muslimx.id — Rapuhnya kontrol terhadap penguasa menjadi persoalan serius ketika kekuasaan semakin sulit dikoreksi oleh masyarakat maupun lembaga pengawasan. Kekuasaan yang tidak memiliki mekanisme koreksi yang kuat berisiko melahirkan keputusan yang berjalan tanpa evaluasi memadai. Dalam kehidupan bernegara, setiap kewenangan seharusnya disertai tanggung jawab, keterbukaan, dan kesediaan menerima masukan. Ketika kritik sulit disampaikan dan pengawasan tidak mampu bekerja secara efektif, kesalahan dapat berlangsung lebih lama tanpa mendapatkan perbaikan. Situasi tersebut dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan karena merasa keputusan yang menyangkut kehidupan mereka tidak cukup terbuka untuk dipertanyakan.
Kekuasaan Bukan Ruang Tanpa Koreksi
Kekuasaan pada dasarnya merupakan amanah yang harus digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Jabatan memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi kewenangan tersebut tidak berarti seseorang terbebas dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya. Justru semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Penguasa perlu memahami bahwa kritik dan pengawasan merupakan bagian dari upaya menjaga agar kewenangan tetap berada pada tujuan yang benar. Karena itu, kekuasaan yang sehat bukan kekuasaan yang tidak pernah dikritik, melainkan kekuasaan yang mampu menerima koreksi dan memperbaiki kesalahan.
Islam memberikan landasan yang kuat mengenai pentingnya amanah dalam menjalankan kewenangan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah diberikan kepada yang berhak dan ketika menetapkan hukum di antara manusia dilakukan dengan adil. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewenangan harus dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak cukup hanya mampu membuat keputusan, tetapi juga harus memastikan keputusan tersebut tidak merugikan orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Amanah juga menuntut adanya kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang telah dibuat.
Koreksi Menjadi Bagian dari Pemerintahan
Koreksi terhadap penguasa tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan terhadap jalannya pemerintahan. Adapun koreksi justru dapat menjadi instrumen penting untuk menemukan kelemahan sebelum persoalan berkembang menjadi lebih besar. Masyarakat memiliki pengalaman langsung mengenai dampak pelayanan dan kebijakan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan yang mungkin tidak terlihat dari ruang administrasi. Oleh sebab itu, saluran pengaduan, forum musyawarah, keterbukaan informasi, dan mekanisme evaluasi harus benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat.
Koreksi juga perlu dilakukan berdasarkan data, fakta, dan kepentingan umum. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan dan mencegah pengulangan kesalahan. Pemerintah perlu memberikan ruang yang memadai agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan tanpa merasa bahwa suara mereka tidak akan diperhatikan. Setiap laporan yang masuk juga harus memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diberi kesempatan berbicara, tetapi juga dapat melihat bahwa masukan mereka diproses secara serius.
Bahaya Ketika Kekuasaan Sulit Dikoreksi
Kekuasaan yang sulit dikoreksi dapat menciptakan kondisi ketika kesalahan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jika setiap keputusan selalu dianggap benar hanya karena berasal dari pemegang kewenangan, maka proses evaluasi kehilangan fungsinya. Kesalahan yang tidak segera diperbaiki dapat menghasilkan dampak yang semakin luas bagi masyarakat. Pada tahap tertentu, masyarakat dapat merasa bahwa mekanisme pengawasan tidak memiliki daya untuk mengubah keadaan. Rasa tidak berdaya tersebut berpotensi membuat masyarakat memilih diam dan tidak lagi terlibat dalam pengawasan.
Persoalan tersebut semakin berat apabila informasi mengenai penggunaan kewenangan dan sumber daya negara sulit diakses. Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai apakah suatu keputusan telah dilakukan secara tepat. Pengawasan juga menjadi lemah ketika lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan kewenangannya. Karena itu, keterbukaan dan independensi pengawasan perlu menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bertanggung jawab. Setiap lembaga harus memiliki mekanisme yang memungkinkan kesalahan ditemukan, diperiksa, dan diperbaiki secara terbuka.
Pemimpin Harus Siap Dipertanggungjawabkan
Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kepemimpinan selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban. Dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadits tersebut menunjukkan bahwa kedudukan sebagai pemimpin bukanlah keistimewaan yang menghilangkan tanggung jawab. Sebaliknya, jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kewenangan digunakan. Kesadaran tersebut seharusnya membuat setiap pemegang jabatan bersikap terbuka terhadap evaluasi dan tidak menganggap koreksi sebagai ancaman.
Pertanggungjawaban juga tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir sebuah keputusan. Proses bagaimana keputusan dibuat harus dapat dijelaskan apabila menyangkut kepentingan masyarakat. Penggunaan anggaran, penetapan program, serta pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki dasar yang jelas dan dapat diperiksa. Jika ditemukan kekurangan, pemerintah harus memiliki keberanian untuk mengakui dan memperbaikinya. Sikap tersebut justru menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki komitmen terhadap amanah dan kepentingan masyarakat.
Musyawarah Membuka Jalan Koreksi
Salah satu solusi untuk mengatasi kekuasaan yang sulit dikoreksi adalah memperkuat budaya musyawarah. Musyawarah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan sebelum sebuah keputusan ditetapkan. Allah SWT berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 38 mengenai orang-orang yang menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama perlu mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak. Musyawarah juga dapat mengurangi risiko kesalahan karena sebuah persoalan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang.
Musyawarah harus dilakukan secara substantif dan tidak sekadar menjadi kegiatan formal. Pendapat masyarakat perlu dipertimbangkan dengan serius dan pemerintah perlu memberikan penjelasan ketika sebuah masukan belum dapat diterapkan. Proses tersebut akan menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara pemegang kewenangan dan masyarakat. Pemerintah juga dapat memperoleh informasi langsung mengenai persoalan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, musyawarah dapat menjadi salah satu mekanisme pencegahan sebelum sebuah persoalan berkembang menjadi konflik atau ketidakpercayaan yang lebih besar.
Memperkuat Lembaga Pengawasan
Solusi lainnya adalah memperkuat lembaga pengawasan agar mampu menjalankan fungsi pemeriksaan secara objektif. Lembaga pengawasan harus memiliki kewenangan yang cukup untuk memeriksa penggunaan anggaran, mengevaluasi pelaksanaan program, dan memastikan setiap penyimpangan mendapatkan tindak lanjut. Hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui bagaimana persoalan ditangani. Pengawasan yang kuat akan membuat setiap pemegang kewenangan menyadari bahwa setiap keputusan dapat diperiksa. Dengan mekanisme tersebut, kontrol terhadap kekuasaan tidak bergantung pada keberanian satu orang, tetapi menjadi bagian dari sistem yang berjalan secara konsisten.
Keterbukaan informasi juga perlu diperluas agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Data mengenai anggaran, program, target pelayanan, dan hasil evaluasi perlu tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk menyediakan kanal pengaduan dan pemantauan yang memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan laporan mereka. Setiap laporan harus memiliki batas waktu penanganan dan mekanisme evaluasi apabila tidak ditindaklanjuti. Langkah tersebut akan membantu mengubah pengawasan masyarakat dari sekadar kritik menjadi partisipasi yang terukur dan bertanggung jawab.
Nasihat kepada Pemimpin adalah Amanah
Islam juga mengajarkan pentingnya nasihat dalam menjaga kehidupan bersama. Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits Riwayat Muslim bahwa agama adalah nasihat, termasuk nasihat bagi para pemimpin kaum Muslimin dan masyarakat secara umum. Pesan tersebut menunjukkan bahwa pemimpin membutuhkan nasihat agar dapat menjalankan amanah dengan benar. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan bertujuan memperbaiki keadaan. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat seharusnya dibangun melalui sikap saling mengingatkan dalam kebaikan, bukan melalui ketakutan atau sikap diam.
Karena itu, pemerintah perlu membangun budaya yang menghargai kritik yang disampaikan berdasarkan fakta. Setiap masukan harus dilihat sebagai sumber informasi untuk memperbaiki pelayanan dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Masyarakat juga perlu menggunakan hak pengawasan dengan bertanggung jawab serta menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dengan adanya tanggung jawab dari kedua pihak, proses koreksi dapat berlangsung secara sehat. Kepercayaan masyarakat dapat tumbuh ketika mereka melihat bahwa suara mereka benar-benar menjadi bagian dari proses perbaikan.
Mengembalikan Makna Akuntabilitas
Akuntabilitas harus dikembalikan pada makna yang sebenarnya sebagai kesediaan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan. Akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui laporan administratif yang hanya memenuhi kewajiban formal. Setiap keputusan yang berdampak pada masyarakat harus dapat dijelaskan dasar pertimbangannya dan dievaluasi hasilnya. Jika ditemukan kesalahan, harus tersedia mekanisme untuk melakukan perbaikan tanpa menunggu persoalan menjadi semakin besar. Dengan cara tersebut, akuntabilitas menjadi instrumen nyata untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor amanah.
Pada akhirnya, rapuhnya kontrol terhadap penguasa harus menjadi perhatian bersama karena kekuasaan yang tidak dapat dikoreksi berisiko kehilangan arah. Pemerintahan membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, keterbukaan informasi, musyawarah, serta ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik. Pemimpin juga perlu memiliki kesadaran bahwa jabatan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Rakyat pada saat yang sama perlu menggunakan daya pengawasannya secara bertanggung jawab dengan berpegang pada fakta dan kepentingan bersama. Ketika kekuasaan terbuka terhadap koreksi dan pengawasan berjalan efektif, pemerintahan akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menghadirkan keadilan, pelayanan yang baik, serta kesejahteraan bagi masyarakat.
