muslimx.id — Indonesia Krisis bukan sekadar slogan atau retorika pemerintahan, melainkan kenyataan yang dirasakan jutaan warga hari ini. Ketika akses terhadap sumber daya, kebijakan, dan pengambilan keputusan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir pejabat dan penguasa, rakyat justru menanggung beban paling berat. Biaya hidup terus meningkat, lingkungan rusak, dan ruang partisipasi publik semakin menyempit.
Negara yang tampak aktif dan stabil secara administratif, tetapi semakin jauh dari rasa keadilan warga. Kebijakan strategis dibuat secara pemerintahan tanpa partisipasi publik, menguntungkan kepentingan terbatas sementara rakyat menanggung dampaknya seperti penggusuran, ketidakpastian kerja, dan tekanan ekonomi.
Akibat kebijakan yang tidak inklusif, risiko dan beban hidup dialihkan ke rakyat, sementara perlindungan dan keuntungan terkonsentrasi pada lingkar kekuasaan. Regulasi bertambah, tetapi respons negara terhadap krisis warga lambat, sehingga ketimpangan, rasa tidak aman, dan hilangnya kepercayaan publik semakin dalam.
Partai X: Arah Negara Harus Dikoreksi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai kondisi ini sebagai peringatan serius atas arah pengelolaan negara.
“Jika negara dikuasai segelintir kepentingan dan rakyat menanggung kerugiannya, itu tanda Indonesia Krisis dalam tata kelola,” tegas Prayogi.
Ia mengingatkan kembali fungsi dasar negara yang tidak boleh ditawar.
“Tugas negara itu hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika yang dilindungi bukan rakyat, maka negara sedang menyimpang dari mandatnya.”
Menurutnya, krisis yang terjadi hari ini bukan karena kekurangan aturan, melainkan karena negara salah menentukan prioritas.
Islam Ingatkan: Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Milik Segelintir
Dalam perspektif Islam, kekuasaan tidak pernah dipahami sebagai hak eksklusif, melainkan amanah besar untuk mengurus kepentingan umat. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa.” (QS. Al-Baqarah: 188)
Ayat ini menegaskan larangan keras atas penguasaan sumber daya dan kebijakan demi kepentingan sempit yang merugikan masyarakat luas. Negara yang dikuasai segelintir kepentingan sejatinya sedang menyalahi amanah kekuasaan.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Nu‘aim)
Hadis ini membalik logika kekuasaan: pemimpin bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika negara justru melayani kepentingan pejabat dan membebankan kerugiannya kepada rakyat, maka kekuasaan telah berubah dari amanah menjadi alat penindasan.
Islam tidak menilai keberhasilan negara dari banyaknya regulasi, melainkan dari sejauh mana kebijakan menghadirkan keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (maslahah). Negara yang sibuk menjaga kenyamanan kekuasaan, tetapi abai pada kebutuhan dasar rakyat, sejatinya sedang membangun krisisnya sendiri.
Kebijakan seharusnya diukur dari dampaknya bagi kehidupan rakyat, bukan dari seberapa aman posisi . Tanpa koreksi arah, dominasi segelintir kepentingan akan terus berlanjut, sementara rakyat dipaksa menanggung kerugian struktural.
Solusi: Mengembalikan Negara pada Mandat Rakyat
Untuk keluar dari krisis yang menumpuk, Islam menuntut koreksi mendasar dalam tata kelola negara, antara lain:
- Menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama setiap kebijakan.
- Membuka proses pengambilan keputusan secara transparan dan partisipatif.
- Menghentikan pemindahan risiko kebijakan kepada masyarakat.
- Memperkuat perlindungan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- Menegakkan akuntabilitas agar kekuasaan tunduk pada kepentingan publik dan nilai keadilan.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya maupun kapasitas. Yang dibutuhkan adalah keberanian moral dan pemerintahan untuk mengakhiri dominasi segelintir kepentingan dan mengembalikan negara pada mandatnya.
Penutup: Negara untuk Rakyat, Bukan Segelintir
Dari perspektif Islam, negara kehilangan legitimasi moralnya ketika ia dikuasai segelintir dan membebankan kerugiannya kepada rakyat. Kekuasaan yang tidak dikoreksi akan melahirkan ketidakadilan yang terlembaga.
Jika arah ini tidak diubah, Indonesia Krisis akan terus menjadi kenyataan harian bagi rakyat. Namun jika negara kembali pada amanahnya melindungi, melayani, dan mengatur dengan adil maka krisis bukan hanya bisa dihentikan, tetapi juga dipulihkan dengan keadilan yang diridhai Allah SWT.
