muslimx.id — Indonesia menghadapi krisis yang kian nyata ketika proyek pembangunan terus digenjot, tetapi keselamatan rakyat justru terabaikan. Jalan besar, kawasan industri, dan eksploitasi sumber daya alam dipromosikan sebagai simbol kemajuan. Namun di balik itu, banjir, longsor, lumpur, dan kerusakan lingkungan menjadi beban yang harus ditanggung masyarakat. Proyek berjalan cepat, sementara risiko dibiarkan menumpuk dan jatuh ke pundak rakyat.
Berbagai bencana yang terjadi menunjukkan pola berulang. Wilayah terdampak banjir bandang dan longsor kerap berada di sekitar proyek jalan, tambang, atau alih fungsi hutan. Daerah resapan air hilang, kontur tanah diubah, dan drainase rusak tanpa perhitungan matang. Ketika hujan datang, bencana pun tak terelakkan. Yang disebut pembangunan justru melahirkan kerentanan baru bagi masyarakat sekitar.
Islam Mengingatkan Bahaya Kelalaian Kebijakan
Islam menegaskan bahwa kerusakan tidak lahir dari alam semata, melainkan dari kelalaian dan keserakahan manusia. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”
(QS. Al-A’raf [7]: 56)
Ayat ini menjadi peringatan bahwa kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan adalah bentuk pelanggaran amanah.
Allah SWT juga menegaskan sebab-akibat dari kebijakan yang lalai:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.”
(QS. Ar-Rum [30]: 41)
Bencana yang berulang menunjukkan bahwa kesalahan bukan hanya pada cuaca, tetapi pada keputusan manusia yang mengabaikan keseimbangan alam.
Rakyat Menanggung Akibat, Penguasa Lepas dari Evaluasi
Setiap bencana datang, penjelasan resmi sering mengarah pada faktor alam. Sementara itu, kebijakan perizinan, proyek yang merusak, dan lemahnya pengawasan jarang dievaluasi secara serius. Rakyat yang tinggal di sekitar proyek kehilangan rumah, sawah, dan mata pencaharian. Mereka tidak dilibatkan sejak awal, tetapi dipaksa menanggung akibat di akhir.
Rasulullah SAW mengingatkan keras tentang tanggung jawab penguasa:
“Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan baginya surga.”
(HR. Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kelalaian kebijakan yang membahayakan rakyat adalah dosa kepemimpinan.
Bencana sebagai Dosa Kebijakan yang Berulang
Frekuensi bencana yang meningkat menunjukkan pola sistemik. Selama target proyek dan investasi lebih diutamakan dibanding keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan, bencana akan terus menjadi “normal baru”. Indonesia tidak hanya menghadapi krisis alam, tetapi krisis kebijakan dan krisis amanah.
Solusi: Menghentikan Kelalaian, Menegakkan Amanah
Untuk menghentikan siklus bencana akibat kebijakan lalai, langkah-langkah berikut perlu segera dilakukan:
- Evaluasi dan Audit Proyek Berisiko
Lakukan evaluasi transparan terhadap proyek jalan, tambang, dan kawasan industri yang berdampak ekologis, termasuk pencabutan izin yang merusak. - Kajian Lingkungan Substantif
AMDAL harus menjadi dasar utama keputusan, bukan formalitas administratif. - Keselamatan Rakyat sebagai Indikator Utama
Keberhasilan proyek diukur dari keamanan dan keberlanjutan hidup warga, bukan hanya serapan anggaran dan panjang jalan. - Pelibatan Masyarakat Lokal
Warga wajib dilibatkan sejak tahap perencanaan agar kebijakan sesuai realitas lapangan. - Penegakan Hukum Tanpa Pandang Kepentingan
Pelanggaran lingkungan harus ditindak tegas, siapa pun pelakunya.
Islam menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah dan setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban. Jika proyek terus digenjot sementara rakyat terus menanggung bencana, maka yang dipikul bukan hanya kerugian materi, tetapi juga dosa kebijakan yang lalai. Pembangunan sejati hanya mungkin terwujud jika keselamatan rakyat dan kelestarian alam menjadi prioritas utama negara.
