BERLIN, JERMAN — Persoalan demokrasi tidak selalu berhenti pada siapa yang memenangkan pemilihan umum atau bagaimana sebuah undang-undang disusun. Ada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah sistem yang dibangun benar-benar menjamin keadilan, membuka ruang partisipasi masyarakat, dan mencegah kekuasaan dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu.
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) antara pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan dan komunitas diaspora Indonesia di kantor Watch Indonesia!, Kompleks Patrice Lumumba, Berlin, Jerman. Pertemuan ini mempertemukan pengalaman advokasi masyarakat sipil, pemikiran mengenai sistem kepemiluan, dan gagasan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Diskusi dihadiri Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya. Mereka berdialog dengan Pipit R. Kartawidjaja, pengamat sistem pemilu, aktivis Jantie Jie, serta sejumlah perwakilan diaspora Indonesia yang memiliki perhatian terhadap perkembangan demokrasi dan penegakan keadilan di tanah air.
Ketika Prosedur Demokrasi Belum Menjamin Keadilan
Demokrasi membutuhkan aturan, lembaga, dan prosedur yang memungkinkan pergantian kekuasaan berlangsung secara tertib. Namun, keberadaan prosedur formal belum tentu menjamin bahwa seluruh proses politik berjalan secara adil. Sebuah sistem dapat terlihat demokratis secara administratif, tetapi masih menyisakan persoalan ketika akses terhadap kekuasaan, sumber daya, dan pengambilan keputusan tidak terbagi secara seimbang.
Dalam diskusi di Berlin, Pipit R. Kartawidjaja mengangkat persoalan sistem kepemiluan dan hukum prosedural di Indonesia. Pembahasan tersebut mengarah pada pertanyaan mengenai bagaimana aturan dirancang, siapa yang memperoleh keuntungan dari penerapannya, dan sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi proses politik.
Persoalan ini penting karena undang-undang tidak bekerja dalam ruang kosong. Aturan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda bergantung pada struktur kekuasaan, mekanisme pengawasan, serta kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Ketika proses penyusunan kebijakan terlalu dipengaruhi kepentingan kelompok yang memiliki sumber daya besar, kepentingan publik berisiko tidak memperoleh tempat yang semestinya.
Karena itu, reformasi demokrasi tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki prosedur pemilihan umum. Sistem hukum, mekanisme pengambilan keputusan, transparansi pembiayaan politik, dan pertanggungjawaban penyelenggara negara juga perlu mendapat perhatian. Demokrasi yang sehat membutuhkan aturan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat diuji berdasarkan keadilan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Pendidikan Politik dan Karakter Kenegarawanan
Menanggapi persoalan tersebut, Prayogi R. Saputra menempatkan pendidikan politik sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun karakter kenegarawanan. Masyarakat perlu memahami cara kerja sistem politik, tetapi pemahaman itu akan sulit menghasilkan perubahan apabila tidak disertai keberanian moral untuk menolak praktik yang merugikan kepentingan bersama.
Pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun menjadi salah satu rujukan penting dalam kurikulum Sekolah Negarawan. Dalam kerangka tersebut, kehidupan bernegara tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan jabatan atau penguasaan lembaga. Ia juga menyangkut tanggung jawab manusia terhadap kehidupan bersama dan kesediaan menempatkan kepentingan masyarakat di atas keuntungan pribadi maupun kelompok.
Karakter kenegarawanan menjadi penting ketika seseorang berhadapan dengan sistem yang membuka peluang bagi politik transaksional. Aturan yang baik membutuhkan orang-orang yang bersedia menjalankannya secara bertanggung jawab. Sebaliknya, individu yang berintegritas pun dapat menghadapi keterbatasan ketika bekerja dalam sistem yang tidak menyediakan pengawasan memadai atau justru memberi insentif bagi penyimpangan.
Di sinilah perubahan karakter dan perbaikan sistem perlu berjalan beriringan. Pendidikan politik membantu masyarakat memahami persoalan, sedangkan pembenahan kelembagaan menciptakan kondisi agar integritas memiliki ruang untuk bekerja. Tanpa perubahan sistem, ajakan moral berisiko berhenti sebagai nasihat. Tanpa karakter yang kuat, sistem yang dirancang dengan baik juga dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang menjalankannya.
AI sebagai Instrumen Membaca Persoalan Sistemik
Pembahasan mengenai reformasi kemudian berlanjut pada kemungkinan pemanfaatan teknologi. Erick Karya memperkenalkan gagasan tata kelola berbasis Artificial Intelligence (AI) melalui Enygma yang dikembangkan dalam lingkungan Sekolah Negarawan.
Teknologi tersebut diposisikan sebagai salah satu pendekatan untuk membantu menganalisis data pemerintahan, membaca pola dalam alokasi anggaran, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang perlu diperiksa lebih lanjut. Dalam konteks pemilihan umum maupun kebijakan publik, analisis berbasis data berpotensi membantu pengawas memahami hubungan antara keputusan, penggunaan sumber daya, dan hasil pelaksanaan kebijakan.
Misalnya, sistem analitik dapat dirancang untuk menandai pola transaksi anggaran yang tidak lazim, menemukan perbedaan antara sejumlah dokumen, atau menunjukkan perubahan data yang patut ditelusuri. Informasi semacam itu dapat menjadi bahan awal bagi auditor, lembaga pengawas, jurnalis, dan masyarakat sipil untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam.
Namun, anomali tidak otomatis berarti kecurangan. Perbedaan data atau pola yang tidak biasa tetap perlu diperiksa dengan mempertimbangkan konteks, bukti pendukung, dan prosedur yang berlaku. AI juga tidak dapat menjamin bahwa seluruh bentuk penyimpangan akan terdeteksi, terlebih jika data yang tersedia tidak lengkap atau tidak akurat.
Oleh sebab itu, teknologi lebih tepat dipahami sebagai alat bantu pengawasan, bukan pengganti penyelidikan dan pertanggungjawaban manusia. Manfaatnya bergantung pada kualitas data, keterbukaan sistem, kemampuan pihak yang menggunakannya, serta adanya mekanisme untuk menguji hasil analisis secara independen.
Transparansi dan Pengawasan Publik
Gagasan penggunaan AI untuk memperkuat tata kelola mendapat konteks yang lebih luas ketika dikaitkan dengan peran masyarakat sipil. Organisasi pengawas tidak hanya membutuhkan keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga akses terhadap informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jantie Jie dan para peserta dari kalangan diaspora terlibat dalam pembahasan mengenai kemungkinan mempertemukan advokasi sipil dengan pemanfaatan teknologi. Kolaborasi semacam ini membuka ruang bagi pengembangan metode pengawasan yang lebih sistematis, terutama ketika persoalan pemerintahan melibatkan data dalam jumlah besar dan proses birokrasi yang kompleks.
Meski demikian, transparansi tidak cukup diwujudkan dengan menyediakan data dalam jumlah besar. Informasi publik perlu disajikan agar dapat dipahami, diperiksa, dan digunakan untuk menilai kebijakan. Perlindungan terhadap data pribadi juga harus dijaga agar keterbukaan tidak berubah menjadi pelanggaran privasi.
Pengawasan yang efektif membutuhkan hubungan antara teknologi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Sistem digital dapat membantu menemukan persoalan, tetapi hasilnya harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang adil. Lembaga pengawas harus memiliki independensi, sementara pihak yang menjadi sasaran pemeriksaan tetap berhak memperoleh proses yang objektif.
Dengan demikian, tujuan penggunaan AI bukan menciptakan sistem yang dianggap selalu benar, melainkan memperkuat kemampuan publik untuk mengajukan pertanyaan, memeriksa bukti, dan meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara.
Dari Berlin untuk Pembenahan Tata Kelola Indonesia
Pertemuan Sekolah Negarawan dan Watch Indonesia! di Berlin menjadi bagian dari pembelajaran mengenai hubungan antara sistem politik, pengawasan publik, dan perkembangan teknologi. Pengalaman dari berbagai negara memberikan bahan pembanding, tetapi persoalan Indonesia tetap membutuhkan analisis yang berangkat dari kondisi kelembagaan dan kebutuhan masyarakat sendiri.
Selama ekspedisi ke berbagai negara, Sekolah Negarawan mempelajari beragam pendekatan, mulai dari kesejahteraan sosial di Finlandia, perkembangan digital di Estonia, hingga tradisi intelektual dan kebudayaan di Turkiye, Iran, serta kawasan Asia Tenggara. Pengalaman tersebut memperluas ruang diskusi mengenai kemungkinan pembenahan tata kelola di Indonesia.
Tantangan berikutnya adalah mengubah pembelajaran menjadi gagasan yang dapat diuji dan dikembangkan. Reformasi demokrasi membutuhkan sistem hukum yang adil, mekanisme pengawasan yang efektif, aparatur yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang memiliki ruang untuk berpartisipasi. Teknologi dapat memperkuat sebagian dari kebutuhan itu, tetapi tidak dapat menggantikan komitmen terhadap keadilan.
Bagi Sekolah Negarawan, dialog di Berlin menegaskan pentingnya mempertemukan pemikiran kenegaraan dengan pendekatan teknis untuk menyelesaikan persoalan publik. Gagasan mengenai AI perlu diuji berdasarkan manfaatnya, sementara kritik terhadap sistem politik perlu diterjemahkan menjadi usulan perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, persoalan demokrasi tidak akan selesai hanya dengan mengganti orang yang memegang jabatan apabila sistem yang sama terus membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, perubahan sistem juga tidak akan bertahan apabila manusia yang menjalankannya kehilangan integritas. Masa depan tata kelola Indonesia bergantung pada kemampuan membangun keduanya secara bersamaan, agar teknologi, hukum, dan kepemimpinan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
