BERLIN, JERMAN — Kedewasaan sebuah negara tidak hanya terlihat dari kemajuan ekonomi, kecanggihan teknologi, atau kuatnya lembaga pemerintahan. Kedewasaan juga tercermin dari keberanian mengakui kesalahan masa lalu, membuka ruang bagi masyarakat untuk belajar dari sejarah, dan membangun mekanisme agar kekuasaan tidak kembali disalahgunakan. Pengalaman Berlin, Jerman, memberikan pelajaran penting tentang hubungan antara ingatan sejarah, demokrasi, dan transparansi pemerintahan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan (SN) saat melakukan observasi di sepanjang koridor Unter den Linden, Berlin. Perjalanan yang menghubungkan Humboldt University, Museum Perang Dingin, Brandenburg Gate, hingga kawasan Gedung Parlemen Jerman atau Reichstag memperlihatkan bagaimana sejarah sebuah bangsa dapat menjadi bahan refleksi untuk membangun tata kelola negara yang lebih bertanggung jawab.
Rombongan yang terdiri dari Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya menelusuri sejumlah lokasi bersejarah yang merekam perjalanan Jerman dari konflik ideologis menuju kehidupan demokrasi modern.
Museum Perang Dingin dan Harga dari Pertarungan Kekuasaan
Berlin pernah menjadi salah satu pusat ketegangan terbesar dalam Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II, kota ini terbagi menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur yang berada dalam lingkungan politik berbeda. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadikan Berlin sebagai simbol pertarungan ideologi, kepentingan strategis, dan perebutan pengaruh global.
Ketegangan tersebut mencapai salah satu titik penting pada 1961, ketika konfrontasi tank Amerika Serikat dan Uni Soviet terjadi di Checkpoint Charlie. Peristiwa itu memperlihatkan betapa berbahayanya kebuntuan diplomasi ketika masing-masing pihak mengandalkan kekuatan untuk mempertahankan posisinya.
Museum Perang Dingin menjadi salah satu tempat untuk memahami kembali dinamika tersebut. Dokumentasi sejarah membantu pengunjung melihat bahwa konflik geopolitik tidak hanya berkaitan dengan strategi militer atau kepentingan negara besar. Di balik persaingan itu, terdapat masyarakat yang harus hidup dalam ketidakpastian, menghadapi pembatasan, dan menanggung dampak keputusan politik yang tidak mereka kendalikan.
Bagi Sekolah Negarawan, sejarah ini membuka pertanyaan mendasar mengenai tujuan kekuasaan. Negara memang membutuhkan kemampuan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kepentingannya. Namun, kekuatan tanpa kebijaksanaan dapat memperbesar risiko konflik dan menempatkan kepentingan rakyat di bawah ambisi politik.
Dalam kerangka pemikiran kenegaraan dan kebangsaan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun yang menjadi bagian dari pembelajaran Sekolah Negarawan, kehidupan bernegara perlu tetap berorientasi pada manusia. Kekuasaan semestinya menjadi sarana untuk menjaga kehidupan bersama, bukan tujuan yang membenarkan segala cara.
Pelajaran ini relevan bagi Indonesia di tengah perubahan geopolitik global. Kemandirian sikap diperlukan agar Indonesia mampu membangun kerja sama internasional tanpa kehilangan pertimbangan atas kepentingan nasional. Hubungan dengan kekuatan besar perlu dikelola melalui diplomasi yang matang, penilaian yang objektif, dan kesadaran bahwa stabilitas kawasan pada akhirnya berkaitan dengan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Brandenburg Gate dan Keberanian Menghadapi Masa Lalu
Perjalanan dari Unter den Linden membawa rombongan menuju Brandenburg Gate, salah satu landmark paling dikenal di Berlin. Gerbang ini menyimpan perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari masa monarki Prusia, pembelahan Berlin selama Perang Dingin, hingga menjadi simbol persatuan setelah Tembok Berlin dibuka pada 1989.
Tidak jauh dari kawasan tersebut terdapat Gedung Parlemen Jerman atau Reichstag dan Memorial bagi Orang Yahudi yang Terbunuh di Eropa. Keberadaan memorial tersebut menjadi pengingat atas pembunuhan sistematis terhadap jutaan orang Yahudi oleh rezim Nazi. Peringatan ini juga memperlihatkan bagaimana ruang publik dapat digunakan untuk menjaga ingatan terhadap tragedi kemanusiaan.
Penempatan memorial di kawasan pusat kota mengandung pelajaran penting. Sejarah kelam tidak selalu harus disembunyikan demi menjaga citra bangsa. Sebaliknya, pengakuan terhadap kejahatan masa lalu dapat menjadi bagian dari pendidikan publik dan upaya membangun kesadaran agar tragedi serupa tidak terulang.
Pengakuan sejarah tentu bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan suatu negara. Namun, kesediaan menghadapi masa lalu secara terbuka merupakan bagian penting dari proses membangun tanggung jawab kolektif. Masyarakat membutuhkan ruang untuk memahami apa yang pernah terjadi, siapa yang terdampak, dan bagaimana institusi seharusnya mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Bagi Indonesia, pelajaran ini dapat diterapkan dalam cara negara memperlakukan sejarahnya sendiri. Peristiwa yang menyakitkan tidak semestinya hanya menjadi bahan perdebatan politik atau dipandang sebagai ancaman terhadap reputasi. Sejarah perlu dipelajari secara jujur agar generasi berikutnya memahami konsekuensi dari diskriminasi, kekerasan, dan kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan memadai.
Transparansi Negara Dimulai dari Kesediaan untuk Dikoreksi
Wakil Direktur Sekolah Negarawan, Rinto Setiyawan, menyoroti pentingnya keterbukaan dalam mengelola ingatan sejarah dan ruang publik di kawasan Brandenburg Gate serta Reichstag. Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa peringatan sejarah dapat ditempatkan sebagai bagian dari kehidupan publik, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk terus mempelajari dan mendiskusikan masa lalu bangsanya.
Dalam tata kelola pemerintahan, keterbukaan memiliki arti yang lebih luas daripada penyediaan informasi. Pemerintah juga perlu menjelaskan dasar pengambilan keputusan, membuka akses terhadap informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Transparansi tidak berarti bahwa setiap proses pemerintahan harus dibuka tanpa batas. Informasi yang menyangkut privasi, keamanan, atau kepentingan sah lainnya tetap memerlukan perlindungan. Namun, pembatasan akses informasi harus memiliki dasar yang jelas dan tidak digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Negara yang sehat bukanlah negara yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang lebih menentukan adalah apakah kesalahan dapat diketahui, diperiksa, dan diperbaiki melalui mekanisme yang dapat dipercaya. Pengawasan lembaga perwakilan, peradilan yang independen, pers yang bebas, serta partisipasi masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga agar kekuasaan tidak terkonsentrasi tanpa kontrol.
Dalam konteks ini, sejarah Berlin mengingatkan bahwa demokrasi tidak selesai hanya dengan keberadaan pemilu dan gedung parlemen. Demokrasi membutuhkan budaya kelembagaan yang menerima koreksi dan menempatkan kepentingan publik di atas keinginan mempertahankan citra penguasa.
Kecerdasan Buatan sebagai Pendukung Pengawasan Publik
CEO Enygma, Erick Karya, menghubungkan pelajaran mengenai transparansi dengan peluang pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam tata kelola pemerintahan. Perkembangan teknologi membuka kemungkinan untuk membantu pengolahan data, memantau pelaksanaan program, dan mengevaluasi kebijakan secara lebih sistematis.
Dalam gagasan pengembangan teknologi yang diperkenalkan Enygma Solusi Negeri bersama Sekolah Negarawan, AI dapat diarahkan untuk mendukung analisis data pemerintahan dan membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kebijakan. Informasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan bagi lembaga pengawas maupun masyarakat untuk menelaah persoalan lebih lanjut.
Meski demikian, teknologi tidak dapat dianggap sebagai jaminan otomatis bagi transparansi. Sistem AI dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru, dipengaruhi kualitas data yang buruk, atau mereproduksi bias yang terdapat dalam data maupun desainnya. Indikasi ketidakwajaran yang ditemukan sistem juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Karena itu, pemanfaatan AI harus disertai verifikasi manusia, perlindungan data, audit yang memadai, dan penjelasan mengenai dasar pengambilan keputusan. Hasil analisis yang berdampak pada masyarakat perlu dapat diperiksa, sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tetap harus dapat dimintai pertanggungjawaban.
Tujuan akhirnya bukan sekadar membangun pemerintahan yang lebih digital. Teknologi perlu membantu menciptakan tata kelola yang lebih mudah diawasi, lebih terbuka terhadap evaluasi, dan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa komitmen kelembagaan terhadap akuntabilitas, teknologi secanggih apa pun berisiko hanya mempercepat proses yang sudah ada tanpa memperbaiki kualitasnya.
Dari Berlin untuk Pembelajaran Kenegaraan Indonesia
Penelusuran dari Humboldt University hingga Brandenburg Gate menjadi bagian dari rangkaian ekspedisi intelektual Sekolah Negarawan ke berbagai negara, termasuk Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, Finlandia, Estonia, Turkiye, kawasan Timur Tengah, Persia atau Iran, serta Asia Tenggara. Pengalaman lintas negara tersebut memberikan bahan perbandingan untuk memahami bagaimana pendidikan, sejarah, teknologi, dan institusi pemerintahan berhubungan dalam kehidupan bernegara.
Pengalaman negara lain tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Setiap masyarakat memiliki perjalanan sejarah, struktur sosial, dan tantangan kelembagaan yang berbeda. Namun, pembelajaran lintas negara dapat membantu memperluas cara pandang dan menguji kembali asumsi yang selama ini dianggap wajar.
Bagi Indonesia, salah satu pekerjaan penting adalah membangun hubungan yang lebih kuat antara pengetahuan dan kebijakan. Penelitian perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sejarah perlu membantu masyarakat memahami risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan teknologi perlu dikembangkan dengan orientasi pada kepentingan publik.
Gagasan tersebut dapat terus didiskusikan dan disebarluaskan melalui berbagai ruang pembelajaran, dari Medan hingga Ternate dan Tidore. Dengan demikian, ekspedisi tidak berhenti sebagai perjalanan geografis, tetapi berkembang menjadi proses memperkaya pemikiran tentang masa depan bangsa.
Berlin memberikan satu pelajaran yang layak direnungkan: masa lalu tidak dapat diubah, tetapi cara sebuah bangsa menghadapinya dapat memengaruhi masa depannya. Negara yang bersedia mengakui kesalahan, membuka ruang kritik, dan membangun mekanisme pengawasan memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki institusinya.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan bukan hanya seberapa kuat negara menjalankan kekuasaan, melainkan seberapa jauh kekuasaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sebab, transparansi bukan sekadar citra pemerintahan modern. Transparansi merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa negara tetap menjadi amanah untuk melindungi manusia dan melayani kepentingan bersama.
