muslimx.id — Demokrasi prosedural di Indonesia perlu dinilai bukan hanya dari keberhasilan menyelenggarakan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana kedaulatan rakyat benar-benar diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin, tetapi demokrasi yang bermakna menuntut lebih dari sekadar pergantian kekuasaan. Rakyat harus tetap memiliki ruang untuk mengawasi pemerintahan, menyampaikan aspirasi, dan memastikan bahwa keputusan negara berpihak pada keadilan.
Persoalan mendasar muncul ketika kedaulatan rakyat dipersempit menjadi hak memilih setiap beberapa tahun sekali. Setelah pemilu berakhir, masyarakat seolah-olah hanya menjadi penonton, sementara keputusan penting diserahkan sepenuhnya kepada para pemegang jabatan. Padahal, kekuasaan yang dijalankan atas nama rakyat harus tetap terbuka terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban.
Kedaulatan Rakyat Tidak Berhenti pada Pemilu
Pemilu merupakan unsur penting dalam demokrasi, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilannya. Proses demokratis juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan, memperoleh informasi publik, menyampaikan kritik, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah.
Jika partisipasi rakyat hanya dihargai ketika pemungutan suara berlangsung, hubungan antara masyarakat dan negara menjadi terlalu sempit. Rakyat dibutuhkan untuk memberikan mandat, tetapi kurang dilibatkan ketika keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dibuat.
Demokrasi prosedural di Indonesia menghadapi tantangan untuk menjembatani jarak tersebut. Kedaulatan rakyat harus tercermin dalam cara lembaga negara menjalankan kewenangannya, bagaimana kebijakan disusun, dan sejauh mana kepentingan masyarakat diperhitungkan. Pemimpin yang terpilih memang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi kewenangan itu tidak berarti bebas dari batas konstitusional dan kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan.
Karena itu, demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara mandat politik dan pengawasan publik. Rakyat memberikan kepercayaan melalui pemilu, sedangkan penyelenggara negara berkewajiban menjalankan kepercayaan tersebut sesuai hukum dan kepentingan umum.
Perspektif Islam: Kekuasaan adalah Amanah
Islam memberikan landasan moral yang kuat untuk menilai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan agar manusia menetapkan hukum dengan adil. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi atau sarana untuk menguntungkan kelompok tertentu.
Jabatan publik merupakan tanggung jawab yang harus digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pemimpin tidak cukup hanya memperoleh dukungan politik, tetapi juga harus menjalankan kewenangannya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari bertahannya seseorang dalam kekuasaan, melainkan dari kemampuannya memenuhi amanah.
Prinsip musyawarah dalam QS. Asy-Syura ayat 38 juga memberikan pelajaran penting bagi kehidupan bernegara. Ayat tersebut menggambarkan orang-orang beriman sebagai mereka yang mengurus urusan bersama melalui musyawarah. Dalam konteks pemerintahan modern, nilai ini dapat menjadi dasar etis bagi keterbukaan terhadap aspirasi, dialog publik, dan pertimbangan yang tidak hanya berpusat pada kehendak penguasa.
Musyawarah tentu tidak berarti setiap keputusan negara harus diambil melalui kesepakatan bulat seluruh warga. Namun, kepentingan masyarakat perlu didengar dan dipertimbangkan melalui mekanisme yang adil. Dengan demikian, keputusan publik tidak sekadar mencerminkan kekuatan politik pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan akibatnya bagi kehidupan bersama.
Keadilan sebagai Ukuran Demokrasi
Demokrasi yang berlandaskan keadilan tidak cukup memberikan kesempatan yang sama untuk memilih. Demokrasi juga harus berupaya memastikan bahwa hak masyarakat terlindungi dan kebijakan publik tidak semata-mata menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik.
Dalam praktiknya, keadilan dapat diuji melalui pertanyaan sederhana: apakah kebijakan memberikan manfaat yang wajar bagi masyarakat luas? Apakah kelompok rentan memperoleh perlindungan, penggunaan anggaran dapat diawasi, dan warga memiliki saluran yang efektif untuk mengajukan keberatan ketika haknya dirugikan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena prosedur yang sah belum tentu dengan sendirinya menghasilkan kebijakan yang adil. Prosedur tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum, tetapi pelaksanaannya harus disertai tanggung jawab terhadap dampak keputusan.
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, dapat ditempatkan dalam pembahasan ini melalui perspektif bahwa kedaulatan rakyat perlu dijaga setelah mandat politik diberikan. Pengawasan terhadap kekuasaan, keterlibatan masyarakat, dan pertanggungjawaban lembaga negara menjadi bagian penting untuk memastikan demokrasi tidak dikuasai oleh kepentingan elite.
Dengan demikian, memperkuat demokrasi bukan berarti meniadakan kewenangan pemerintah. Yang diperlukan adalah memastikan bahwa kewenangan tersebut memiliki batas, berjalan sesuai konstitusi, dan dapat dikoreksi melalui mekanisme yang sah ketika menyimpang dari kepentingan umum.
Menguatkan Sistem, Bukan Hanya Mengganti Pemimpin
Persoalan demokrasi tidak selalu selesai dengan mengganti individu yang memegang jabatan. Apabila mekanisme pengawasan lemah, transparansi terbatas, dan partisipasi masyarakat tidak berjalan efektif, persoalan serupa dapat muncul kembali meskipun pemimpinnya berbeda.
Karena itu, pembenahan demokrasi perlu memperhatikan kualitas lembaga dan aturan ketatanegaraan. Masyarakat perlu memperoleh akses informasi yang memadai, lembaga pengawas harus dapat menjalankan fungsinya, dan proses penyusunan kebijakan perlu membuka ruang partisipasi yang bermakna.
Pemikiran tersebut sejalan dengan persoalan yang diangkat dalam buku Rakyat Dikhianati Konstitusi: Seruan Qur’ani untuk Amandemen Kelima UUD NRI 1945, yakni pentingnya menilai kembali apakah desain ketatanegaraan telah cukup menjamin kedaulatan rakyat dan mencegah pemusatan kekuasaan. Setiap gagasan perubahan konstitusi tentu perlu dikaji secara terbuka, berdasarkan kebutuhan bangsa, melalui proses yang sah, serta dengan mempertimbangkan konsekuensi kelembagaannya.
Tujuan akhirnya bukan sekadar mengubah aturan, melainkan membangun sistem yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak warga, dan memastikan bahwa negara bekerja untuk kepentingan rakyat.
Menjadikan Demokrasi sebagai Amanah Bersama
Demokrasi prosedural di Indonesia perlu terus diperkuat agar kedaulatan rakyat tidak berhenti pada pencoblosan surat suara. Pemilu memberikan mandat, tetapi amanah kekuasaan harus dibuktikan melalui kebijakan yang adil, pemerintahan yang terbuka, dan kesediaan untuk menerima pengawasan.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, musyawarah perlu dihargai, dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan elite. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman moral untuk memperkuat kehidupan demokratis tanpa mengabaikan hukum dan mekanisme konstitusional.
Pada akhirnya, demokrasi yang bermakna bukan hanya demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin, melainkan demokrasi yang memastikan suara rakyat tetap diperhitungkan setelah pemilu. Kedaulatan rakyat akan lebih nyata ketika kekuasaan dijalankan sebagai amanah, kritik diperlakukan sebagai bagian dari pengawasan, dan keadilan menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintahan.
