah Bukan Negara Ia Amanah yang Akan Dihisab
Islam mengingatkan, pemerintah hanyalah pelaksana amanah, bukan pemilik negara. Negara adalah milik rakyat, dan kedaulatan hakiki hanya milik Allah SWT.
“Sesungguhnya kekuasaan adalah ujian, dan sebaik-baik pemimpin adalah yang paling takut kepada Allah,” (HR. Ahmad)
Ketika pemimpin menempatkan diri sebagai pelayan rakyat, bukan tuan atas rakyat, maka keadilan tumbuh dan rahmat Allah turun.
Negara akan kokoh bila rakyat dihormati, kritik dihargai, dan amanah dijalankan dengan takut kepada Allah. Karena sesungguhnya negara bukan milik pemerintah, negara adalah milik rakyat, dan kekuasaan adalah amanah yang akan dihisab di hadapan Allah SWT.
