muslimx.id — Perkembangan teknologi mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Perubahan tersebut pada saat yang sama membawa pertanyaan baru bagi negara: bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membuat tata kelola pemerintahan lebih efektif tanpa menghilangkan dimensi manusia di dalamnya?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu bagian dari perbincangan Sekolah Negarawan ketika melakukan silaturahmi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA) di Koerillen, Capelle aan den IJssel, Belanda. Pertemuan berlangsung dalam suasana santai melalui jamuan barbeque, tetapi pembahasannya menyentuh persoalan teknologi pemerintahan, ekonomi diaspora, kepemimpinan, dan masa depan tata kelola Indonesia.
Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Dari ASPINA hadir ketua, wakil ketua, serta para anggota asosiasi. Diskusi tersebut juga dihadiri Prof. Ruard Ganzevoort, Rektor International Institute of Social Studies (ISS) Den Haag, Universitas Rotterdam.
Ketika Teknologi Masuk ke Ruang Pemerintahan
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah pengenalan Enygma sebagai teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis Artificial Intelligence atau AI.
Erick Karya memperkenalkan gagasan mengenai pemanfaatan AI sebagai infrastruktur pendukung pemerintahan. Teknologi tersebut diarahkan untuk membantu pengelolaan data, membaca berbagai informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, serta mendukung penyelenggaraan layanan publik.
Gagasan ini berangkat dari perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah saat ini berhadapan dengan jumlah data yang semakin besar dan persoalan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam situasi tersebut, kemampuan mengolah informasi menjadi bagian penting dari proses pengambilan kebijakan.
Namun, teknologi tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan pemerintahan. AI dapat membantu membaca data dan menemukan pola, tetapi keputusan publik tetap membutuhkan pertimbangan manusia, nilai, tanggung jawab, serta pemahaman terhadap kondisi masyarakat.
Karena itu, pembicaraan mengenai pemerintahan berbasis AI pada dasarnya bukan hanya pembicaraan tentang teknologi. Ia juga merupakan pembicaraan tentang bagaimana manusia menggunakan teknologi untuk menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
Dari Kenegarawanan Menuju Tata Kelola Digital
Prayogi R. Saputra melihat perkembangan teknologi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tantangan kenegarawanan di masa kini. Gagasan tentang kepemimpinan negara perlu diterjemahkan ke dalam sistem yang mampu bekerja di tengah perubahan zaman.
Dalam konteks tersebut, teknologi berbasis data dan AI dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung proses pemerintahan. Kebijakan publik membutuhkan informasi yang memadai agar persoalan masyarakat dapat dibaca secara lebih utuh.
Tetapi gagasan kenegarawanan tidak berhenti pada kemampuan sebuah sistem mengolah data. Seorang pemimpin tetap membutuhkan kebijaksanaan dalam menentukan bagaimana data tersebut digunakan dan untuk kepentingan siapa sebuah kebijakan dijalankan.
Di sinilah hubungan antara teknologi dan kenegarawanan menjadi penting. Sistem digital dapat mempercepat proses, tetapi arah penggunaannya tetap bergantung pada manusia yang mengelolanya.
Diaspora sebagai Jembatan Pengalaman
Kehadiran ASPINA dalam pertemuan tersebut memberikan dimensi lain dalam pembahasan tata kelola. Para pengusaha Indonesia yang menjalankan aktivitas ekonomi di Belanda memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan lingkungan bisnis dan sistem administrasi di Eropa.
Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan perbandingan bagi Indonesia. Persoalan birokrasi, kepastian aturan, akses pasar, dan kemudahan berusaha memiliki hubungan erat dengan bagaimana negara membangun sistem pelayanan publik.
Bagi diaspora, tata kelola pemerintahan yang efektif juga memiliki arti dalam membangun hubungan ekonomi dengan tanah air. Semakin terbuka ruang kolaborasi dan semakin mudah informasi dipertukarkan, semakin luas pula kemungkinan kerja sama antara jaringan Indonesia di luar negeri dengan berbagai daerah di dalam negeri.
Karena itu, pertemuan Sekolah Negarawan dan ASPINA tidak hanya berbicara tentang teknologi. Di dalamnya terdapat pembicaraan tentang bagaimana pengalaman diaspora dapat kembali menjadi pengetahuan bagi pembangunan Indonesia.
Belajar dari Perjalanan Eropa
Rinto Setiyawan kemudian membagikan pengalaman Sekolah Negarawan selama melakukan ekspedisi di sejumlah negara Eropa. Perjalanan tersebut mencakup Perancis, Belgia, Belanda, dan Jerman, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan terhadap Finlandia dan Estonia.
Dari Finlandia, delegasi mengamati berbagai aspek kehidupan sosial dan pendidikan. Sementara Estonia menjadi salah satu ruang belajar mengenai bagaimana teknologi informasi digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.
Pengalaman tersebut memberikan perspektif bahwa perkembangan teknologi pemerintahan selalu berkaitan dengan konteks masyarakat yang menggunakannya. Sistem yang berhasil di satu negara belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di negara lain.
Indonesia memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, struktur sosial, serta perjalanan sejarah yang berbeda. Karena itu, pengalaman dari Eropa lebih tepat dibaca sebagai bahan pembelajaran dan pembanding, bukan sebagai cetak biru yang dapat dipindahkan begitu saja.
Sekolah Negarawan membawa pengalaman tersebut ke dalam diskusi dengan berbagai pihak di Indonesia maupun komunitas Indonesia di luar negeri. Dari sana, gagasan mengenai tata kelola dapat terus diuji melalui dialog dan pengalaman lapangan.
AI dan Pertanyaan tentang Masa Depan Negara
Perbincangan di Capelle aan den IJssel juga memperlihatkan bahwa perkembangan AI akan semakin dekat dengan persoalan pemerintahan. Negara akan berhadapan dengan kebutuhan untuk mengelola data dalam jumlah besar, memberikan layanan yang semakin cepat, dan memahami perubahan kebutuhan masyarakat.
Namun, semakin besar peran teknologi, semakin penting pula pembicaraan mengenai tanggung jawab manusia. Sistem yang canggih tetap membutuhkan prinsip penggunaan yang jelas, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, serta mekanisme agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
Teknologi seharusnya tidak menggantikan manusia dalam memahami manusia. Ia dapat menjadi alat untuk memperluas kemampuan manusia dalam membaca persoalan, tetapi tujuan akhirnya tetap berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
Dalam konteks inilah pertemuan antara Sekolah Negarawan, ASPINA, dan lingkungan akademik Belanda menjadi menarik. Dunia riset, dunia usaha, teknologi, dan pengalaman diaspora bertemu dalam satu ruang dialog untuk membicarakan masa depan tata kelola Indonesia.
Membawa Pengetahuan Pulang ke Indonesia
Pertemuan di Koerillen menjadi bagian dari rangkaian perjalanan Sekolah Negarawan dalam membaca pengalaman berbagai negara. Ekspedisi Eropa tidak hanya menghasilkan catatan mengenai tempat-tempat yang dikunjungi, tetapi juga membuka ruang untuk membandingkan cara berbagai masyarakat mengelola negara dan kehidupannya.
Dari perjalanan tersebut, Sekolah Negarawan membawa pulang berbagai pertanyaan untuk Indonesia. Bagaimana teknologi dapat digunakan tanpa kehilangan nilai kemanusiaan? Bagaimana data dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan rakyat? Bagaimana pengalaman diaspora dapat dihubungkan dengan pembangunan daerah? Dan bagaimana kepemimpinan tetap memiliki arah ketika teknologi berkembang begitu cepat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar label sebagai negara digital. Sebab, kemajuan teknologi pada akhirnya akan memiliki arti apabila mampu memperbaiki hubungan antara negara dan masyarakat.
Dari sebuah pertemuan sederhana di halaman belakang rumah di Belanda, pembicaraan tentang AI akhirnya kembali kepada persoalan yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara: teknologi boleh berubah, sistem boleh berkembang, tetapi tujuan pemerintahan tetap berkaitan dengan manusia dan kehidupannya.
