muslimx.id — Krisis transparansi harga memasuki bentuk baru di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital. Dahulu konsumen datang ke toko, melihat barang secara langsung, bertanya kepada penjual, lalu mengetahui harga yang harus dibayarkan. Kini banyak transaksi dilakukan hanya melalui layar ponsel. Harga ditampilkan dalam bentuk angka, promo, potongan, voucher, biaya layanan, dan berbagai komponen lain yang terkadang membuat konsumen baru mengetahui jumlah sebenarnya pada tahap akhir transaksi.
Perubahan tersebut memberikan kemudahan yang luar biasa. Masyarakat dapat membeli makanan tanpa datang ke restoran, memesan kendaraan tanpa berdiri di jalan, membeli barang tanpa pergi ke toko, bahkan membayar berbagai kebutuhan hanya melalui beberapa sentuhan pada layar. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan baru: semakin mudah transaksi dilakukan, semakin besar pula kebutuhan terhadap informasi harga yang jelas.
Konsumen tidak seharusnya dipaksa menghitung sendiri berbagai komponen biaya hanya untuk mengetahui berapa sebenarnya uang yang harus dikeluarkan. Jika sebuah produk ditampilkan dengan harga tertentu, tetapi pada saat pembayaran muncul berbagai biaya wajib yang membuat totalnya jauh lebih besar, maka informasi awal tersebut tidak lagi memberikan gambaran yang utuh.
Promo yang Menarik dan Harga yang Berbeda
Promo merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia perdagangan. Diskon dapat membantu konsumen memperoleh barang dengan harga lebih terjangkau, sementara bagi pelaku usaha promo dapat menjadi strategi untuk menarik pelanggan. Masalah muncul ketika angka promo menjadi satu-satunya informasi yang paling menonjol sementara biaya wajib lainnya tidak terlihat secara proporsional.
Konsumen akhirnya membentuk persepsi bahwa sebuah produk dapat diperoleh dengan harga tertentu. Namun setelah memasuki proses pembayaran, muncul biaya layanan, biaya pemrosesan, biaya pengiriman, atau biaya lainnya.
Sekali lagi, keberadaan biaya tambahan tidak otomatis berarti salah. Yang menjadi persoalan adalah apakah biaya tersebut dapat diketahui secara jelas sebelum konsumen membuat keputusan.
Jika harga akhir sebenarnya dapat ditampilkan sejak awal, mengapa konsumen harus menunggu hingga tahap terakhir?
Pertanyaan sederhana tersebut penting karena keputusan membeli seharusnya dibuat berdasarkan informasi yang lengkap. Konsumen berhak mengetahui total pengeluaran sebelum menyatakan setuju terhadap transaksi. Harga promo tetap dapat ditampilkan. Diskon tetap dapat digunakan. Tetapi informasi mengenai harga akhir juga harus mudah ditemukan. Dengan demikian, promosi tidak berubah menjadi cara untuk menciptakan persepsi harga yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Layar Ponsel Tidak Boleh Menghilangkan Kejujuran
Digitalisasi membuat hubungan antara penjual dan pembeli menjadi semakin tidak langsung. Konsumen tidak selalu bertemu dengan manusia ketika melakukan transaksi. Mereka berhadapan dengan aplikasi, halaman pembayaran, algoritma, dan sistem otomatis.
Kondisi tersebut tidak boleh membuat prinsip kejujuran menjadi hilang.
Justru karena konsumen tidak dapat bertanya langsung kepada penjual, sistem digital harus mampu memberikan informasi secara lebih jelas. Setiap komponen biaya yang wajib dibayar harus dapat diketahui sebelum transaksi diselesaikan.
Teknologi seharusnya mempermudah manusia memahami transaksi, bukan membuatnya semakin sulit.
Jika sebuah sistem mampu merekomendasikan produk berdasarkan kebiasaan pengguna, menghitung ongkos, memberikan berbagai pilihan pembayaran, dan memproses transaksi dalam hitungan detik, maka sistem tersebut seharusnya juga mampu menunjukkan harga akhir secara jelas.
Kemajuan teknologi tidak boleh hanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan menjual. Teknologi juga harus digunakan untuk meningkatkan transparansi.
Sebab semakin canggih sebuah sistem, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan konsumen tidak kehilangan haknya atas informasi.
Islam dan Kejelasan dalam Transaksi
Islam memberikan perhatian besar terhadap kejelasan dalam muamalah. Hubungan ekonomi tidak boleh dibangun di atas penipuan dan ketidakadilan.
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil…”
Ayat tersebut memberikan peringatan agar harta tidak diperoleh melalui cara yang tidak benar.
Dalam konteks transaksi digital, prinsip tersebut tetap relevan meskipun bentuk perdagangannya berubah. Teknologi boleh berubah, metode pembayaran boleh berubah, dan cara konsumen menemukan barang boleh berubah, tetapi prinsip kejujuran tetap sama.
Jika terdapat biaya yang memang harus dibayar, maka biaya tersebut sebaiknya diketahui secara jelas. Saat ada syarat promo, syarat tersebut harus dapat dipahami. Jika harga berubah berdasarkan kondisi tertentu, mekanismenya harus dijelaskan.
Islam tidak membatasi perkembangan perdagangan. Islam memberikan batas moral agar perdagangan tetap berjalan dengan keadilan.
Rasulullah SAW juga memberikan peringatan mengenai praktik penipuan dalam perdagangan. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda:
“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.”
Hadis ini menjadi pengingat bahwa kecanggihan teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan kejujuran.
Ketika Konsumen Terjebak oleh Harga Awal
Salah satu persoalan dalam transaksi digital adalah apa yang dapat disebut sebagai “jebakan harga awal”. Konsumen melihat angka pertama yang menarik perhatian, lalu mulai mengikuti proses pembelian.
Pada tahap awal, harga terlihat sangat terjangkau. Setelah beberapa langkah, baru terlihat biaya lain. Pada akhirnya, harga akhir mungkin berbeda cukup jauh dari angka pertama.
Situasi ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Mereka tidak lagi mengambil keputusan hanya berdasarkan harga sebenarnya, tetapi juga berdasarkan waktu dan usaha yang telah mereka keluarkan selama proses transaksi.
Semakin jauh konsumen masuk ke proses pembelian, semakin besar kemungkinan mereka merasa sayang untuk membatalkan transaksi.
Karena itu, transparansi harga sejak awal menjadi penting. Konsumen tidak seharusnya dibuat melewati banyak tahapan hanya untuk mengetahui harga sebenarnya. Informasi mengenai total biaya harus tersedia pada waktu yang memungkinkan konsumen mempertimbangkan pilihan secara rasional. Transparansi pada tahap akhir tidak cukup jika keputusan psikologis konsumen telah terbentuk pada tahap awal.
Partai X Digitalisasi Harus Diikuti Transparansi
Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X, menilai bahwa perkembangan ekonomi digital harus diikuti dengan standar transparansi harga yang lebih kuat. Menurutnya, kemudahan teknologi tidak boleh membuat konsumen semakin sulit mengetahui jumlah yang sebenarnya harus dibayarkan.
“Digitalisasi seharusnya membuat transaksi lebih mudah, termasuk dalam memahami harga. Kalau konsumen harus melewati banyak tahap hanya untuk mengetahui total pembayaran, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistemnya,” ujarnya.
Menurut Rinto, promosi tetap merupakan bagian wajar dari persaingan usaha, tetapi informasi harga tidak boleh dibuat sedemikian rupa sehingga konsumen hanya melihat angka yang paling menarik.
“Promo boleh, diskon boleh, tetapi konsumen harus tetap bisa mengetahui harga akhirnya. Jangan sampai angka yang ditampilkan di awal membuat orang mengira harganya sangat murah, sementara biaya wajib baru muncul ketika transaksi hampir selesai,” katanya.
Rinto juga menilai bahwa transparansi sangat penting dalam menjaga kepercayaan terhadap ekonomi digital.
“Ekonomi digital hidup dari kepercayaan. Orang bersedia memasukkan data, melakukan pembayaran, dan menggunakan layanan karena percaya kepada sistem. Kalau harga tidak transparan, kepercayaan itu lama-lama akan terkikis,” ujarnya.
Menurutnya, platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk membuat informasi harga mudah dipahami.
Penutup: Biaya Layanan Bukan Masalah, Ketidakjelasan yang Menjadi Persoalan
Perlu dibedakan antara biaya yang sah dengan biaya yang tidak transparan. Sebuah platform dapat mengenakan biaya layanan karena menyediakan sistem pembayaran, infrastruktur teknologi, keamanan transaksi, atau layanan lainnya.
Begitu pula pengiriman membutuhkan biaya karena terdapat proses logistik yang harus dilakukan. Semua itu merupakan bagian dari kegiatan ekonomi.
Namun, konsumen perlu mengetahui biaya tersebut sebelum menyelesaikan transaksi. Kejelasan menjadi kunci. Jika biaya layanan Rp5.000, konsumen harus dapat melihat bahwa ada biaya layanan sebesar itu. Saat pengiriman Rp10.000, informasi tersebut perlu tersedia. Jika terdapat pajak atau komponen wajib lainnya, konsumen perlu mengetahuinya.
Dengan cara tersebut, konsumen dapat menilai apakah total harga masih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Persoalan tidak terletak pada adanya biaya. Persoalan terletak pada ketika konsumen tidak mengetahui biaya tersebut sampai dirinya sudah berada di tahap akhir.
