muslimx.id — Krisis bahasa publik tidak selalu terlihat dalam bentuk kesalahan tata bahasa atau penggunaan istilah asing. Persoalan yang lebih dalam muncul ketika bahasa pemerintahan kehilangan fungsinya sebagai alat untuk menjelaskan, melayani, dan membangun kepercayaan masyarakat. Sebuah kebijakan mungkin telah dibuat dengan perhitungan yang panjang, tetapi jika disampaikan dengan bahasa yang berbelit-belit, masyarakat tetap akan merasa jauh dari apa yang sedang dikerjakan negara.
Bahasa pemerintahan sering kali terdengar sangat formal. Kalimat panjang, istilah teknis, singkatan lembaga, dan berbagai istilah baru menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari. Dalam konteks tertentu, penggunaan istilah tersebut memang diperlukan. Namun ketika hampir semua persoalan diterjemahkan ke dalam bahasa birokrasi, rakyat yang seharusnya menjadi penerima informasi justru dapat merasa seperti orang luar.
Bahasa yang Seharusnya Melayani
Pemerintahan pada dasarnya bekerja untuk masyarakat. Karena itu, komunikasi pemerintah semestinya mengikuti semangat pelayanan. Informasi mengenai bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pajak, administrasi kependudukan, hingga berbagai program pembangunan harus dapat dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.
Di sinilah bahasa memiliki kedudukan penting. Tidak semua masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang sama, tidak semua memahami istilah birokrasi, dan tidak semua terbiasa membaca dokumen resmi. Jika bahasa pemerintahan hanya dapat dipahami oleh mereka yang terbiasa dengan dunia birokrasi, maka komunikasi publik telah kehilangan sifatnya sebagai komunikasi yang benar-benar publik.
Bahasa yang sederhana bukan berarti bahasa yang tidak profesional. Justru, kemampuan menyampaikan persoalan rumit dengan kalimat yang mudah dipahami menunjukkan adanya tanggung jawab kepada masyarakat. Pemerintah tidak perlu membuat rakyat kagum dengan istilah yang sulit. Yang jauh lebih penting adalah membuat rakyat mengerti apa yang sedang dilakukan dan apa yang menjadi hak maupun kewajiban mereka.
Amanah Tidak Berhenti pada Kebijakan
Dalam perspektif Islam, amanah tidak hanya berkaitan dengan tindakan, tetapi juga dengan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kekuasaan merupakan tanggung jawab, dan komunikasi yang menyertai kekuasaan juga tidak semestinya dipisahkan dari tanggung jawab moral.
Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan ketika menetapkan hukum diantara manusia hendaknya menetapkan dengan adil. Pesan tersebut memberikan prinsip yang luas bahwa kekuasaan tidak boleh dilepaskan dari amanah dan keadilan.
Dalam kehidupan pemerintahan modern, amanah itu dapat tercermin pula dalam cara negara menjalankan kebijakan. Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Bahasa yang sengaja dibuat kabur, terlalu teknis, atau sulit dipahami dapat menciptakan jarak antara keputusan negara dengan masyarakat yang harus menjalankannya.
Karena itu, bahasa publik seharusnya menjadi bagian dari etika pemerintahan. Kejujuran tidak hanya berarti tidak menyampaikan kebohongan. Kejujuran juga berarti tidak menyembunyikan makna penting dibalik bahasa yang membuat masyarakat kesulitan memahami persoalan.
Partai X Ketika Istilah Menutupi Persoalan
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, melihat bahwa bahasa pemerintahan perlu dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni membangun pemahaman publik.
“Jangan sampai istilah pemerintahan justru membuat masyarakat merasa bahwa urusan negara hanya milik orang-orang yang memahami bahasa birokrasi. Negara harus mampu menerjemahkan kebijakannya ke dalam bahasa yang dipahami rakyat,” ujar Prayogi.
Menurutnya, tantangan komunikasi publik bukan sekadar bagaimana membuat informasi terlihat modern, tetapi bagaimana memastikan pesan tersebut sampai kepada masyarakat tanpa kehilangan makna. Pemerintah boleh menggunakan istilah teknis ketika memang diperlukan, tetapi istilah tersebut seharusnya disertai penjelasan yang mudah dimengerti.
“Kalau sebuah kebijakan penting tetapi masyarakat tidak memahami maksudnya, maka masalahnya bukan hanya pada masyarakat yang kurang membaca. Bisa jadi pemerintah belum cukup baik dalam menjelaskan,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak seharusnya selalu menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan bahasa pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyesuaikan cara berkomunikasinya dengan kemampuan masyarakat yang beragam.
Penutup: Mengukur Modernitas dari Kejelasan
Ada kecenderungan bahwa bahasa yang dipenuhi istilah asing dianggap lebih modern. Semakin banyak istilah seperti roadmap, stakeholder, output, outcome, atau benchmarking digunakan, semakin terlihat profesional sebuah komunikasi. Padahal, modernitas tidak semestinya diukur dari banyaknya istilah yang digunakan.
Modernitas pemerintahan justru dapat dilihat dari kemampuannya membuat sesuatu yang kompleks menjadi mudah dipahami. Teknologi boleh semakin maju, sistem administrasi boleh semakin digital, dan lembaga negara boleh semakin profesional. Namun jika masyarakat masih kesulitan memahami informasi dasar yang berkaitan dengan hak dan kehidupannya, maka kemajuan tersebut belum sepenuhnya menghadirkan kedekatan.
Bahasa yang sederhana juga bukan berarti negara harus kehilangan ketegasan. Negara tetap dapat menyampaikan aturan dengan tegas sekaligus mudah dipahami. Bahkan, semakin penting sebuah kebijakan, semakin besar kebutuhan untuk menjelaskannya secara jernih.
