muslimx.id — Janji kesejahteraan kembali menjadi narasi utama dalam pidato dan kebijakan negara. Rakyat dijanjikan hidup layak, harga terjangkau, lapangan kerja luas, serta perlindungan sosial yang kuat. Namun di lapangan, janji itu kerap berubah bentuk: ditunda, disesuaikan, bahkan diganti dengan janji lain seperti stabilitas ekonomi, iklim investasi, atau efisiensi anggaran. Kesejahteraan yang dijanjikan seolah tidak memiliki kepastian waktu, sementara beban hidup rakyat terus meningkat.
Kondisi ini memperlihatkan jurang antara bahasa kekuasaan dan realitas kehidupan masyarakat. Rakyat diminta memahami situasi, bersabar demi tujuan jangka panjang, dan menerima pengorbanan berulang. Dalam skema tersebut, kesejahteraan tidak hadir sebagai hak yang wajib dipenuhi negara, melainkan sebagai janji fleksibel yang bisa dinegosiasikan sesuai kepentingan kebijakan.
Janji Tanpa Amanah dalam Perspektif Al-Qur’an
Dalam ajaran Islam, janji bukan sekadar ucapan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 1)
Ayat ini menegaskan bahwa janji adalah kewajiban moral. Ketika kekuasaan menjadikan janji kesejahteraan sebagai alat legitimasi tanpa kesungguhan menunaikannya, maka janji tersebut berubah menjadi bentuk penipuan terhadap rakyat.
Allah SWT juga mengingatkan:
“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal [8]: 58)
Pengkhianatan terhadap janji kesejahteraan bukan hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga mencederai nilai keadilan yang menjadi fondasi pemerintahan yang sah.
Hadis tentang Janji dan Tanggung Jawab Kekuasaan
Rasulullah SAW dengan tegas mengaitkan janji dengan integritas kepemimpinan. Beliau bersabda:
“Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menjadi peringatan keras bahwa ingkar janji, termasuk janji kesejahteraan, adalah tanda rusaknya amanah kekuasaan. Kekuasaan yang kehilangan amanah akan kehilangan legitimasi moral di mata rakyat.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab langsung pemimpin, bukan target yang boleh ditunda tanpa batas.
Dampak Sosial: Ketika Janji Menjadi Tipu Daya
Janji kesejahteraan yang terus berganti rupa berdampak serius pada kepercayaan publik. Rakyat mulai memandang kebijakan sebagai retorika, bukan komitmen. Ketika kepercayaan runtuh, partisipasi melemah dan sinisme tumbuh. Negara kehilangan modal sosial yang paling berharga: keyakinan rakyat bahwa negara bekerja untuk mereka.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakstabilan sosial. Ketidakadilan yang dibungkus bahasa kebijakan hanya akan memperlebar jarak antara negara dan warga.
Solusi: Mengembalikan Amanah dalam Janji Kesejahteraan
Untuk menghentikan praktik janji semu, diperlukan langkah nyata:
- Menempatkan kesejahteraan sebagai kewajiban utama negara, bukan variabel yang bisa ditukar dengan alasan ekonomi atau pemerintahan.
- Mengukur keberhasilan kebijakan dari dampak riil bagi rakyat, bukan semata pertumbuhan angka makro.
- Transparansi dan evaluasi terbuka atas setiap kebijakan yang berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat.
- Pelibatan publik yang bermakna dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar formalitas konsultasi.
- Akuntabilitas pemerintahan dan hukum bagi pejabat yang menjadikan janji kesejahteraan
Janji kesejahteraan adalah amanah, bukan alat tipu daya kekuasaan. Dalam pandangan Al-Qur’an dan Hadis, mengingkari janji berarti mengkhianati kepercayaan dan melanggar nilai keadilan. Negara hanya akan dihormati dan dipercaya jika janji kesejahteraan dijaga konsisten, ditepati dengan kebijakan nyata, dan dirasakan langsung oleh rakyat. Tanpa amanah, janji tinggal kata-kata, dan kekuasaan kehilangan maknanya.
