muslimx.id — Fenomena relasi sosial transaksional tidak hanya terjadi dalam hubungan antar individu, tetapi juga dapat muncul dalam kehidupan politik dan kekuasaan. Ketika hubungan antara masyarakat, pemimpin, dan kelompok kepentingan mulai dibangun berdasarkan pertukaran keuntungan, maka nilai pengabdian dan amanah dalam kehidupan publik menghadapi tantangan besar. Pemerintahan yang seharusnya menjadi sarana pelayanan dan pengelolaan kepentingan bersama dapat berubah menjadi arena pertukaran kepentingan apabila nilai moral semakin melemah. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab.
Ketika Pemerintahan Berubah Menjadi Hubungan Transaksi
Dalam konteks relasi sosial transaksional, hubungan politik dapat mengalami perubahan ketika dukungan, kepercayaan, atau partisipasi masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh keuntungan langsung. Hubungan antara pemilih dan pemimpin tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kesamaan visi, nilai, dan harapan masa depan, tetapi dapat bergeser menjadi hubungan pertukaran kepentingan. Jika kondisi ini berkembang, maka kehilangan makna sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Dukungan Publik dan Kepentingan Jangka Pendek
Salah satu bentuk relasi sosial transaksional dalam kekuasaan adalah ketika hubungan antara masyarakat dan kekuasaan lebih berorientasi pada kepentingan sesaat. Masyarakat dapat terdorong memberikan dukungan karena adanya keuntungan tertentu, sementara pemimpin dapat melihat dukungan tersebut sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Hubungan seperti ini berisiko melemahkan proses pemerintahan yang seharusnya dibangun atas dasar gagasan, tanggung jawab, dan kepentingan umum.
Kekuasaan sebagai Amanah, Bukan Keuntungan
Dalam Islam, kekuasaan memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT.
Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil.
Dalam konteks relasi sosial transaksional, ayat ini menjadi pengingat bahwa hubungan politik tidak boleh hanya didasarkan pada keuntungan pribadi, tetapi harus diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat.
Dampak Politik yang Terlalu Transaksional
Jika relasi sosial transaksional semakin kuat dalam kehidupan pemerintahan, maka beberapa dampak dapat muncul: Pertama, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kekuasaan karena melihat hubungan kekuasaan hanya sebagai pertukaran kepentingan.
Kedua, kualitas kepemimpinan dapat menurun apabila jabatan lebih banyak diperoleh melalui kedekatan dan transaksi dibandingkan kemampuan serta integritas. Ketiga, kepentingan masyarakat luas dapat terabaikan karena keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kekuatan tertentu.
Mengembalikan Politik sebagai Pengabdian
Menghadapi relasi sosial transaksional dalam pemerintahan, diperlukan perubahan cara pandang bahwa kekuasaan bukan sekadar alat untuk memperoleh keuntungan, tetapi tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Pemimpin yang baik bukan hanya yang mampu memperoleh dukungan, tetapi juga yang mampu menjaga amanah setelah mendapatkan kepercayaan. Dalam Islam, kepemimpinan harus menghadirkan keadilan, perlindungan terhadap masyarakat, dan keberpihakan kepada kepentingan umum.
Partai X tentang Relasi Sosial Transaksional dalam Kekuasaan
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa relasi sosial transaksional dalam pemerintahan menjadi tantangan serius karena dapat mengubah makna hubungan antara masyarakat dan kekuasaan. “Pemerintahan akan kehilangan nilai pengabdian apabila hubungan antara pemimpin dan rakyat hanya dibangun berdasarkan pertukaran kepentingan. Kekuasaan harus kembali dipahami sebagai amanah, bukan sekadar keuntungan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. “Dalam perspektif Islam, pemimpin dan masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab moral. Hubungan sosial harus dibangun atas dasar kepercayaan, keadilan, dan kepentingan bersama, bukan hanya transaksi sesaat,” tambahnya.
Penutup: Tantangan Menjaga Nilai Pengabdian
Fenomena relasi sosial transaksional dalam politik menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga nilai pengabdian dan amanah kekuasaan. Ketika hubungan publik hanya dibangun berdasarkan keuntungan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem sosial dan pemerintahan dapat melemah. Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan. Karena itu, membangun kembali hubungan yang berbasis nilai, tanggung jawab, dan kepedulian menjadi langkah penting untuk memperkuat kehidupan berbangsa.
