muslimx.id — Dalam Islam, kekuasaan bukan sekadar hak, melainkan amanah. Ia tidak berdiri untuk dibanggakan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan. Karena itu, ketika kekuasaan berjalan tanpa pengawasan dan kesadaran publik, penyimpangan bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan. Di sinilah letak urgensi bahwa belajar politik itu wajib, terutama bagi mahasiswa sebagai kelompok terdidik dan penjaga nurani sosial.
Banyak orang memahami politik sebatas urusan penguasa. Padahal, keputusan menentukan arah keadilan, distribusi kesejahteraan, hingga nasib kelompok lemah. Ketika masyarakat termasuk mahasiswa tidak memahami arti politik, amanah kekuasaan kehilangan pengawas alaminya.
Amanah dalam Perspektif Islam
Islam memberi peringatan keras tentang amanah. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan dua hal penting: amanah dan keadilan. Kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung menyimpang dari keduanya. Karena itu, menjaga amanah bukan hanya tugas pemimpin, tetapi juga kewajiban masyarakat yang menyadari fungsi kontrolnya.
Dalam konteks negara modern, belajar politik itu wajib agar masyarakat khususnya mahasiswa mampu menilai apakah amanah dijalankan atau dikhianati.
Ketika Kekuasaan Tidak Lagi Diawasi
Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang lepas dari pengawasan publik akan bergerak menuju pembenaran diri. Kebijakan dibuat bukan untuk kemaslahatan, melainkan untuk melanggengkan posisi. Kritik dipersempit, perbedaan dicurigai, dan kepatuhan dipaksa.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini sering dipahami secara personal, tetapi maknanya juga sosial. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki kepemimpinan moral dan intelektual. Jika mereka memilih tidak peduli, maka ruang amanah akan diisi oleh kepentingan sempit.
Partai X: Kuasa Tanpa Literasi Melahirkan Kekuasaan Tanpa Etika
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa salah satu sumber utama krisis etika adalah rendahnya literasi politik masyarakat terdidik. Menurutnya, ketika mahasiswa tidak belajar politik, kekuasaan kehilangan mekanisme koreksi berbasis nalar.
“Kekuasaan yang tidak diawasi oleh publik yang cerdas akan cenderung membangun logikanya sendiri. Di situ etika mudah dikorbankan,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan bahwa belajar politik itu wajib bukan untuk mengajarkan ambisi kekuasaan, tetapi untuk membentuk kesadaran struktural. Mahasiswa perlu memahami bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung akibatnya.
“Kalau mahasiswa hanya reaktif marah sesaat lalu diam itu bukan pengawasan. Pengawasan lahir dari pemahaman yang konsisten,” tambahnya.
Prayogi juga mengingatkan bahwa banyak penyimpangan kekuasaan terjadi bukan karena tidak ada hukum, tetapi karena tidak ada tekanan moral yang cukup kuat dari masyarakat sadar politik.
Mahasiswa sebagai Penjaga Amanah Publik
Dalam tradisi Islam, ulama dan kaum terpelajar berperan sebagai ahlul bashirah orang-orang yang memiliki kejernihan pandangan. Di era modern, peran ini melekat pada mahasiswa. Mereka bukan penguasa, tetapi penjaga arah moral kekuasaan.
Belajar politik memungkinkan mahasiswa:
- Membaca kebijakan secara kritis, bukan emosional
- Mengawasi kekuasaan tanpa kebencian, tetapi dengan nilai
- Menyampaikan kritik sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi munkar
Tanpa itu, mahasiswa mudah terjebak pada dua ekstrem: apatis total atau kemarahan tanpa arah.
Penutup: Politik sebagai Jalan Menjaga Amanah
Belajar politik itu wajib karena amanah kekuasaan tidak akan terjaga dengan sendirinya. Ia membutuhkan kesadaran, ilmu, dan keberanian moral. Islam tidak mengajarkan kepatuhan buta, tetapi ketaatan yang disertai tanggung jawab etis.
Negara yang sehat bukan hanya memiliki pemimpin yang kuat, tetapi masyarakat yang paham dan berani mengawasi. Di titik inilah mahasiswa menemukan peran sejatinya: bukan sebagai oposisi abadi, tetapi sebagai penjaga amanah publik.
Belajar politik, pada akhirnya, adalah bagian dari ibadah sosial sunyi, panjang, dan menentukan arah masa depan umat dan bangsa.
