muslimx.id – Indonesia tidak kekurangan sumber daya, peluang, ataupun generasi berbakat. Yang kurang justru satu prinsip paling mendasar kesadaran bahwa rakyat adalah pemilik negara, sementara pejabat hanyalah pelaksana amanat. Tanpa prinsip ini dipegang bersama, Indonesia akan terus berputar pada lingkar masalah yang sama: ketidakadilan, ketimpangan, dan lunturnya kepercayaan publik.
Prinsip kedaulatan rakyat menentukan arah perjalanan negara, sebagaimana pemilik bus menentukan tujuan perjalanannya. Jika prinsip ini kabur, maka negara melaju mengikuti selera sopir semata. Di sinilah kerusakan sistem bermula.
Karena itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali tiga tugas utama negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat bukan menguasai rakyat. Prinsip inilah yang harus dihidupkan kembali agar Indonesia berjalan di rel yang benar.
Negara Bukan Pemerintah, Rakyat Pemilik Kedaulatan
Partai X menegaskan bahwa negara dibangun dari tiga pilar: wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberikan mandat terbatas untuk mengelola negara. Maka pemerintah bukanlah negara, sebagaimana lontong bukan gado-gado meski berada dalam satu hidangan.
Analogi bus yang digunakan Partai X memperjelas persoalan ini: rakyat adalah pemilik bus, pemerintah hanyalah sopir. Sopir boleh berganti kapan saja, tetapi pemilik bus tetaplah rakyat. Jika sopir melanggar aturan, membawa bus ke arah yang salah, atau ugal-ugalan, pemilik berhak memperingatkan bahkan menggantinya.
Prinsip sederhana ini sering hilang dalam praktik kenegaraan hari ini, ketika pemerintah diperlakukan seolah-olah pemilik negara. Padahal, mandat tidak pernah mengubah status: pejabat tetap pelayan rakyat.
Pancasila Harus Menjadi Pedoman Operasional, Bukan Seremonial
Kerapuhan sistem hari ini tidak dapat dilepaskan dari gagalnya pengamalan Pancasila. Terutama Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Seluruh sila sebelumnya seharusnya mengantar bangsa menuju keadilan sosial. Namun ketika sila-sila itu tidak diterapkan dalam kebijakan nyata, keadilan pun gagal terwujud.
Partai X menekankan Pancasila harus hidup dalam kebijakan publik. Pendidikan karakter dan moral harus kembali diperkuat Generasi muda harus mendapatkan pembinaan yang membentuk kesadaran kebangsaan Pancasila tidak boleh berhenti sebagai poster, slogan, atau rutinitas upacara.
Pandangan Islam: Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Hak Milik
Dalam perspektif Islam, prinsip “rakyat pemilik negara, pejabat pelayan rakyat” sangat selaras dengan konsep amanah (al-amānah). Kekuasaan bukan warisan, bukan milik pribadi, tetapi titipan yang kelak dimintai pertanggungjawaban.
Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…”
Ayat ini menegaskan bahwa setiap jabatan harus dijalankan sesuai hak rakyat, bukan hak pribadi pejabat.
Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Islam memandang jabatan sebagai beban berat, bukan kehormatan semata. Pemimpin tidak boleh merasa memiliki negara; ia hanya mengurusi urusan umat (al-ra‘in) yang harus menjalankan amanah dengan benar. Ketika pejabat melupakan amanah, kerusakan negara adalah konsekuensi logis.
Solusi Partai X: Menyembuhkan Bangsa dengan Rekonstruksi Sistem
Partai X menawarkan rangkaian solusi struktural dan kultural agar prinsip kedaulatan rakyat benar-benar bekerja, bukan hanya menjadi wacana:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional
Melibatkan intelektual, tokoh agama, TNI/Polri, dan pemimpin budaya sebagai empat penjaga negara untuk menyatukan kembali visi bangsa dan merancang ulang struktur kenegaraan. - Amandemen Kelima UUD 1945
Mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat dengan memperjelas relasi negara dan pemerintah. - Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Mengawal masa transisi agar perubahan konstitusi berjalan aman dan terarah. - Pemisahan Tegas antara Negara dan Pemerintah
Menjamin negara tetap kuat meskipun pemerintah berganti-ganti. - Reformasi Partai dan Birokrasi
Termasuk pembubaran partai yang gagal mendidik rakyat serta digitalisasi penuh layanan birokrasi untuk menutup celah korupsi. - Penguatan Media Publik
Media negara dijadikan saluran pendidikan rakyat, bukan alat propaganda kekuasaan.
Penutup: Indonesia Maju Jika Prinsip Amanah Dipegang Bersama
Prinsip kedaulatan rakyat adalah syarat utama kemajuan Indonesia. Rakyat adalah pemilik negara. Pejabat adalah pelayan rakyat.
Jika rakyat sadar posisinya, dan pejabat sadar batasannya, maka negara akan kokoh, kebijakan akan berpihak kepada publik, dan keadilan dapat diwujudkan.
Islam pun mengingatkan bahwa amanah adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bila prinsip ini dijaga bersama, Indonesia tidak hanya mampu maju tetapi akan tumbuh sebagai bangsa yang adil, bermartabat, dan diridhai.
