muslimx.id — Krisis bahasa publik semakin terasa ketika bahasa yang seharusnya menjadi jembatan justru berubah menjadi tembok. Masyarakat menerima informasi setiap hari dari pemerintah, lembaga negara, perusahaan, media, hingga berbagai institusi pendidikan. Namun tidak semua informasi tersebut benar-benar mudah dipahami. Banyak pesan publik menggunakan istilah yang panjang, kalimat yang berbelit, atau istilah asing yang sebenarnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana.
Persoalannya bukan sekadar soal pilihan kata. Bahasa menentukan siapa yang dapat memahami sebuah persoalan dan siapa yang akhirnya tertinggal. Ketika informasi mengenai kebijakan publik hanya dapat dipahami oleh kelompok tertentu, ruang publik menjadi semakin eksklusif. Masyarakat yang tidak memahami istilah tersebut akhirnya hanya menerima kesimpulan tanpa benar-benar mengerti proses dan maksud di baliknya.
Bahasa yang Seharusnya Membuka, Bukan Menutup
Bahasa publik memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan bahasa akademik atau bahasa teknis. Dalam ruang akademik, penggunaan istilah tertentu mungkin diperlukan untuk menjaga ketepatan sebuah konsep. Begitu pula dalam bidang teknologi, ekonomi, atau kesehatan, ada istilah khusus yang memang sulit digantikan. Namun ketika berbicara kepada masyarakat luas, pesan seharusnya disesuaikan dengan siapa yang menjadi pendengarnya.
Di sinilah persoalan sering muncul. Istilah yang sebenarnya ditujukan untuk kalangan profesional dibawa begitu saja ke ruang publik tanpa penjelasan. Masyarakat kemudian mendengar berbagai kata seperti implementasi, mitigasi, akselerasi, transformasi, optimalisasi, stakeholder, dan roadmap. Kata-kata tersebut tidak selalu salah. Yang menjadi masalah adalah ketika penggunaannya membuat pesan utama justru menghilang.
Komunikasi yang baik seharusnya membuat masyarakat semakin dekat dengan sebuah persoalan. Jika setelah membaca sebuah pengumuman masyarakat justru bertanya, “Maksudnya apa?”, maka ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Bahasa tidak boleh berhenti pada kesan resmi dan profesional. Ia harus sampai kepada makna.
Islam Mengajarkan Kejelasan dalam Berbicara
Dalam perspektif Islam, persoalan komunikasi memiliki dimensi moral. Al-Qur’an tidak hanya berbicara tentang apa yang disampaikan, tetapi juga menekankan pentingnya perkataan yang benar. Salah satu prinsip yang dikenal adalah qaulan sadidan, yaitu perkataan yang lurus dan benar.
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Ahzab ayat 70:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”
Prinsip tersebut relevan dalam kehidupan publik. Perkataan yang benar tidak seharusnya dibuat sedemikian rumit sehingga kehilangan makna. Ketika seseorang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang, kejelasan menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut.
Apalagi ketika informasi itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Penjelasan tentang aturan, bantuan, pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, atau kebijakan ekonomi tidak boleh hanya dipahami oleh mereka yang memiliki kemampuan membaca bahasa teknokratis. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang dapat mereka mengerti.
Partai X Ketika Bahasa Menjadi Simbol Kekuasaan
Prayogi R. Saputra, Direktur X-Institute, menilai bahwa persoalan bahasa publik berkaitan erat dengan budaya komunikasi dalam institusi.
“Bahasa bisa menjadi alat untuk mendekatkan masyarakat dengan negara, tetapi juga bisa menjadi simbol jarak. Ketika istilah yang digunakan semakin sulit dipahami, masyarakat bisa merasa bahwa mereka tidak menjadi bagian dari pembicaraan,” ujar Prayogi.
Menurutnya, sebuah institusi seharusnya tidak menjadikan bahasa rumit sebagai ukuran profesionalitas. Justru kemampuan menerjemahkan persoalan kompleks ke dalam bahasa sederhana menunjukkan bahwa sebuah institusi memahami siapa yang dilayaninya.
“Jangan sampai masyarakat dibuat merasa kurang pintar hanya karena tidak memahami istilah yang digunakan pemerintah. Yang harus ditanyakan adalah apakah bahasa yang digunakan memang dibutuhkan, atau hanya menjadi kebiasaan di lingkungan birokrasi,” katanya.
Penutup: Sederhana Bukan Berarti Tidak Modern
Ada anggapan bahwa penggunaan bahasa sederhana akan membuat komunikasi terlihat kurang profesional. Karena itu, istilah asing dan bahasa teknis sering digunakan untuk memberikan kesan modern, intelektual, dan berkelas. Padahal, ukuran kualitas komunikasi bukan terletak pada seberapa sulit kata yang digunakan, melainkan seberapa jelas pesan dapat diterima.
Seorang pejabat atau lembaga yang mampu menjelaskan kebijakan rumit dengan bahasa sederhana justru menunjukkan penguasaan terhadap persoalan. Ia tidak perlu bersembunyi di balik istilah. Ia mampu menerjemahkan persoalan teknis menjadi sesuatu yang dapat dipahami masyarakat biasa.
Dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat pendidikan, latar sosial, dan kemampuan literasi yang beragam, kemampuan semacam itu menjadi semakin penting. Negara berbicara kepada jutaan manusia dengan pengalaman hidup yang berbeda. Maka bahasa publik harus mampu menjangkau keberagaman tersebut.
