muslimx.id — Kementerian Kesehatan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pasien Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak penanganannya oleh empat rumah sakit. Kemenkes mengirim tim investigasi bersama Dinas Kesehatan Papua untuk memastikan adanya pelanggaran serta memastikan proses hukum berjalan adil.
Juru Bicara Kemenkes menegaskan bahwa penolakan pasien merupakan pelanggaran undang-undang dan dapat berujung pidana. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkali-kali menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam situasi apapun.
Ibu hamil dari Kampung Hobong itu diduga ditolak oleh empat fasilitas kesehatan sebelum akhirnya meninggal. Peristiwa ini kembali menegaskan rapuhnya sistem kesehatan di Papua, bahkan dalam kondisi darurat.
Gubernur Papua menyebut tragedi ini sebagai peringatan keras untuk seluruh pemimpin daerah. Presiden Prabowo pun memerintahkan audit menyeluruh terhadap semua rumah sakit di Papua guna menelusuri akar masalah internal maupun struktural.
Sikap Kritis Partai X terhadap Kegagalan Negara
Partai X menyebut tragedi ini sebagai kegagalan sistemik. Pelayanan kesehatan adalah hak rakyat, dan negara wajib menghadirkannya secara merata.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa tugas negara mencakup melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan mengabaikan keselamatan warganya.
Partai X menegaskan bahwa rakyatlah pemilik negara, sedangkan pemerintah hanyalah pelaksana. Karena itu, layanan publik wajib berjalan efektif, efisien, dan bebas diskriminasi. Rumah sakit adalah lembaga pelayanan, bukan benteng administrasi yang mengutamakan berkas dibanding nyawa.
Partai X menilai lemahnya pengawasan rumah sakit, rumitnya administrasi, dan buruknya manajemen daerah adalah akar persoalan. Sistem kesehatan dianggap tidak berpihak pada keselamatan pasien, bertolak belakang dengan nilai kemanusiaan.
Pandangan Islam: Nyawa Manusia Tak Boleh Ditunda Penolongannya
Birokrasi yang menghalangi penanganan medis termasuk bentuk ta’addi (melampaui batas) yang dilarang agama. Dalam Islam, pelayanan publik harus berbasis kasih sayang dan keadilan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Jika rakyat kehilangan nyawa karena kelalaian pelayanan, maka itu adalah pengkhianatan amanah. Allah menegaskan kemuliaan nyawa manusia:
“Barangsiapa menyelamatkan satu jiwa, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia.” (QS. Al-Māidah: 32)
Rasulullah SAW pun bersabda:
“Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Tirmidzi)
Menunda penanganan pasien, apalagi menolak, adalah bentuk kezaliman yang sangat dikecam syariat. Ketika keselamatan manusia dikalahkan oleh birokrasi, maka sistem tersebut wajib direformasi total. Islam menolak setiap sistem yang menimbulkan mudarat
Solusi Partai X untuk Reformasi Pelayanan Kesehatan
Beberapa solusi struktural yang disampaikan Partai X:
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional untuk mengevaluasi sistem kesehatan nasional.
- Amandemen Kelima UUD 1945 untuk menegakkan kembali kedaulatan rakyat.
- Pemisahan jelas antara negara dan pemerintah, agar pelayanan tetap kokoh meski pemerintahan berganti.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran untuk meminimalkan kelalaian medis.
- Digitalisasi birokrasi kesehatan untuk memutus korupsi dan mempercepat layanan.
- Pendidikan moral & Pancasila untuk memperkuat integritas tenaga kesehatan.
Penutup: Perlunya Audit Rumah Sakit
Partai X mendukung audit menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit di Papua. Negara tidak boleh abai pada rakyat dalam kondisi darurat.
Tugas negara bukan membangun gedung megah, tetapi memastikan fasilitas itu hidup, berfungsi, dan melayani rakyat dengan kemanusiaan.
“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya…” (QS. Hud: 85)
Kematian ibu hamil Papua harus menjadi momentum reformasi pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi, adil, dan berkeadilan. Semoga tragedi ini membuka pintu perbaikan, dan semoga para pemimpin negeri selalu diberi amanah, keberanian, dan kejujuran untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat.
