muslimx.id — Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menargetkan pembangunan 200 dapur sehat di lapas dan rutan pada 2026 untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang dengan melibatkan warga binaan bersertifikat sebagai tenaga pengelola dapur, dengan alasan efisiensi, pemberdayaan, dan partisipasi sosial.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa tahap awal akan dibangun 50 dapur sehat sebelum diperluas secara nasional. Pemerintah menilai lapas dan rutan memiliki infrastruktur serta sumber daya manusia terlatih yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi masyarakat sekitar.
Amanah Pangan dalam Perspektif Al-Qur’an
Program pangan publik bukan sekadar urusan teknis, melainkan amanah besar yang menyangkut hak dasar manusia. Allah SWT berfirman:
“Makanlah dari rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah [2]: 172)
Ayat ini menegaskan bahwa pangan harus halal, baik, dan dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan gizi yang tidak transparan atau sarat kepentingan bertentangan dengan prinsip amanah yang ditekankan Al-Qur’an.
Allah SWT juga mengingatkan:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa [4]: 58)
Dalam konteks Program MBG, amanah tersebut mencakup anggaran publik, kualitas pangan, serta perlindungan hak semua pihak, termasuk warga binaan yang dilibatkan.
Hadis tentang Kejujuran dan Tanggung Jawab Publik
Rasulullah SAW bersabda:
“Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menjadi peringatan keras bahwa pengelolaan program publik, termasuk pangan bergizi, tidak boleh diselimuti ketidakjujuran atau manipulasi. Kejujuran dan transparansi adalah syarat mutlak agar kebijakan bernilai ibadah, bukan sekadar proyek administratif.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi)
Nilai kejujuran ini relevan dalam seluruh rantai pengelolaan pangan, mulai dari pengadaan bahan, distribusi, hingga penyajian.
Catatan Kritis atas Program Dapur Sehat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa program MBG tidak boleh menjauh dari tujuan negara. Menurutnya, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Ia mengingatkan bahwa pelibatan warga binaan harus dilandasi perlindungan hak, bukan eksploitasi terselubung. Selain itu, negara wajib memastikan kualitas pangan dan keamanan konsumsi benar-benar terjaga, baik bagi penerima manfaat maupun warga binaan sendiri.
Solusi: Menjaga Amanah Gizi Secara Transparan
Agar Program MBG benar-benar mencerminkan amanah gizi, sejumlah langkah perlu ditempuh:
- Audit publik berkala terhadap pembangunan dan operasional 200 dapur sehat lapas dan rutan.
- Transparansi anggaran dan pengadaan pangan, termasuk harga, pemasok, dan standar kualitas.
- Digitalisasi rantai pasok untuk mencegah kebocoran, manipulasi, dan konflik kepentingan.
- Perlindungan hak warga binaan, meliputi standar kerja manusiawi, sertifikasi resmi, dan jaminan keselamatan pangan.
- Pelibatan masyarakat dan lembaga independen dalam pengawasan kualitas dan distribusi pangan.
Pangan bergizi adalah hak rakyat dan amanah besar di hadapan Allah. Pembangunan 200 dapur sehat hanya akan bermakna jika dijalankan dengan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral. Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi wujud keadilan sosial, bukan sekadar angka capaian kebijakan. Negara dituntut menjaga amanah gizi dengan jujur, karena setiap kebijakan publik kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT.
