TALLINN, ESTONIA — Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Namun, kekayaan maritim tidak otomatis membuat seluruh layanan penyeberangan antarpulau dikelola secara aman, nyaman, dan efisien. Ironi ini mengundang pertanyaan mendasar: mengapa negara kepulauan seperti Indonesia masih perlu belajar dari negara-negara di kawasan Laut Baltik dalam mengelola transportasi laut?
Pertanyaan tersebut menjadi bahan refleksi para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan ketika melakukan perjalanan riset menggunakan kapal feri Eckerö Line dari Helsinki, Finlandia, menuju Tallinn, Estonia. Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya mengamati bagaimana layanan penyeberangan dapat menggabungkan transportasi, kenyamanan penumpang, dan kegiatan ekonomi dalam satu ekosistem.
Perjalanan tersebut bukan sekadar perpindahan dari satu negara ke negara lain. Di atas Laut Baltik, ada pelajaran tentang bagaimana transportasi publik seharusnya dikelola untuk menghargai manusia sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.
Negara Maritim Tidak Cukup Hanya Memiliki Laut
Di atas kapal Eckerö Line, penumpang dapat menikmati berbagai fasilitas, mulai dari restoran, kafe dengan pertunjukan musik, toko, area bermain anak, hingga kabin untuk beristirahat. Fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan laut tidak harus identik dengan pengalaman yang melelahkan.
Tentu, layanan feri Finlandia–Estonia tidak dapat langsung dibandingkan dengan seluruh kondisi penyeberangan di Indonesia. Karakter rute, jarak perjalanan, kapasitas kapal, model bisnis, dan kemampuan investasi setiap operator berbeda. Namun, pengalaman tersebut tetap membuka ruang evaluasi tentang standar pelayanan yang seharusnya diterima masyarakat.
Bagi Indonesia, persoalannya bukan sekadar apakah kapal memiliki restoran atau fasilitas hiburan. Hal yang lebih mendasar adalah apakah penumpang memperoleh keselamatan, kebersihan, informasi perjalanan yang jelas, aksesibilitas, serta perlakuan yang layak.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menjadikan transportasi laut sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kapal menghubungkan keluarga, mendukung distribusi barang, membuka akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, mutu penyeberangan bukan sekadar urusan bisnis transportasi, melainkan juga bagian dari kualitas pelayanan publik.
Keselamatan dan Kenyamanan Bukan Kemewahan
Dalam refleksi perjalanan tersebut, Prayogi R. Saputra menyoroti pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat tata kelola. Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan kemanusiaan dalam gagasan kenegaraan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun yang menjadi salah satu rujukan pembelajaran Sekolah Negarawan.
Transportasi publik seharusnya tidak hanya dinilai dari kemampuannya memindahkan penumpang. Cara penumpang diperlakukan selama perjalanan juga mencerminkan bagaimana sebuah sistem menghargai manusia.
Keselamatan merupakan kewajiban mendasar, bukan fasilitas tambahan yang bergantung pada kemampuan ekonomi penumpang. Demikian pula kebersihan, kepastian jadwal, informasi ketika terjadi gangguan, dan pelayanan yang manusiawi semestinya menjadi bagian dari standar layanan.
Prinsip ini penting bagi Indonesia karena sebagian masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain menggunakan transportasi laut. Ketika penyeberangan menjadi kebutuhan untuk bekerja, bersekolah, berdagang, atau mengakses pelayanan kesehatan, kualitas layanan akan memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.
Negara yang hadir bagi rakyat bukan hanya negara yang membangun pelabuhan dan menyediakan kapal. Negara juga harus memastikan bahwa infrastruktur tersebut dikelola dengan standar keselamatan yang memadai dan pelayanan yang layak.
Pelayanan yang Baik Dapat Berjalan Bersama Keuntungan
Pengalaman Eckerö Line juga memperlihatkan kemungkinan mengembangkan kegiatan ekonomi di sekitar layanan penyeberangan. Restoran, toko, kafe, dan fasilitas lainnya dapat menjadi sumber pendapatan tambahan di luar penjualan tiket.
Rinto Setiyawan, Wakil Direktur Sekolah Negarawan, melihat aspek ini sebagai bahan pembelajaran mengenai hubungan antara kualitas pelayanan dan keberlanjutan usaha. Transportasi laut tidak harus selalu dipahami sebagai kegiatan yang hanya mengandalkan tarif penumpang. Dengan perencanaan yang tepat, layanan pendukung dapat memperluas sumber pendapatan operator.
Meski demikian, fasilitas komersial tidak otomatis membuat sebuah perusahaan pelayaran menguntungkan. Hasilnya tetap bergantung pada jumlah penumpang, biaya operasional, investasi, karakter rute, dan kemampuan pengelolaan. Pendapatan tambahan pun perlu disertai tata kelola keuangan yang transparan serta pemeliharaan kapal yang konsisten.
Pelajaran yang dapat diambil Indonesia adalah pentingnya merancang model bisnis yang mampu mendukung kualitas layanan dalam jangka panjang. Keuntungan dan kepentingan penumpang tidak semestinya dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan ketika keselamatan menjadi prioritas dan kegiatan komersial dikelola secara bertanggung jawab.
Teknologi untuk Memperkuat Keselamatan Maritim
Modernisasi transportasi laut juga membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi. Erick Karya, CEO Enygma, menyoroti potensi pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam mendukung manajemen maritim.
Teknologi dapat membantu mengelola data manifestasi penumpang, memantau jadwal perawatan kapal, menganalisis pola gangguan operasional, dan mendukung pengolahan informasi cuaca. Sistem pemeliharaan prediktif, misalnya, dapat membantu mengidentifikasi indikasi kerusakan berdasarkan data kondisi peralatan sehingga pemeriksaan dapat dilakukan lebih terencana.
Namun, AI bukan pengganti awak kapal, teknisi, petugas keselamatan, atau otoritas pelayaran. Keputusan mengenai kelayakan kapal dan kondisi cuaca harus tetap mengikuti standar keselamatan serta penilaian tenaga ahli yang berwenang. Data yang tidak lengkap atau sistem yang keliru justru dapat menimbulkan risiko jika diterima tanpa pemeriksaan.
Karena itu, penerapan teknologi perlu disertai kualitas data, keamanan sistem, pengawasan manusia, dan prosedur darurat yang jelas. Tujuannya bukan sekadar membuat transportasi terlihat modern, melainkan mengurangi risiko, meningkatkan ketepatan pelayanan, dan membantu pengelola mengambil keputusan yang lebih baik.
Belajar dari Luar Negeri, Berbenah di Negeri Sendiri
Perjalanan Helsinki–Tallinn memberikan kesempatan bagi Ekosistem Sekolah Negarawan untuk mempelajari praktik pengelolaan transportasi di kawasan lain. Akan tetapi, keberhasilan suatu sistem tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, regulasi, kemampuan ekonomi, dan budaya kelembagaan yang membentuknya.
Indonesia tidak harus menyalin seluruh model layanan feri Eropa. Yang lebih penting adalah mengidentifikasi prinsip yang relevan, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat kepulauan, mulai dari penyeberangan jarak pendek hingga jalur laut antardaerah yang menghadapi tantangan berbeda.
Evaluasi dapat dimulai dari hal-hal mendasar: konsistensi standar keselamatan, kelayakan kapal, transparansi jadwal dan tarif, kebersihan fasilitas, serta mekanisme pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti. Setelah fondasi tersebut kuat, pengembangan fasilitas komersial dan pemanfaatan teknologi dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing operator.
Dalam perspektif Islam, tanggung jawab mengelola transportasi juga berkaitan dengan amanah dan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Kekuasaan maupun kewenangan pengelolaan tidak semata-mata memberi hak untuk mengambil keputusan, tetapi juga menuntut tanggung jawab atas keselamatan dan kepentingan orang yang dilayani.
Pada akhirnya, ironi negara maritim bukan terletak pada kenyataan bahwa Indonesia harus belajar dari negara lain. Belajar merupakan bagian dari kemajuan. Ironi yang sesungguhnya muncul apabila pengalaman dan pengetahuan yang sudah tersedia tidak diterjemahkan menjadi perbaikan nyata.
Indonesia memiliki modal geografis yang besar. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi layanan yang aman, manusiawi, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Negara maritim yang kuat bukan hanya negara yang memiliki laut luas dan kapal dalam jumlah besar, melainkan negara yang mampu memastikan setiap perjalanan laut berlangsung dengan aman, layak, dan bermartabat.
