TALLINN, ESTONIA — Ketenteraman hidup di kota besar tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan atau kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sistem pelayanan publik mengurangi beban kehidupan sehari-hari. Transportasi yang tidak pasti, antrean yang semrawut, dan waktu perjalanan yang sulit diprediksi dapat menguras tenaga sekaligus emosi masyarakat. Karena itu, keteraturan transportasi publik bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari upaya membangun kehidupan yang lebih manusiawi.
Pelajaran tersebut menjadi perhatian para pegiat Ekosistem Sekolah Negarawan ketika mengamati layanan trem di Tallinn, Estonia. Direktur Sekolah Negarawan Prayogi R. Saputra, Wakil Direktur Rinto Setiyawan, dan CEO Enygma Erick Karya menelusuri sistem mobilitas perkotaan untuk memahami bagaimana transportasi publik dapat mendukung keteraturan dan kenyamanan hidup warga.
Dari pengalaman tersebut, muncul satu pertanyaan penting bagi Indonesia: mengapa perjalanan sehari-hari yang seharusnya memudahkan kehidupan justru sering menjadi sumber kelelahan dan tekanan?
Ketika Transportasi Tidak Menambah Beban Kehidupan
Transportasi publik yang baik bukan hanya membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Sistem tersebut juga harus memberikan kepastian, kemudahan akses, dan rasa aman bagi penggunanya.
Di Tallinn, trem menjadi salah satu bagian dari jaringan transportasi perkotaan yang melayani mobilitas warga. Keteraturan layanan dan integrasinya dengan moda lain dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan tanpa harus selalu bergantung pada kendaraan pribadi.
Pengalaman menggunakan transportasi publik yang tertata juga memperlihatkan bagaimana perilaku masyarakat dan kualitas sistem saling memengaruhi. Ketika jadwal lebih dapat diandalkan, informasi perjalanan mudah diperoleh, dan fasilitas dirawat dengan baik, penumpang memiliki alasan lebih kuat untuk mengikuti aturan serta menghormati hak pengguna lain.
Sebaliknya, ketidakpastian layanan dapat mendorong orang bertindak terburu-buru. Ketika penumpang khawatir tertinggal kendaraan, antrean tidak jelas, atau informasi keberangkatan sulit diperoleh, ketegangan mudah muncul.
Tentu, tidak berarti seluruh warga Tallinn selalu tertib atau bebas dari masalah transportasi. Namun, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya membangun sistem yang mengurangi situasi yang mendorong masyarakat bertindak tergesa-gesa.
Budaya Grusa-Grusu dan Tanggung Jawab Negara
Prayogi R. Saputra melihat keteraturan transportasi sebagai bahan refleksi mengenai hubungan antara sistem pemerintahan dan perilaku masyarakat. Dalam kerangka pemikiran kenegaraan yang dipelajari Sekolah Negarawan, termasuk pemikiran budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, kualitas kehidupan bersama tidak dapat dilepaskan dari cara negara merancang dan menjalankan pelayanannya.
Masyarakat memang memiliki tanggung jawab untuk menaati aturan, menghormati antrean, dan menjaga fasilitas umum. Namun, tanggung jawab tersebut perlu ditopang oleh sistem yang adil dan berfungsi dengan baik.
Sulit mengharapkan keteraturan apabila jadwal sering berubah tanpa informasi yang memadai, akses penumpang tidak ditata dengan baik, atau keluhan masyarakat tidak mendapatkan tanggapan. Dalam keadaan demikian, masalah tidak cukup diselesaikan dengan meminta warga mengubah perilaku. Pemerintah dan operator juga harus mengevaluasi sistem yang mereka kelola.
Di sinilah keadilan substantif memperoleh maknanya. Keadilan tidak berhenti pada kesamaan aturan di atas kertas, tetapi juga menyangkut apakah masyarakat benar-benar memperoleh kesempatan yang layak untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Negara yang mampu menyediakan layanan transportasi yang dapat diandalkan membantu warga menggunakan waktu dan tenaganya untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti bekerja, belajar, merawat keluarga, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial.
Kartu Transportasi dan Kepercayaan kepada Pelayanan Publik
Salah satu aspek transportasi Tallinn yang menarik untuk dipelajari adalah penggunaan Ühiskaart, kartu yang digunakan untuk mengakses layanan transportasi tertentu di Tallinn dan wilayah sekitarnya. Sistem tiket elektronik dapat mempermudah transaksi, mengurangi kebutuhan pembayaran tunai, dan membantu penumpang menggunakan layanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rinto Setiyawan menyoroti bagaimana kemudahan sistem pembayaran dapat menjadi bagian dari pelayanan publik yang lebih praktis. Namun, manfaat digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan kartu atau perangkat pembaca tiket. Kejelasan tarif, kemudahan memperoleh informasi, mekanisme pengembalian dana sesuai ketentuan, dan perlindungan hak pengguna juga menjadi unsur penting.
Kepercayaan masyarakat tumbuh ketika aturan dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Jika terdapat saldo yang tidak terpakai atau uang jaminan yang dapat dikembalikan, prosedurnya harus jelas dan mudah diakses oleh pengguna yang berhak.
Prinsip tersebut relevan bagi Indonesia. Digitalisasi transportasi seharusnya tidak membuat layanan semakin rumit bagi masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi. Sistem digital tetap perlu menyediakan bantuan bagi pengguna, melindungi data pribadi, dan memastikan bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan akses tidak kehilangan kesempatan menggunakan transportasi publik.
Teknologi yang baik bukan teknologi yang sekadar memindahkan prosedur ke layar, melainkan teknologi yang benar-benar menyederhanakan urusan warga.
Estonia dan Pelajaran tentang Pemerintahan Digital
Estonia dikenal luas karena mengembangkan pemerintahan digital dan mengintegrasikan teknologi dalam berbagai layanan publik. Pengalaman negara tersebut memberikan pelajaran bahwa digitalisasi membutuhkan lebih dari sekadar aplikasi. Infrastruktur, keamanan data, tata kelola informasi, dan kejelasan tanggung jawab antarlembaga harus dibangun secara bersamaan.
Erick Karya, CEO Enygma, melihat pengalaman Estonia sebagai bahan pembelajaran bagi pengembangan tata kelola berbasis teknologi di Indonesia. Dalam pengelolaan transportasi, analisis data dapat membantu memperkirakan kebutuhan perjalanan, mengevaluasi kepadatan penumpang, menyusun jadwal, dan mendeteksi gangguan layanan.
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga berpotensi membantu menganalisis pola mobilitas dan mendukung perencanaan operasional. Akan tetapi, teknologi tersebut bukan satu-satunya penentu keteraturan. Kualitas data, kedisiplinan operasional, pemeliharaan sarana, dan kemampuan petugas merespons gangguan tetap menentukan hasil akhirnya.
Penerapan AI yang dikembangkan Enygma bersama Sekolah Negarawan dapat diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi Indonesia, diuji secara bertahap, dan disertai pengawasan manusia serta perlindungan data masyarakat.
Indonesia tidak cukup hanya mengadopsi perangkat digital. Yang lebih penting adalah membangun budaya kelembagaan yang menggunakan teknologi untuk memperbaiki pelayanan, bukan sekadar menampilkan kesan modern.
Keteraturan sebagai Bagian dari Etika Sosial
Dalam perspektif Islam, keteraturan dan penghormatan terhadap hak orang lain merupakan bagian dari akhlak dalam kehidupan bersama. Menaati aturan antrean, menjaga fasilitas umum, dan tidak mempersulit perjalanan orang lain merupakan tindakan sederhana yang mencerminkan tanggung jawab sosial.
Namun, akhlak masyarakat dan tanggung jawab penyelenggara negara tidak seharusnya dipertentangkan. Warga perlu bersikap tertib, sementara pemerintah berkewajiban menyediakan sistem yang layak, aman, dan adil. Keduanya saling melengkapi dalam membangun kehidupan publik yang lebih baik.
Al-Qur’an mengingatkan manusia agar menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nahl ayat 90. Prinsip ini dapat menjadi landasan moral bagi penyelenggaraan pelayanan publik: kewenangan harus dijalankan secara bertanggung jawab, sedangkan kepentingan masyarakat perlu ditempatkan sebagai tujuan utama.
Transportasi yang tertata mungkin terlihat sebagai urusan sehari-hari yang sederhana. Padahal, di dalamnya terdapat persoalan keadilan, disiplin, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap waktu manusia.
Belajar dari Tallinn, Membenahi Transportasi Indonesia
Pengalaman di Tallinn merupakan salah satu bagian dari pembelajaran Ekosistem Sekolah Negarawan mengenai tata kelola di berbagai negara. Pelajaran yang diperoleh tidak harus diterapkan dengan menyalin seluruh sistem Estonia, sebab kondisi geografis, kepadatan penduduk, kemampuan anggaran, dan pola mobilitas Indonesia memiliki karakter tersendiri.
Hal yang dapat dimulai adalah memperbaiki kepastian jadwal, integrasi antarmoda, akses informasi, kenyamanan halte, dan mekanisme pengaduan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengembangan transportasi tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi turut memperhatikan kebutuhan masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas.
Keberhasilan transportasi publik tidak cukup diukur dari jumlah kendaraan, panjang jalur, atau banyaknya aplikasi yang diluncurkan. Ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat adalah apakah warga dapat bepergian dengan aman, memperkirakan waktu perjalanan, dan mencapai tujuan tanpa menghadapi beban yang sebenarnya dapat dicegah.
Pada akhirnya, mengurangi budaya grusa-grusu bukan semata-mata persoalan mengubah kebiasaan individu. Upaya tersebut juga membutuhkan sistem yang membuat keteraturan menjadi sesuatu yang masuk akal dan mudah dijalankan.
Dari trem Tallinn, Sekolah Negarawan memperoleh satu pelajaran penting: negara yang melayani dengan baik bukan hanya mempermudah perjalanan warganya, tetapi juga membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Sebab, ketika transportasi publik dapat diandalkan, yang dihemat bukan hanya waktu perjalanan, melainkan juga tenaga, perhatian, dan kesempatan manusia untuk menjalani kehidupannya secara lebih bermartabat.
