muslimx.id – Kemampuan sistem menurun menjadi persoalan serius ketika penyelenggaraan negara tidak lagi berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Berbagai keputusan dapat kehilangan arah ketika kewenangan, tanggung jawab, dan pengawasan tidak berada dalam keseimbangan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan negara. Apakah negara berjalan berdasarkan mandat konstitusi dan kedaulatan rakyat, atau justru mengikuti kepentingan pihak yang menguasai kewenangan dan sumber daya?
Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab dengan melihat siapa yang menduduki jabatan tertinggi. Pengendalian negara juga berkaitan dengan siapa yang menentukan arah kebijakan, mengelola anggaran, menguasai informasi, dan memengaruhi keputusan kelembagaan. Apabila seluruh proses tersebut tidak memiliki pengawasan yang kuat, kekuasaan dapat berjalan jauh dari kepentingan masyarakat. Karena itu, persoalan kemampuan sistem harus dilihat melalui hubungan antara kedaulatan, kewenangan, dan pertanggungjawaban.
Negara Tidak Boleh Berjalan Tanpa Kendali yang Jelas
Negara dibentuk untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiga fungsi tersebut membutuhkan sistem yang memastikan setiap lembaga bekerja sesuai mandatnya. Pemerintah menjalankan tugas pemerintahan, sedangkan lembaga negara menjalankan fungsi konstitusional berdasarkan kedudukan dan kewenangannya. Perbedaan fungsi ini harus dipahami agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang melemahkan mekanisme pengawasan.
Ketika pembagian kewenangan tidak jelas, kendali negara dapat menjadi sulit dipertanggungjawabkan. Keputusan penting berpotensi dipengaruhi oleh hubungan informal yang tidak terlihat dalam struktur resmi. Sementara itu, masyarakat sering kali hanya mengetahui hasil kebijakan tanpa memahami proses pengambilan keputusannya. Situasi tersebut dapat menciptakan jarak antara pemegang kewenangan dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak. Ayat tersebut juga menegaskan pentingnya menetapkan keputusan secara adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa kewenangan bukan milik pribadi pejabat, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai ketentuan. Siapa pun yang mengendalikan urusan negara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya.
Kedaulatan Rakyat Harus Menjadi Sumber Pengendalian Negara
Konstitusi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara. Artinya, seluruh kewenangan negara harus memiliki legitimasi dan batas yang jelas. Rakyat bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan pemegang kedaulatan yang kepentingannya wajib menjadi tujuan penyelenggaraan negara. Prinsip tersebut harus terlihat dalam sistem pengawasan dan mekanisme pengambilan keputusan.
Namun, kedaulatan rakyat dapat melemah apabila masyarakat tidak memiliki informasi dan ruang pengawasan yang memadai. Keputusan yang berdampak luas tidak seharusnya berlangsung tanpa penjelasan yang dapat dipahami publik. Setiap penggunaan anggaran dan kewenangan harus memiliki dasar serta hasil yang dapat diperiksa. Dengan begitu, pengendalian negara tidak berubah menjadi kewenangan yang berjalan tanpa pertanggungjawaban.
Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap orang merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab melekat pada setiap orang yang menerima amanah. Prinsip ini berlaku bagi seluruh penyelenggara negara sesuai tugas masing-masing. Jabatan tidak boleh menjadi perlindungan dari kewajiban mempertanggungjawabkan keputusan.
Mengidentifikasi Pihak yang Memengaruhi Arah Negara
Untuk memahami siapa yang mengendalikan negara, masyarakat perlu melihat lebih jauh daripada susunan jabatan formal. Pengaruh terhadap arah negara dapat muncul melalui penguasaan anggaran, sumber daya alam, informasi, teknologi, dan proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kebijakan apabila tidak diatur dengan mekanisme yang transparan. Karena itu, pengendalian negara perlu diperiksa berdasarkan bukti, bukan dugaan terhadap individu atau kelompok tertentu.
Pengelolaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam pemeriksaan tersebut. Anggaran menunjukkan prioritas yang dipilih negara dan menentukan program yang dapat dilaksanakan. Jika perencanaan anggaran tidak disertai keterbukaan, masyarakat akan kesulitan mengetahui apakah penggunaannya benar-benar menjawab kebutuhan publik. Oleh sebab itu, setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran perlu memiliki standar pertanggungjawaban.
Penguasaan sumber daya alam juga perlu mendapat perhatian. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut harus diwujudkan melalui pengelolaan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Negara harus memastikan bahwa manfaat kekayaan nasional tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Memperkuat Pengawasan agar Kekuasaan Tidak Berjalan Sendiri
Solusi pertama adalah memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga. Setiap lembaga harus memiliki mandat, batas tugas, dan kewajiban pelaporan yang terukur. Hubungan kerja antarlembaga juga perlu disusun agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab. Kejelasan tersebut akan membantu masyarakat mengetahui pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Solusi kedua adalah memperkuat keterbukaan informasi negara. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi kebijakan, anggaran, dan hasil pelaksanaan program sesuai ketentuan hukum. Setiap lembaga harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah digunakan dan memiliki batas waktu penyelesaian. Keterbukaan bukan sekadar publikasi dokumen, melainkan kesediaan menjelaskan alasan dan dampak keputusan.
Solusi ketiga adalah membangun pengawasan berbasis data dan teknologi. Transformasi digital melalui Intelligent Operations Platform dapat membantu mengintegrasikan informasi dan memantau kinerja lembaga. Sistem tersebut dapat memperlihatkan keterlambatan pelayanan, ketidaksesuaian anggaran, dan hambatan koordinasi. Namun, penerapannya harus disertai perlindungan data serta pemeriksaan independen agar teknologi tidak menjadi alat pemusatan kendali.
Solusi keempat adalah memperkuat hukum berbasis kepakaran atau Expert System. Penanganan persoalan negara harus melibatkan tenaga ahli yang memahami bidang tugasnya. Setiap keputusan perlu didukung data, pertimbangan profesional, dan prosedur yang dapat diuji. Dengan demikian, penggunaan kewenangan tidak bergantung pada kehendak pribadi, tetapi mengikuti aturan dan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Musyawarah Kenegarawanan untuk Menjaga Arah Negara
Pengendalian negara juga membutuhkan ruang musyawarah yang sehat dan terbuka. Surah Asy-Syura ayat 38 menjelaskan bahwa urusan bersama diselesaikan melalui musyawarah. Prinsip ini mengajarkan pentingnya mendengarkan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Musyawarah dapat membantu mencegah keputusan yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
Musyawarah Kenegarawanan Nasional dapat menjadi ruang untuk membahas persoalan mendasar dalam penyelenggaraan negara. Unsur intelektual, agama, TNI dan Polri, serta budaya dapat memberikan pandangan sesuai kapasitas masing-masing. Pembahasan perlu berlandaskan konstitusi dan tidak mengambil alih kewenangan lembaga yang telah ditetapkan. Hasilnya dapat berupa rekomendasi perbaikan kelembagaan dan penguatan pengawasan.
Forum semacam ini harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Setiap gagasan perlu diuji berdasarkan manfaat, kelayakan, dan kesesuaiannya dengan konstitusi. Allah SWT mengingatkan dalam Surah Al-Maidah ayat 8 agar manusia tetap berlaku adil. Keadilan harus menjadi ukuran dalam menentukan siapa yang memperoleh kewenangan dan bagaimana kewenangan tersebut digunakan.
Pendidikan Kenegaraan untuk Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan
Pengawasan negara tidak dapat hanya bergantung pada lembaga formal. Masyarakat juga membutuhkan pemahaman mengenai konstitusi, fungsi lembaga, dan hak memperoleh pelayanan. Pendidikan kenegaraan perlu diperkuat sejak tingkat sekolah agar kesadaran terhadap kedaulatan rakyat tumbuh secara berkelanjutan. Masyarakat yang memahami sistem akan lebih mampu mengenali penyimpangan dan menyampaikan kritik berdasarkan pengetahuan.
Pendidikan tersebut juga perlu menjelaskan perbedaan antara negara, pemerintah, dan rakyat. Negara merupakan organisasi kehidupan bersama yang memiliki dasar konstitusional. Pemerintah menjalankan mandat penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan rakyat memegang kedaulatan. Pemahaman ini penting agar jabatan pemerintahan tidak dianggap sebagai kepemilikan atas negara.
Selain pendidikan formal, masyarakat perlu memperoleh ruang untuk mengikuti evaluasi pelayanan publik. Perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas profesi dapat berkontribusi melalui kajian serta pengawasan. Setiap masukan harus ditanggapi dengan mekanisme yang jelas. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi bagian dari perbaikan sistem, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Mengembalikan Kendali Negara kepada Konstitusi dan Kepentingan Rakyat
Pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan negara harus dijawab melalui kejelasan sumber kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban. Negara tidak boleh bergantung pada kehendak pribadi siapa pun. Seluruh penyelenggara negara harus bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, dan amanah pelayanan kepada masyarakat. Kekuasaan yang tidak dapat diawasi akan berisiko menjauh dari tujuan pembentukan negara.
Ketika kemampuan sistem semakin menurun, pembenahan harus dimulai dengan memeriksa hubungan antara kewenangan, pengawasan, dan hasil kebijakan. Perubahan kelembagaan dapat dipertimbangkan apabila kajian menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam desain negara. Setiap perubahan harus melalui prosedur konstitusional dan mengutamakan perlindungan kedaulatan rakyat. Tujuannya bukan sekadar mengubah susunan lembaga, melainkan memastikan negara kembali bekerja secara efektif.
Pada akhirnya, kendali negara harus berada dalam kerangka konstitusi dan dijalankan melalui mandat rakyat. Tidak boleh ada kewenangan yang kebal dari pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Amanah harus menjadi dasar kepemimpinan, sedangkan keadilan menjadi ukuran setiap keputusan. Dengan prinsip tersebut, negara dapat dibangun sebagai sistem yang kuat, terbuka, dan benar-benar mengabdi kepada rakyat.
