muslimx.id — Muncul fenomena jabatan sebagai investasi. Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanah, tetapi sebagai alat untuk mendapatkan manfaat ekonomi maupun sosial. Situasi ini menjadi persoalan serius, karena mengubah orientasi dasar dari pemerintahan itu sendiri.
Pemerintah pada dasarnya adalah jalan pengabdian. Ia hadir sebagai sarana untuk mengelola kepentingan publik, menghadirkan keadilan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun dalam realitasnya, tidak sedikit yang melihat kekuasaan dari sudut pandang yang berbeda: sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Pergeseran Niat dalam Dunia Pemerintahan
Niat merupakan fondasi dari setiap tindakan. Dalam pemerintahan , niat menentukan apakah seseorang masuk ke dalam sistem untuk melayani atau untuk mengambil manfaat.
Ketika motivasi awal sudah bergeser, maka arah kebijakan dan tindakan juga akan ikut berubah. Fenomena jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan atau investasi.
Dalam kondisi seperti ini, praktik jabatan sebagai investasi tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak sistem secara keseluruhan.
Karena keputusan yang diambil tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik.
Perspektif Islam tentang Niat dan Amanah
Islam sangat menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya…” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menunjukkan bahwa nilai suatu perbuatan ditentukan oleh niat yang melatarbelakanginya. Dalam konteks politik, niat untuk mengabdi kepada masyarakat merupakan dasar yang harus dijaga.
Selain itu, kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang berat. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Ketika jabatan tidak lagi dipahami sebagai amanah, tetapi sebagai alat kepentingan, maka praktik jabatan sebagai investasi menjadi semakin sulit dihindari.
Partai X tentang Fenomena Politik Modern
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menilai bahwa salah satu tantangan terbesar dalam dunia pemerintahan saat ini adalah pergeseran niat dalam memandang kekuasaan.
Menurutnya, politik seharusnya menjadi ruang pengabdian, bukan ruang transaksi kepentingan.
“Ketika seseorang masuk ke dunia pemerintahan dengan orientasi keuntungan pribadi, maka sejak awal arah pengabdiannya sudah bergeser. Di sinilah muncul cara pandang bahwa jabatan sebagai investasi,” ujar Prayogi.
Ia juga menekankan bahwa fenomena ini dapat berdampak luas terhadap kualitas kebijakan publik.
“Jika jabatan dipandang sebagai investasi, maka ada kecenderungan untuk mencari keuntungan dari posisi tersebut. Akibatnya, kepentingan publik bisa saja dikorbankan,” jelasnya.
Penutup: Mengembalikan Politik sebagai Jalan Pengabdian
Pada akhirnya, kualitas ditentukan oleh niat para pelakunya. Ketika kekuasaan dijalankan dengan semangat pengabdian, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih berpihak pada masyarakat.
Sebaliknya, ketika orientasi berubah menjadi sarana keuntungan pribadi, maka berbagai penyimpangan akan lebih mudah terjadi.
Karena itu, penting untuk mengembalikan pemahaman bahwa jabatan adalah amanah, bukan peluang untuk meraih keuntungan.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah sesuatu yang diperebutkan untuk kepentingan pribadi, tetapi tanggung jawab besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
