muslimx.id— Narasi kekuasaan stabil terus digaungkan dari pusat pemerintahan. Koalisi pemerintahan menguat, kursi penguasa relatif aman, dan agenda kekuasaan berjalan tanpa hambatan berarti. Namun di balik stabilitas yang diklaim tersebut, rakyat justru menghadapi kenyataan yang berlawanan: ruang hidup menyempit, beban ekonomi meningkat, dan suara publik kian tersingkir dari proses pengambilan kebijakan.
Stabilitas tampak kokoh bagi penguasa, tetapi rapuh bagi warga. Ketimpangan ekonomi belum mengecil, konflik agraria terus berulang, dan penggusuran atas nama investasi masih menjadi pola. Di banyak wilayah, rakyat dipaksa menyingkir demi proyek besar yang manfaatnya jarang mereka rasakan secara langsung. Negara terlihat kuat ke atas, tetapi lemah ke bawah.
Proses legislasi yang tertutup membuat aspirasi rakyat dianggap sebagai gangguan, bukan sumber kebijakan. Akibatnya, rakyat menanggung dampak keputusan tanpa dilibatkan dalam penentuannya.
Di sisi lain, negara dinilai lebih melindungi kepentingan penguasa dan kekuasaan dibanding kehidupan warga. Perlindungan terhadap kelompok rentan kalah cepat dibanding kepentingan modal dan proyek besar, sehingga kekuasaan tetap aman sementara kehidupan rakyat semakin rentan. Negara pun bergeser dari penjaga martabat warga menjadi pengelola kepentingan penguasa.
Islam Ingatkan: Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa
Islam memandang kekuasaan bukan sebagai privilese, melainkan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa stabilitas kekuasaan tidak bernilai apa pun jika tidak disertai keadilan. Negara yang stabil tetapi menyingkirkan rakyat sejatinya telah mengkhianati amanah kepemimpinan.
Rasulullah SAW juga mengingatkan:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menempatkan penguasa pada posisi yang berat, bukan nyaman. Setiap kebijakan yang melahirkan penderitaan, setiap keputusan yang menutup suara rakyat, dan setiap keberpihakan yang melanggengkan ketimpangan akan dimintai hisab, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
Dalam Islam, negara wajib menjadi pelindung kehidupan (ri‘ayah), bukan sekadar penjaga stabilitas politik. Stabilitas yang menafikan keadilan adalah bentuk kezaliman yang dilembagakan.
Solusi: Mengembalikan Negara pada Fungsi Ri‘ayah
Untuk keluar dari krisis ini, stabilitas kekuasaan harus dikembalikan pada tujuan hakikinya: melindungi dan mensejahterakan rakyat. Beberapa langkah mendasar perlu ditempuh:
- Membuka kembali ruang partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan kebijakan.
- Menghentikan kebijakan pembangunan yang menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya.
- Menempatkan perlindungan terhadap petani, buruh, nelayan, dan masyarakat adat sebagai prioritas negara.
- Melakukan evaluasi kebijakan secara transparan dan berpihak pada keadilan sosial.
- Menjadikan prinsip keadilan, maslahat, dan keberpihakan pada yang lemah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Islam tidak membenarkan negara yang stabil secara politik tetapi gagal menjaga kehidupan rakyatnya. Kekuasaan harus tunduk pada nilai keadilan, bukan sebaliknya.
Penutup: Stabilitas Tanpa Keadilan Hanya Memperpanjang Krisis
Indonesia Krisis tidak akan selesai selama stabilitas hanya dimaknai sebagai keamanan kursi kekuasaan. Negara harus berani memilih: menjaga stabilitas elite, atau menjaga martabat hidup rakyat.
Dalam perspektif Islam, pilihan itu bukan sekadar politis, melainkan moral dan teologis.
Kekuasaan yang mengabaikan keadilan akan runtuh oleh krisis yang diciptakannya sendiri. Sebaliknya, negara yang menjadikan keadilan sebagai fondasi akan kokoh, bukan hanya di mata manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT.
