BRUSSEL, BELGIA — Sebuah kota yang menjadi tempat berdirinya institusi strategis dunia memiliki tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, kawasan tersebut membutuhkan sistem keamanan yang ketat karena menyangkut kepentingan politik dan pertahanan internasional. Di sisi lain, kehidupan masyarakat tidak boleh berhenti hanya karena di dalamnya terdapat pusat-pusat kekuasaan yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi.
Brussel memperlihatkan pertemuan dua kepentingan tersebut. Pada September 2025, delegasi Sekolah Negarawan dan Enygma Solusi Negeri mengamati kawasan sekitar markas NATO dan institusi penting Eropa sebagai bagian dari studi empiris. Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, Head of Representative Chapter Eropa Imam Syafiih Kamil, dan CEO Enygma Solusi Negeri Erick Karya melihat bagaimana kawasan strategis dapat hadir berdampingan dengan aktivitas kota.
Pengamatan dari luar perimeter menjadi pengalaman tersendiri. Delegasi tidak hanya melihat bangunan dan sistem pembatas, tetapi mencoba memahami bagaimana keamanan, tata ruang, teknologi, dan kehidupan masyarakat ditempatkan dalam satu kesatuan. Dari sana muncul sebuah pertanyaan yang relevan bagi Indonesia: seperti apa kawasan strategis yang aman, tetapi tetap memberikan wajah yang manusiawi kepada masyarakat?
Keamanan Tidak Harus Mengubah Kota Menjadi Benteng
Dalam banyak kasus, keamanan identik dengan tembok tinggi, pagar berlapis, pos penjagaan, dan berbagai pembatas yang membuat sebuah kawasan terasa tertutup. Pendekatan seperti itu tentu memiliki fungsi ketika tingkat ancaman membutuhkan perlindungan fisik. Namun perkembangan kota modern menuntut cara berpikir yang lebih luas, terutama ketika kawasan strategis berada di tengah kehidupan masyarakat.
Pengalaman di Brussel menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan tersebut. Sebuah kawasan dapat memiliki tingkat perlindungan tinggi tanpa harus sepenuhnya kehilangan keterhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Ruang publik tetap berjalan, masyarakat tetap melakukan aktivitas, sementara kebutuhan keamanan dikelola melalui sistem yang dirancang secara terintegrasi.
Bagi calon negarawan, persoalan ini bukan sekadar urusan arsitektur. Cara sebuah negara merancang kawasan strategis mencerminkan cara negara mengelola hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Keamanan diperlukan untuk melindungi kepentingan bersama, tetapi keamanan juga harus ditempatkan dalam kerangka pelayanan dan kepentingan publik.
Ketika Teknologi Menjadi Bagian dari Keamanan
Perubahan teknologi membuat pendekatan terhadap keamanan juga mengalami perkembangan. Perlindungan sebuah kawasan tidak lagi hanya bergantung pada kehadiran petugas dan pembatas fisik. Sistem informasi, kamera pengawas, sensor, komunikasi digital, serta kemampuan mengolah informasi dapat menjadi bagian dari cara sebuah kota mengenali dan merespons potensi ancaman.
Perspektif teknologi menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Enygma Solusi Negeri bersama Sekolah Negarawan. Erick Karya membawa perhatian pada bagaimana teknologi dapat membantu menciptakan sistem keamanan yang lebih terukur dan terintegrasi dengan tata kelola kawasan.
Namun teknologi tidak boleh berdiri sendiri. Sistem secanggih apa pun membutuhkan manusia yang memahami cara menggunakannya, aturan yang jelas, serta tata kelola yang bertanggung jawab. Keamanan modern bukan tentang memenuhi sebuah kawasan dengan teknologi sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan bahwa teknologi benar-benar membantu negara melindungi masyarakat dan aset strategisnya.
Karena itu, pembangunan kota masa depan perlu mempertemukan tiga hal sekaligus: keamanan, teknologi, dan kenyamanan manusia. Ketiganya tidak seharusnya diperlakukan sebagai kepentingan yang saling bertentangan.
Kota Strategis Tetap Harus Menjadi Ruang Kehidupan
Imam Syafiih Kamil melihat dimensi lain dari pengalaman tersebut, terutama mengenai hubungan antara kawasan strategis dengan aktivitas masyarakat. Kehadiran institusi internasional membawa konsekuensi terhadap pergerakan manusia, lalu lintas, aktivitas diplomatik, dan berbagai kebutuhan kota. Semua itu membutuhkan pengelolaan agar kepentingan keamanan tidak mematikan fungsi ruang publik.
Hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi Indonesia yang terus mengembangkan kawasan pemerintahan dan berbagai fasilitas strategis. Pembangunan tidak cukup hanya memperhitungkan bentuk gedung dan kekuatan pengamanannya. Perencana juga harus memikirkan bagaimana kawasan tersebut berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana lalu lintas dikelola, bagaimana keadaan darurat diantisipasi, dan bagaimana teknologi dapat membantu menjaga keamanan tanpa menciptakan jarak yang berlebihan.
Di sinilah tata ruang menjadi bagian dari kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya menentukan apa yang dibangun, tetapi juga bagaimana manusia akan hidup berdampingan dengan bangunan dan sistem yang dibangun tersebut.
Pelajaran untuk Pembangunan Indonesia
Indonesia sedang memasuki fase pembangunan yang membutuhkan cara berpikir baru mengenai kota dan pemerintahan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, kawasan pemerintahan, fasilitas pertahanan, dan berbagai objek vital nasional membutuhkan sistem perlindungan yang mampu menghadapi ancaman yang semakin kompleks.
Namun Indonesia tidak perlu kembali kepada paradigma lama yang menjadikan keamanan identik dengan keterasingan. Kemajuan teknologi memberikan peluang untuk membangun perlindungan yang lebih cerdas, sementara desain ruang dapat tetap mempertahankan keterbukaan dan kenyamanan masyarakat.
Wakil Direktur Sekolah Negarawan Rinto Setiyawan menempatkan pengalaman tersebut sebagai bagian dari pembelajaran mengenai ketahanan infrastruktur. Sebuah negara membutuhkan fasilitas yang mampu terus berfungsi ketika menghadapi gangguan, sekaligus memiliki sistem yang dapat beradaptasi terhadap perubahan ancaman.
Ketahanan semacam itu tidak lahir hanya dari beton dan baja. Ia dibangun melalui perencanaan, teknologi, sumber daya manusia, tata kelola, dan kemampuan membaca risiko. Karena itu, pemimpin masa depan perlu memahami bahwa membangun negara berarti juga membangun sistem yang mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan.
Membangun Keamanan yang Memanusiakan
Perjalanan ke Brussel akhirnya memberikan pelajaran yang lebih luas daripada persoalan perimeter keamanan. Dari luar pagar sebuah kawasan strategis, delegasi Sekolah Negarawan justru menemukan pertanyaan yang sangat dekat dengan kehidupan bernegara: bagaimana membuat rakyat merasa aman tanpa merasa dijauhkan dari negaranya sendiri?
Jawabannya membutuhkan perubahan cara pandang. Keamanan tidak boleh hanya dipahami sebagai kemampuan menghalangi ancaman, tetapi juga sebagai kemampuan menciptakan lingkungan yang membuat masyarakat merasa terlindungi. Teknologi harus memperkuat kemampuan tersebut, sementara tata ruang harus memastikan bahwa kehidupan manusia tetap menjadi bagian penting dari setiap pembangunan.
Brussel mengajarkan bahwa kekuatan sebuah kota tidak selalu terlihat dari seberapa tinggi tembok yang mengelilinginya. Kekuatan juga dapat terlihat dari kemampuannya mengelola risiko tanpa kehilangan wajah sebagai ruang kehidupan.
Bagi Indonesia, pelajaran itu menjadi semakin penting. Kita membutuhkan kawasan pemerintahan dan objek vital yang aman, modern, dan tangguh. Tetapi pada saat yang sama, kita juga membutuhkan negara yang tidak terasa seperti benteng bagi rakyatnya.
Sebab pada akhirnya, keamanan terbaik bukan hanya keamanan yang mampu menjaga bangunan dari ancaman. Keamanan yang lebih bermakna adalah ketika teknologi, tata ruang, dan kepemimpinan bekerja bersama untuk memastikan bahwa negara tetap kuat, sementara manusia yang hidup di dalamnya tetap merasa dihargai.
