muslimx.id — Konstitusi dalam perspektif Islam mengajak masyarakat melihat keberhasilan negara bukan hanya dari kuatnya pemerintahan, tetapi juga dari kemampuannya menegakkan keadilan dan melindungi rakyat. Pemerintahan membutuhkan kewenangan untuk menjalankan tugasnya, tetapi kewenangan tersebut harus disertai tanggung jawab dan batas yang jelas.
Negara yang kuat belum tentu adil apabila kekuasaan tidak diawasi dan hukum tidak diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, negara yang memiliki aturan dan mekanisme pertanggungjawaban dapat menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Karena itu, konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan pondasi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara tidak terlepas dari kepentingan masyarakat.
Kekuatan Negara Harus Berjalan Bersama Keadilan
Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam mengatur kehidupan bersama. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 90:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.” (QS. An-Nahl [16]: 90).
Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar pilihan moral, melainkan tuntunan yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Dalam penyelenggaraan negara, prinsip ini menuntut agar kebijakan dan penggunaan kekuasaan memperhatikan hak masyarakat serta tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Pemerintahan yang kuat memang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dan memberikan pelayanan publik. Namun, kekuatan tersebut harus bekerja dalam kerangka hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat dapat berisiko menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan penguasa.
Konstitusi Membatasi Kekuasaan dan Melindungi Rakyat
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum dan tidak boleh hanya bergantung pada kehendak pemegang jabatan.
Konstitusi mengatur kewenangan lembaga negara, hubungan antar lembaga, serta hak dan kewajiban warga negara. Aturan tersebut diperlukan agar tidak ada satu pihak yang dapat menggunakan kekuasaannya tanpa batas atau mengabaikan mekanisme pertanggungjawaban.
Dalam perspektif Islam, prinsip ini sejalan dengan amanah. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR. Bukhari dan Muslim). Pesan tersebut mengingatkan bahwa jabatan selalu membawa kewajiban, bukan sekadar kewenangan.
Karena itu, kualitas negara tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah mengambil keputusan dengan cepat. Perlu dilihat pula apakah keputusan tersebut sesuai hukum, dapat diawasi, dan memberikan perlindungan yang layak bagi masyarakat.
Negara Bukan Milik Pemegang Kekuasaan
Salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara adalah kecenderungan menyatukan kepentingan pemerintah dengan kepentingan negara. Padahal, pemerintah merupakan penyelenggara kekuasaan yang bekerja dalam kerangka konstitusi, sedangkan negara mencakup institusi, masyarakat, wilayah, dan tatanan hukum yang keberlangsungannya melampaui satu masa pemerintahan.
Pembedaan ini penting agar kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak serta-merta dianggap sebagai penolakan terhadap negara. Dalam kehidupan demokratis, masyarakat dapat mengkritik keputusan pejabat justru karena mereka memiliki kepentingan terhadap masa depan negara.
Konstitusi menyediakan kerangka agar perbedaan pandangan dapat dikelola melalui aturan dan mekanisme yang sah. Dengan demikian, kekuasaan tidak menjadi milik pribadi, dan kepentingan publik tidak bergantung sepenuhnya pada kehendak pemimpin yang sedang menjabat.
Keadilan Membutuhkan Peran Negara dan Masyarakat
Membangun negara yang adil tidak bisa hanya mengandalkan pemimpin atau lembaga pemerintahan. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi kebijakan publik secara kritis dan bertanggung jawab.
Islam mengenal prinsip amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ini dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan publik dan keberanian mengingatkan ketika suatu tindakan berpotensi bertentangan dengan keadilan.
Pada saat yang sama, pengawasan masyarakat harus disertai sikap bertanggung jawab. Kritik perlu didasarkan pada informasi yang dapat diperiksa, sementara pemerintah harus memberikan ruang bagi aspirasi dan menjalankan kewenangannya sesuai hukum. Hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat memungkinkan kesalahan dikoreksi tanpa mengabaikan ketertiban serta hak warga negara.
Penutup: Kekuasaan adalah Amanah
Konstitusi dalam perspektif Islam menempatkan amanah dan keadilan sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan negara. Pemerintahan membutuhkan kekuatan untuk menjalankan tugasnya, tetapi kekuatan itu harus dibatasi oleh hukum dan disertai pertanggungjawaban.
Negara yang adil bukan hanya negara yang mampu membuat aturan atau menjalankan program, melainkan negara yang memastikan kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pemimpin harus bekerja sesuai mandat, lembaga negara perlu menjalankan fungsi pengawasan, dan rakyat tetap memiliki ruang untuk berpartisipasi.
Pada akhirnya, tujuan bernegara bukan sekadar membangun pemerintahan yang kuat, melainkan memastikan kekuatan tersebut menghasilkan keadilan. Sebab, dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah, dan amanah hanya bermakna ketika dijalankan dengan tanggung jawab serta tidak mengabaikan hak orang lain.
