muslimx.id — Demokrasi prosedural di Indonesia tidak cukup hanya memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dalam pemilu. Setelah pemilihan selesai, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan kritik, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai kepentingan umum. Tanpa keterlibatan publik yang berkelanjutan, demokrasi berisiko kehilangan makna substantifnya dan berhenti sebagai prosedur pergantian pemimpin.
Kritik rakyat seringkali dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas pemerintahan. Padahal, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab justru dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kebijakan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah dikritik, melainkan pemerintahan yang bersedia mendengar, menjelaskan keputusan, dan memperbaiki kekurangan.
Demokrasi Tidak Berakhir setelah Pemilu
Pemilu memberikan mandat kepada seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan publik. Namun, mandat tersebut bukanlah izin untuk bertindak tanpa batas. Rakyat tetap memiliki kepentingan yang harus dilindungi, sementara pemimpin berkewajiban mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat atas nama negara.
Persoalan muncul ketika partisipasi masyarakat dianggap selesai setelah surat suara dimasukkan ke kotak pemilihan. Dalam keadaan seperti ini, hubungan antara rakyat dan pemimpin menjadi terlalu formal: rakyat memilih, pemimpin memerintah, sedangkan ruang pengawasan publik melemah.
Padahal, kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, masyarakat perlu memiliki ruang untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan atau justru menimbulkan beban baru.
Demokrasi prosedural di Indonesia perlu bergerak melampaui pelaksanaan pemilu menuju demokrasi yang membuka ruang partisipasi sepanjang masa pemerintahan. Kedaulatan rakyat tidak seharusnya dimaknai sebagai kewenangan yang hanya digunakan sesekali, tetapi sebagai dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan yang terus-menerus diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Kritik Bukan Musuh Pemerintahan
Kritik terhadap pemerintah tidak selalu berarti kebencian kepada pemimpin atau penolakan terhadap negara. Namun dapat menjadi bentuk kepedulian warga terhadap arah kebijakan dan masa depan bangsa. Ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran, meminta penjelasan atas kebijakan, atau menyampaikan keberatan terhadap keputusan publik, mereka sedang menjalankan peran sebagai bagian dari kehidupan demokratis.
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, dapat ditempatkan dalam pembahasan ini melalui perspektif bahwa pengawasan rakyat merupakan bagian penting dari tanggung jawab politik setelah pemilu. Kekuasaan membutuhkan kontrol agar tidak berjalan hanya berdasarkan kehendak pihak yang sedang memegang jabatan.
Meski demikian, kritik juga perlu disampaikan secara bertanggung jawab. Informasi harus diperiksa, tuduhan tidak boleh disebarkan tanpa dasar, dan perbedaan pendapat tidak seharusnya berubah menjadi penghinaan atau kekerasan. Kritik yang kuat bukanlah kritik yang paling keras, melainkan kritik yang memiliki alasan, menunjukkan persoalan secara jelas, dan mendorong perbaikan.
Di sisi lain, pemerintah tidak semestinya menggunakan kritik yang keliru dari sebagian orang sebagai alasan untuk menutup ruang kritik secara keseluruhan. Kekeliruan perlu dijawab dengan fakta, sedangkan pelanggaran hukum harus ditangani melalui mekanisme yang adil. Dengan demikian, kebebasan menyampaikan pendapat tetap terjaga tanpa mengabaikan tanggung jawab.
Perspektif Islam: Nasehat dan Amanah dalam Kekuasaan
Dalam Islam, tanggung jawab terhadap kehidupan bersama tidak berhenti pada urusan pribadi. Umat juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebaikan sosial dan mengingatkan ketika terjadi penyimpangan. Prinsip ini sejalan dengan QS. Ali Imran ayat 104, yang menyerukan adanya kelompok yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.
Dalam konteks kehidupan bernegara, prinsip tersebut dapat menjadi landasan moral bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan umum. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebenaran informasi, cara penyampaian, dan dampaknya terhadap kehidupan bersama.
QS. An-Nisa ayat 58 juga menegaskan kewajiban menunaikan amanah dan menetapkan keputusan dengan adil. Ayat ini memberikan ukuran moral bagi pemegang kekuasaan: jabatan harus dijalankan sebagai tanggung jawab, bukan sebagai hak untuk bertindak sekehendak hati.
Karena itu, mengingatkan pemimpin tidak harus dipahami sebagai tindakan melawan pemerintahan. Kritik yang bertujuan mencegah ketidakadilan justru dapat menjadi bagian dari upaya menjaga amanah. Pada saat yang sama, masyarakat juga harus bersedia mengoreksi diri, sebab pengawasan publik kehilangan nilai moral apabila dijalankan melalui fitnah, manipulasi, atau kepentingan kelompok semata.
Membangun Budaya Pengawasan yang Sehat
Pengawasan rakyat memerlukan lebih dari keberanian berbicara. Masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi yang dapat dipercaya, ruang dialog yang terbuka, serta saluran pengaduan dan partisipasi yang dapat digunakan secara nyata. Lembaga perwakilan, media, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan komunitas warga dapat membantu menghubungkan persoalan di lapangan dengan proses pengambilan keputusan.
Pemerintah pun perlu membangun kebiasaan menjelaskan alasan di balik kebijakan, membuka ruang konsultasi, dan menindaklanjuti masukan yang relevan. Ketika kritik dijawab dengan argumentasi dan perbaikan, kepercayaan publik memiliki kesempatan untuk tumbuh. Sebaliknya, ketika kritik terus-menerus diabaikan, jarak antara pemerintah dan masyarakat dapat semakin lebar.
Pengawasan yang sehat juga perlu berjalan melalui aturan dan lembaga yang kuat. Tujuannya bukan melemahkan negara, melainkan memastikan bahwa kewenangan publik digunakan sesuai hukum dan kepentingan masyarakat. Dengan begitu, koreksi terhadap pemerintah tidak hanya bergantung pada keberanian individu, tetapi menjadi bagian dari sistem demokrasi itu sendiri.
Menjaga Amanah setelah Memberikan Mandat
Demokrasi prosedural di Indonesia akan sulit berkembang menjadi demokrasi yang substantif apabila rakyat hanya diposisikan sebagai pemilih, sementara pengawasan terhadap kekuasaan dianggap tidak diperlukan. Pemilu memang memberikan legitimasi kepada pemimpin, tetapi legitimasi tersebut harus disertai tanggung jawab dan keterbukaan.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan secara adil. Rakyat memiliki ruang untuk mengingatkan, sedangkan pemimpin memiliki kewajiban untuk mendengar dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Keduanya harus menjaga kehidupan bersama berdasarkan kebenaran dan keadilan.
Pada akhirnya, kritik rakyat bukanlah tanda bahwa demokrasi gagal. Kritik justru dapat menjadi tanda bahwa masyarakat masih peduli terhadap masa depan bangsa. Demokrasi akan lebih bermakna ketika warga tidak kehilangan suaranya setelah pemilu, dan ketika pemegang kekuasaan memahami bahwa mandat rakyat selalu disertai kewajiban untuk bekerja secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.
