muslimx.id — Demokrasi bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin. Ia adalah sistem yang harus terus dijaga agar kekuasaan tidak menyimpang dari tujuan awalnya: menghadirkan kemaslahatan. Dalam kerangka itu, prinsip check and balance menjadi pilar utama ketahanan demokrasi.
Tanpa kontrol kekuasaan, demokrasi mudah berubah menjadi dominasi terselubung. Prosedur tetap berjalan, lembaga tetap ada, tetapi arah kebijakan bisa terkonsentrasi pada kepentingan yang sempit. Kerentanan ini sering kali tidak terlihat di awal, namun dampaknya terasa dalam jangka panjang.
Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah, bukan privilese. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)
Ayat ini bukan hanya berbicara soal harta, tetapi juga tentang penyalahgunaan akses dan kewenangan. Dalam konteks negara, penyalahgunaan kekuasaan bisa dicegah melalui sistem check and balance yang kuat.
Demokrasi yang Diawasi adalah Demokrasi yang Bertahan
Sejarah menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan cenderung melemahkan daya tahan sistem. Ketika kontrol internal berkurang, kritik menyempit, dan lembaga pengawas melemah, demokrasi menjadi rapuh.
Beberapa tanda lemahnya kontrol antara lain:
- Minimnya evaluasi kebijakan secara terbuka.
- Terbatasnya ruang partisipasi publik.
- Dominasi narasi tunggal dalam pengambilan keputusan.
Padahal dalam Islam, konsep maslahah (kemaslahatan umum) mensyaratkan keterbukaan dan keadilan. Keputusan publik harus mempertimbangkan kepentingan luas, bukan hanya kelompok tertentu.
Rasulullah ﷺ memberi teladan kepemimpinan terbuka terhadap koreksi. Umar bin Khattab RA bahkan meminta rakyat menegurnya jika ia menyimpang. Ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan ancaman, melainkan penguat legitimasi.
Pandangan Partai X: Kontrol sebagai Pengaman Sistem
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai bahwa prinsip check and balance sebagai pilar menjaga keberlanjutan demokrasi, bukan sekadar dinamika politik lima tahunan.
“Kalau kita ingin demokrasi bertahan lama, maka kontrol kekuasaan harus hidup setiap hari. Check and balance itu bukan simbol, tetapi mekanisme perlindungan rakyat,” ujarnya.
Menurut Rinto, stabilitas yang tidak disertai pengawasan justru berisiko melahirkan ketimpangan.
“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengoreksi dirinya. Kritik dan pengawasan tidak boleh dianggap ancaman, karena justru di situlah maslahah dijaga,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil dalam memperkuat sistem kontrol agar tidak bergantung pada satu instansi saja.
Penutup: Amanah yang Harus Dijaga Bersama
Dalam perspektif Islam, kekuasaan selalu diiringi pertanggungjawaban. Tidak ada jabatan tanpa hisab. Karena itu, sistem yang baik adalah sistem yang membatasi dirinya sendiri melalui mekanisme check and balance.
Demokrasi yang diawasi adalah demokrasi yang dipercaya. Kontrol yang berjalan adalah jaminan bahwa kebijakan tetap berpihak pada kepentingan umum.
Menjaga kemaslahatan bukan hanya tugas pemimpin, tetapi juga tanggung jawab sistem yang menopangnya. Dan ketika sistem itu kuat dalam pengawasan, amanah lebih mudah dijaga.
Karena pada akhirnya, yang akan dipertanyakan bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan.
