muslimx.id – Hukum dianggap tidak adil ketika masyarakat melihat adanya jarak antara kewenangan penguasa dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Keadaan tersebut muncul saat aturan diterapkan tanpa mempertimbangkan prinsip kesetaraan, kepastian, dan perlindungan hak masyarakat. Persoalannya bukan hanya terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga pada tanggung jawab pihak yang memiliki kekuasaan. Penguasa seharusnya memastikan bahwa setiap kewenangan digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Ketika hukum dianggap tidak adil, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dapat melemah. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa aturan berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian. Mereka juga membutuhkan pemimpin yang bersedia menjelaskan keputusan dan menerima evaluasi atas pelaksanaan kewenangannya. Tanpa tanggung jawab tersebut, hukum berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai penjaga keadilan dan ketertiban.
Kekuasaan Merupakan Amanah, Bukan Hak Istimewa
Kekuasaan memberikan seseorang kewenangan untuk mengambil keputusan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dipahami sebagai hak istimewa untuk bertindak tanpa batas. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dan pertimbangan kepentingan umum. Penguasa wajib memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak mengabaikan hak dasar masyarakat.
Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT memerintahkan manusia menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak. Ayat tersebut juga memerintahkan agar keputusan di antara manusia ditetapkan dengan adil. Pesan ini menegaskan bahwa kewenangan tidak boleh dipisahkan dari kejujuran dan tanggung jawab.
Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pesan ini sangat relevan bagi penguasa yang menjalankan tugas negara. Jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab terhadap kehidupan orang-orang yang berada dalam lingkup kewenangannya.
Hilangnya Tanggung Jawab Membuat Hukum Kehilangan Kepercayaan
Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan negara adalah lemahnya pertanggungjawaban atas keputusan. Kebijakan dapat menimbulkan dampak besar bagi masyarakat, tetapi penjelasan mengenai dasar dan hasilnya terkadang tidak memadai. Ketika masyarakat menyampaikan keberatan, mereka membutuhkan jawaban yang jelas dan mekanisme penyelesaian yang dapat diakses. Sikap menghindar dari evaluasi hanya akan memperbesar jarak antara penguasa dan rakyat.
Tanggung jawab tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan atau laporan formal. Penguasa harus mampu menjelaskan alasan sebuah keputusan, pihak yang bertanggung jawab, serta dampak yang ditimbulkan. Jika ditemukan kesalahan, koreksi harus dilakukan secara terbuka dan terukur. Kesediaan memperbaiki kesalahan merupakan bagian penting dari kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Surah Al-Maidah ayat 8 mengingatkan agar manusia senantiasa berlaku adil. Bahkan, kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh mendorong seseorang meninggalkan keadilan. Prinsip tersebut berlaku bagi siapa pun yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan negara. Keputusan tidak boleh dipengaruhi kedekatan, tekanan, maupun kepentingan pribadi.
Rakyat Berhak Memperoleh Penjelasan atas Kebijakan
Rakyat bukan sekadar penerima kebijakan yang harus mengikuti seluruh keputusan tanpa memperoleh penjelasan. Dalam negara yang menjunjung kedaulatan rakyat, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kewenangan dijalankan. Informasi mengenai tujuan, dasar hukum, anggaran, dan dampak kebijakan harus disampaikan secara terbuka. Keterbukaan tersebut membantu masyarakat menilai apakah keputusan benar-benar menjawab kebutuhan bersama.
Penguasa perlu membangun komunikasi yang jujur dan mudah dipahami. Setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan luas harus disertai penjelasan mengenai manfaat dan risikonya. Masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan kritik serta keberatan melalui saluran yang tersedia. Dengan demikian, hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara tidak hanya berlangsung satu arah.
Surah Asy-Syura ayat 38 menjelaskan bahwa urusan bersama diselesaikan melalui musyawarah. Nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam membangun proses pengambilan keputusan yang terbuka. Musyawarah memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Namun, pelaksanaannya tetap harus menghormati ketentuan konstitusi dan kewenangan lembaga negara.
Reformasi Hukum Harus Mengutamakan Kepakaran
Salah satu solusi untuk mengatasi lemahnya tanggung jawab penguasa adalah memperkuat sistem hukum berbasis kepakaran. Setiap keputusan harus disusun melalui pertimbangan hukum, data, dan keahlian yang relevan. Penguasaan terhadap aturan tidak boleh hanya bergantung pada jabatan seseorang. Kompetensi harus menjadi dasar dalam menjalankan kewenangan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pendekatan Sistem Kepakaran atau Expert System dapat digunakan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan hukum. Sistem tersebut mendorong keputusan berdasarkan keahlian, bukti, dan prosedur yang dapat diuji. Evaluasi terhadap kinerja lembaga juga perlu dilakukan menggunakan indikator yang jelas. Dengan cara ini, tanggung jawab tidak berhenti pada siapa yang mengeluarkan keputusan, tetapi mencakup kualitas dan akibat pelaksanaannya.
Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggara negara harus diperkuat. Setiap lembaga perlu memiliki mekanisme pemeriksaan dan evaluasi yang efektif. Dugaan penyalahgunaan kewenangan harus ditangani secara objektif sesuai ketentuan hukum. Hasil pemeriksaan juga perlu ditindaklanjuti agar pengawasan menghasilkan perbaikan nyata.
Transparansi Anggaran dan Pelayanan Publik
Tanggung jawab penguasa juga dapat dilihat dari cara negara mengelola anggaran. Anggaran negara berasal dari sumber daya yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap pengeluaran harus memiliki tujuan, dasar perencanaan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan anggaran tidak boleh menjadi ruang tertutup yang sulit diperiksa oleh publik.
Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Prinsip tersebut memberikan landasan moral agar pengelolaan kekayaan dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Penguasa harus memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Pengawasan juga perlu diarahkan pada manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Transparansi dapat diperkuat melalui sistem informasi anggaran dan pelayanan publik yang mudah diakses. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan program, penggunaan anggaran, serta capaian pelayanan. Pemeriksaan independen dan audit berkala juga harus menjadi bagian dari pengawasan. Teknologi digital dapat membantu proses tersebut, selama keamanan data dan akses masyarakat tetap diperhatikan.
Musyawarah Kenegarawanan sebagai Jalan Pembenahan
Persoalan tanggung jawab penguasa tidak dapat diselesaikan hanya melalui pergantian pejabat. Perbaikan harus menyentuh cara negara mengambil keputusan, mengawasi kewenangan, dan melayani masyarakat. Musyawarah Kenegarawanan Nasional dapat menjadi ruang untuk membahas pembenahan tersebut. Unsur intelektual, agama, TNI dan Polri, serta budaya dapat memberikan pandangan berdasarkan keahlian dan tanggung jawab masing-masing.
Forum semacam ini harus menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan melalui mekanisme konstitusional. Pembahasannya perlu diarahkan pada penguatan pengawasan, kepastian hukum, kualitas pelayanan, dan perlindungan hak rakyat. Setiap rekomendasi harus memiliki tujuan, tahapan, serta ukuran keberhasilan yang jelas. Dengan demikian, musyawarah tidak berhenti sebagai pertemuan seremonial.
Pendidikan kenegaraan juga perlu diperkuat agar masyarakat memahami hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Warga perlu mengetahui fungsi lembaga negara, batas kewenangan pemerintah, serta hak untuk mengawasi pelayanan publik. Pemahaman tersebut dapat membangun kesadaran bahwa kedaulatan rakyat harus disertai partisipasi dan pengawasan. Penguasa pun harus memahami bahwa jabatan berasal dari mandat yang wajib dijalankan secara bertanggung jawab.
Mengembalikan Tanggung Jawab sebagai Dasar Keadilan
Hukum dianggap tidak adil ketika kewenangan berjalan tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai keluhan biasa karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara. Hukum membutuhkan penguasa yang bersedia tunduk pada aturan dan menjelaskan setiap keputusan. Keadilan hanya dapat tumbuh apabila kewenangan disertai pengawasan dan kesediaan memperbaiki kesalahan.
Nilai Al-Qur’an dan Hadis memberikan pengingat bahwa kekuasaan merupakan amanah. Amanah tersebut harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap kehidupan manusia. Penguasa tidak boleh menempatkan kepentingan jabatan di atas hak masyarakat. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.
Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat berdasarkan konstitusi. Reformasi hukum, penguatan kepakaran, transparansi anggaran, serta pengawasan publik merupakan langkah penting untuk mewujudkannya. Rakyat juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi pelaksanaan mandat negara. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penguasa bukan hanya banyaknya kebijakan yang dibuat, melainkan sejauh mana kewenangannya menghasilkan keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
