muslimx.id — Salah satu kritik paling tajam terhadap praktik oligarki di indonesia adalah ketika arah kebijakan publik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan masyarakat luas, tetapi lebih dipengaruhi kepentingan penguasa yang memiliki akses kuat terhadap pusat kekuasaan. Di titik ini, negara berisiko bergeser dari pengelola amanah publik menjadi pengelola kepentingan terbatas.
Masalahnya bukan sekadar siapa yang berkuasa, tetapi untuk siapa kekuasaan itu digunakan. Ketika keputusan strategis lebih menguntungkan kelompok kecil dibanding rakyat banyak, maka keadilan sosial mulai tergerus secara sistemik.
Islam memberi peringatan keras agar keputusan tidak tunduk pada tekanan kepentingan sempit.
“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (QS. Shad: 26)
Dalam konteks kebijakan, “hawa nafsu” dapat berbentuk dorongan kepentingan, tekanan relasi, atau keuntungan kelompok yang menyingkirkan objektivitas keadilan.
Konflik Kepentingan dalam Kebijakan
Salah satu ciri dominasi penguasa dalam sistem kebijakan adalah munculnya konflik kepentingan ketika pembuat keputusan memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang diuntungkan oleh keputusan tersebut.
Gejalanya bisa berupa: regulasi yang menguntungkan sektor tertentu secara berlebihan, perlindungan khusus bagi pelaku besar, hambatan bagi pesaing kecil, prioritas anggaran yang tidak proporsional.
Dalam etika Islam, konflik kepentingan bukan sekadar masalah administratif, tetapi masalah amanah. Keputusan yang bias kepentingan berarti menggeser niat dari kemaslahatan umum menjadi keuntungan terbatas.
Rasulullah ﷺ mengingatkan bahwa pengkhianatan amanah termasuk dosa besar bahkan ketika tidak selalu tampak sebagai pelanggaran hukum formal.
Kepentingan Penguasa vs Maslahah ‘Ammah
Islam mengenal konsep maslahah ‘ammah kemaslahatan umum. Kebijakan publik harus mengarah ke manfaat luas, bukan manfaat kelompok.
Para ulama ushul fiqh menegaskan bahwa kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan khusus. Kaidahnya jelas: Maslahah umum didahulukan daripada maslahah khusus.
Jika kebijakan hanya menguntungkan penguasa, sementara rakyat luas menanggung beban, maka prinsip maslahah telah dilanggar. Karena itu, dalam perspektif Islam, keberpihakan kebijakan harus diuji: apakah manfaatnya menyebar atau menumpuk?
Dampak Sosial Ketika Publik Merasa Dikalahkan
Ketika masyarakat merasa kepentingannya selalu kalah oleh penguasa, dampaknya tidak hanya ekonomi tetapi juga psikologis dan sosial: turunnya kepercayaan publik, melemahnya legitimasi kebijakan, meningkatnya sinisme sosial, membesarnya jarak rakyat–penguasa.
Islam memandang kepercayaan (tsiqah) sebagai modal sosial penting. Kekuasaan yang kehilangan kepercayaan akan rapuh meski tampak kuat.
Karena legitimasi moral tidak bisa dipaksakan ia harus dibangun lewat keadilan.
Partai X: Membaca Gejala Oligarki
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai bahwa gejala oligarki di Indonesia harus dibaca terutama dari dampaknya terhadap orientasi kebijakan.
“Masalah utama muncul ketika kepentingan pejabat lebih menentukan arah kebijakan daripada kebutuhan publik. Di situ fungsi amanah kekuasaan mulai bergeser,” ujarnya.
Menurutnya, ukuran paling objektif adalah distribusi manfaat.
“Kalau manfaat kebijakan terasa sempit, sementara beban sosial terasa luas, itu tanda ada ketidakseimbangan kepentingan,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya mekanisme kontrol dan keterbukaan proses. Semakin terbuka proses kebijakan, semakin kecil kemungkinan kepentingan sempit mendominasi.
Penutup: Amanah Tidak Boleh Tunduk pada Kepentingan
Dalam ajaran Islam, kekuasaan adalah amanah yang berdiri di atas keadilan bukan di bawah tekanan kepentingan. Ketika kepentingan pejabat mengalahkan kepentingan publik, maka amanah telah terbalik arah.
Allah memerintahkan pemimpin untuk memutuskan dengan adil bukan dengan kedekatan, bukan dengan tekanan, bukan dengan keuntungan.
Kebijakan yang adil mungkin tidak selalu menyenangkan penguasanya, tetapi selalu menguatkan negeri. Dan negeri yang kuat bukan yang paling kaya penguasanya, melainkan paling terjaga keadilannya.
