muslimx.id — Batas netralitas aparat pada akhirnya berkaitan dengan satu persoalan penting: apakah aparat hanya perlu terlihat tidak berpihak, atau harus memastikan kewenangannya digunakan untuk menjaga keadilan? Pertanyaan ini membedakan netralitas sebagai penampilan dengan netralitas sebagai prinsip kerja.
Aparat tidak boleh menjadi instrumen politik. Namun, larangan tersebut tidak berarti aparat kehilangan tanggung jawab moral dan hukum ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Justru karena memiliki kewenangan, aparat harus mampu menempatkan dirinya di antara kepentingan yang saling bertentangan tanpa menjadikan kepentingan pribadi sebagai dasar tindakan.
Netralitas Harus Memiliki Ukuran
Sebuah konsep akan sulit dijalankan apabila tidak memiliki ukuran yang jelas. Netralitas aparat perlu memiliki ukuran yang dapat diperiksa masyarakat: apakah tindakan berdasarkan hukum, apakah kewenangan digunakan sesuai tugas, apakah prosedur diterapkan secara konsisten, dan apakah terdapat mekanisme pertanggungjawaban.
Dengan ukuran tersebut, netralitas tidak lagi hanya menjadi pernyataan institusi. Masyarakat dapat melihat bagaimana prinsip tersebut diwujudkan dalam tindakan.
Kejelasan ukuran juga penting untuk melindungi aparat. Ketika tindakan dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur, aparat memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan ketika keputusannya dipersoalkan.
Keadilan Tidak Sama dengan Membagi Perlakuan Secara Mekanis
Keadilan juga tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama dalam setiap keadaan. Hukum dapat memberikan perlakuan berbeda ketika kondisi atau dasar hukumnya berbeda. Karena itu, ukuran netralitas bukan sekadar apakah setiap orang diperlakukan identik, tetapi apakah perbedaan perlakuan memiliki dasar yang sah dan dapat dijelaskan.
Hal ini penting karena aparat bekerja dalam situasi yang kompleks. Penegakan hukum, keamanan, dan perlindungan masyarakat sering membutuhkan penilaian berdasarkan fakta di lapangan.
Netralitas berarti penilaian tersebut tidak ditentukan oleh kedekatan politik, tekanan kelompok, atau kepentingan pribadi.
Perspektif Islam: Amanah Lebih Tinggi daripada Kepentingan
Dalam Islam, jabatan merupakan amanah. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27:
“Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
Amanah berarti kewenangan harus digunakan sesuai tujuan yang dipercayakan. Aparat yang menerima kewenangan negara tidak memperoleh hak untuk menggunakannya demi kepentingan pribadi.
Prinsip tersebut juga menjelaskan mengapa netralitas sangat penting. Ketika kewenangan digunakan untuk kepentingan kelompok, amanah dapat bergeser menjadi alat kepentingan. Sebaliknya, ketika kewenangan dijalankan berdasarkan hukum dan keadilan, netralitas memperoleh makna yang lebih substansial.
Menjaga Jarak dari Politik, Bukan dari Keadilan
Aparat perlu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis. Tetapi menjaga jarak dari politik tidak sama dengan menjaga jarak dari persoalan keadilan.
Ketika hukum dilanggar, aparat tetap memiliki tugas. Masyarakat membutuhkan perlindungan, aparat tetap memiliki mandat. Ketika terjadi konflik, aparat tetap harus bekerja berdasarkan aturan.
Dengan demikian, batas netralitas justru dapat dirumuskan secara sederhana: aparat tidak boleh menjadi alat politik, tetapi harus tetap menjadi pelaksana hukum dan penjaga ketertiban sesuai mandatnya.
Dalam kerangka hukum saat ini, netralitas Polri dalam politik praktis tetap menjadi bagian dari pengaturan institusional, sementara TNI ditempatkan sebagai alat pertahanan negara dalam kerangka supremasi hukum dan kepentingan negara.
Partai X: Jangan Jadikan Netralitas sebagai Alasan Menghindari Tanggung Jawab
Rinto Setiyawan mengatakan bahwa aparat membutuhkan prinsip yang tegas agar tidak terjebak dalam dua ekstrem.“Di satu sisi, aparat tidak boleh masuk menjadi alat kepentingan politik. Tetapi di sisi lain, aparat juga tidak boleh menggunakan kata netral untuk menghindari tanggung jawab ketika hukum dilanggar,” ujarnya.
Menurutnya, keadilan menjadi titik temu antara profesionalitas dan netralitas. “Netralitas harus menghasilkan perlakuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Aparat bekerja bukan untuk menyenangkan semua pihak, tetapi untuk menjalankan mandat berdasarkan hukum,” lanjutnya.
Pada akhirnya, batas netralitas aparat tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Aparat harus menjaga jarak dari kepentingan politik praktis, tetapi tidak boleh menjaga jarak dari kewajiban menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Dalam Islam, amanah menuntut manusia menggunakan kewenangan sesuai tujuan yang benar. Karena itu, netralitas bukan sekadar tidak terlihat berpihak. Netralitas adalah kemampuan menjaga kewenangan agar tidak jatuh ke tangan kepentingan tertentu.
