muslimx.id — Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan tidak akan berjalan efektif tanpa keterbukaan informasi. Masyarakat sulit memberikan masukan yang tepat apabila tidak mengetahui alasan pemerintah menetapkan suatu kebijakan, siapa yang terdampak, dan apa konsekuensi yang mungkin muncul. Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dari demokrasi yang menempatkan rakyat bukan sekadar sebagai penerima keputusan, melainkan sebagai pihak yang berhak mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Keterbukaan juga membantu mencegah kebijakan dibuat secara tertutup tanpa pertimbangan yang memadai. Ketika informasi dapat diakses dan keputusan dijelaskan secara terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai apakah kebijakan benar-benar ditujukan bagi kepentingan umum.
Tanpa Informasi, Partisipasi Sulit Bermakna
Masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara optimal jika informasi mengenai kebijakan sulit diperoleh atau disampaikan dengan cara yang tidak mudah dipahami. Akibatnya, warga hanya mengetahui keputusan setelah ditetapkan, ketika kesempatan untuk memberikan masukan sudah sangat terbatas.
Transparansi seharusnya dimulai sejak tahap perencanaan. Pemerintah perlu menjelaskan tujuan kebijakan, dasar pertimbangan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Informasi tersebut memungkinkan masyarakat, akademisi, organisasi sipil, dan kelompok terdampak memberikan penilaian berdasarkan fakta.
Keterbukaan bukan berarti seluruh informasi pemerintah harus diumumkan tanpa batas. Informasi yang memang dilindungi oleh hukum tetap perlu dijaga. Namun, alasan kerahasiaan tidak boleh digunakan secara sembarangan untuk menutup informasi publik yang semestinya dapat diakses masyarakat.
Transparansi Membantu Mengawasi Kekuasaan
Kekuasaan yang tidak disertai keterbukaan berisiko menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ketika proses pengambilan keputusan sulit diketahui, publik akan kesulitan menilai apakah kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan rakyat atau kepentingan kelompok tertentu.
Dalam konteks pemikiran Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, transparansi dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kekuasaan kepada masyarakat. Ini merupakan parafrase analitis, bukan kutipan langsung. Pemerintah yang memperoleh mandat dari rakyat perlu bersedia menjelaskan penggunaan kewenangannya, terutama ketika keputusan yang diambil membawa dampak luas.
Keterbukaan juga memperkuat mekanisme checks and balances. Masyarakat, media, akademisi, dan lembaga pengawas dapat menilai kebijakan berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berlangsung di antara lembaga negara, tetapi juga melibatkan publik.
Perspektif Islam: Amanah Harus Dipertanggungjawabkan
Dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan keputusan di antara manusia ditetapkan dengan adil.
Prinsip ini relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat publik tidak cukup hanya menggunakan kewenangannya sesuai prosedur, tetapi juga perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi membantu masyarakat menilai apakah amanah tersebut dijalankan dengan benar.
Musyawarah sebagaimana disebutkan dalam QS. Asy-Syura ayat 38 juga mengajarkan pentingnya melibatkan pandangan pihak lain dalam urusan bersama. Dalam praktik pemerintahan, semangat ini dapat diwujudkan melalui dialog terbuka dan penyampaian informasi yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara bermakna.
Pemerintah Harus Menjelaskan Keputusannya
Transparansi tidak berhenti pada publikasi dokumen atau penyelenggaraan konferensi pers. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana suatu keputusan dibuat, apa pertimbangannya, dan bagaimana masukan masyarakat digunakan dalam proses tersebut.
Jika suatu usulan tidak dapat diterima, penjelasan yang masuk akal dapat membantu masyarakat memahami alasan pemerintah. Sebaliknya, keputusan yang tidak disertai penjelasan berpotensi menimbulkan kecurigaan dan melemahkan kepercayaan publik.
Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan pada akhirnya membutuhkan hubungan yang sehat antara keterbukaan dan tanggung jawab. Pemerintah harus menyediakan informasi yang memadai, sedangkan masyarakat perlu menggunakan informasi tersebut untuk menyampaikan kritik dan masukan secara bertanggung jawab.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang meminta masyarakat percaya begitu saja kepada pemegang kekuasaan. Demokrasi membutuhkan pemerintah yang bersedia menjelaskan keputusan, membuka ruang pengawasan, dan memperbaiki kebijakan ketika ditemukan kekurangan. Sebab, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan salah satu cara memastikan bahwa kekuasaan tetap bekerja untuk kepentingan rakyat.
