muslimx.id — Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang politik adalah anggapan bahwa ia hanya urusan elite dan kekuasaan. Dalam Islam, urusan publik justru ditempatkan sebagai wilayah tanggung jawab kolektif umat. Prinsip syura (musyawarah) menegaskan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama tidak boleh dimonopoli segelintir orang. Karena itu, belajar politik itu wajib bagi mahasiswa sebagai bagian dari ikhtiar menghidupkan nalar kolektif umat.
Tanpa kesadaran , musyawarah kehilangan makna. Keputusan diambil tanpa partisipasi, kritik dianggap gangguan, dan rakyat diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang berdaulat.
Syura sebagai Fondasi Etika Politik Islam
Islam menempatkan syura bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai prinsip dasar pengelolaan urusan publik. Allah SWT berfirman:
“Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)
Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan kekuasaan yang berjalan sepihak. Musyawarah mensyaratkan partisipasi, keterbukaan, dan nalar yang hidup. Dalam konteks modern, semua itu mustahil terwujud jika mahasiswa sebagai kelompok intelektual bersikap apatis.
Karena itu, belajar politik itu wajib agar musyawarah tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi praktik sosial yang nyata.
Kampus sebagai Ruang Syura Modern
Kampus sejatinya adalah ruang latihan musyawarah. Diskusi, debat, dan perbedaan pandangan adalah bagian dari pendidikan. Namun ketika kampus menjauh dari politik, atau memandang diskusi politik sebagai ancaman stabilitas, tradisi syura perlahan mati.
Mahasiswa diajarkan patuh, bukan berpikir. Aman, tetapi tidak kritis. Dalam kondisi ini, kampus gagal menjalankan perannya sebagai pusat pembentukan nalar publik.
Rasulullah ﷺ sendiri kerap bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan dalam urusan strategis. Ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat bukan ancaman, melainkan sumber kebijaksanaan.
Partai X: Demokrasi Tanpa Nalar Melahirkan Emosi Massal
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menilai bahwa krisis pemerintahan hari ini bukan hanya krisis kepemimpinan, tetapi krisis nalar kolektif. Menurutnya, demokrasi yang tidak ditopang oleh kesadaran politik rakyat akan mudah berubah menjadi demokrasi emosional.
“Ketika warga tidak memahami politik, keputusan publik mudah digerakkan oleh emosi, bukan oleh pertimbangan rasional dan nilai,” ujar Rinto.
Ia menegaskan bahwa belajar politik itu wajib terutama bagi mahasiswa agar ruang publik tidak dikuasai oleh hoaks, sentimen sesaat, dan manipulasi opini. Tanpa pendidikan politik yang memadai, musyawarah digantikan oleh kegaduhan.
“Kita kehilangan syura ketika diskusi diganti oleh teriakan, dan argumen diganti oleh sentimen,” tegasnya.
Menurut Rinto, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai penjaga kualitas diskursus publik. Mereka bukan sekadar penonton demokrasi, tetapi penyangga nalar yang menjaga agar perbedaan pendapat tetap beradab dan produktif.
Kritik sebagai Bagian dari Musyawarah
Dalam Islam, kritik bukan tindakan destruktif. Ia adalah bagian dari musyawarah yang sehat. Kritik beradab justru menjadi mekanisme koreksi agar keputusan tidak melenceng dari nilai keadilan.
Namun kritik hanya bermakna jika didasarkan pada pemahaman. Di sinilah urgensi belajar politik. Tanpa pengetahuan, kritik mudah tergelincir menjadi caci maki. Tanpa nalar, perbedaan pendapat berubah menjadi konflik.
Penutup: Menghidupkan Syura melalui Kesadaran Politik
Belajar politik itu wajib karena tanpa itu, syura kehilangan rohnya. Mahasiswa Muslim dipanggil untuk menghidupkan kembali tradisi musyawarah dengan nalar, adab, dan keberanian moral.
Negara yang sehat membutuhkan warga yang berpikir, bukan sekadar bereaksi. Ketika mahasiswa mengambil peran ini, politik tidak lagi menjadi ruang kotor yang ditinggalkan, tetapi medan pengabdian nilai.
Di situlah Islam bertemu dengan tanggung jawab kebangsaan: dalam keberanian berpikir bersama demi keadilan dan kemaslahatan umat.
