muslimx.id — Bahaya Kekuasaan yang Tidak Terbatas dapat bermula ketika seorang pemimpin mulai menganggap jabatan sebagai hak istimewa yang memberinya kebebasan untuk menentukan segala sesuatu. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat perlahan dapat berubah menjadi sarana mempertahankan kedudukan, memperluas pengaruh, dan mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dalam kehidupan bernegara, jabatan bukanlah kepemilikan seseorang. Kekuasaan diperoleh melalui mekanisme yang sah dan harus dijalankan berdasarkan aturan serta kepentingan masyarakat. Ketika pemimpin melupakan prinsip tersebut, hubungan antara penguasa dan rakyat berisiko berubah. Rakyat yang seharusnya menjadi pihak yang dilayani justru dapat ditempatkan sebagai objek dari kepentingan kekuasaan.
Jabatan Bukan Hak Istimewa, Melainkan Amanah
Salah satu persoalan dalam kehidupan politik adalah munculnya anggapan bahwa jabatan memberikan kedudukan yang membuat seseorang berada di atas kepentingan masyarakat. Padahal, kewenangan publik diberikan bukan untuk menciptakan keistimewaan pribadi, melainkan untuk menjalankan tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang.
Seorang pemimpin memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan menentukan arah kebijakan. Namun, kewenangan tersebut memiliki batas. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika menyangkut hak masyarakat dan penggunaan sumber daya publik.
Ketika jabatan diperlakukan sebagai milik pribadi, kritik mudah dianggap sebagai gangguan, sementara pengawasan dipandang sebagai ancaman. Dalam kondisi seperti ini, pemimpin dapat kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat karena terlalu sibuk mempertahankan kewenangannya.
Partai X: Kekuasaan Harus Berada dalam Kerangka Amanah
Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai pentingnya menempatkan kekuasaan dalam kerangka amanah dan tata negara yang bertanggung jawab. Dari perspektif tersebut, persoalan kepemimpinan tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengharapkan hadirnya figur yang memiliki integritas. Sistem juga harus memastikan bahwa kewenangan tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang.
Kekuasaan yang dijalankan tanpa batas dan pengawasan berpotensi melahirkan ketergantungan terhadap kehendak pribadi pemimpin. Karena itu, jabatan publik perlu ditempatkan dalam sistem yang memiliki pembagian kewenangan, aturan yang jelas, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Pandangan ini mengingatkan bahwa seorang pemimpin bukan pemilik negara. Ia hanya menjalankan mandat dalam batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, menjaga amanah tidak hanya berkaitan dengan perilaku pribadi, tetapi juga dengan kesediaan membangun tata kelola yang memungkinkan kekuasaan dikontrol.
Perspektif Islam: Setiap Amanah Akan Dimintai Pertanggungjawaban
Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan amanah dalam kepemimpinan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat ini menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip utama dalam menjalankan kewenangan. Seorang pemimpin tidak boleh menggunakan jabatan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hak masyarakat.
Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tersebut memberikan peringatan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada saat seseorang meninggalkan jabatannya. Setiap keputusan dan tindakan tetap memiliki konsekuensi moral.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukan ukuran kemuliaan seseorang. Kemuliaan justru berkaitan dengan ketakwaan dan bagaimana seseorang menjalankan tanggung jawabnya. Karena itu, semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipenuhi.
Mengembalikan Jabatan kepada Tujuan Pelayanan
Bahaya kekuasaan yang tidak terbatas dapat dicegah dengan membangun kesadaran bahwa jabatan adalah mandat yang memiliki batas. Pemimpin harus bersedia diawasi, menerima kritik, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya. Sementara itu, sistem negara perlu menjamin bahwa tidak ada pemegang jabatan yang kebal terhadap hukum.
Masyarakat juga memiliki peran untuk mengawasi penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab. Partisipasi publik diperlukan agar kebijakan tidak hanya mencerminkan kehendak penguasa, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan hak rakyat.
Pada akhirnya, jabatan bukanlah hak istimewa yang membuat seseorang bebas dari pertanggungjawaban. Dalam ajaran Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang memahami hal tersebut akan menyadari bahwa kewenangan bukan untuk menguasai masyarakat, melainkan untuk melayani dan menjaga kemaslahatan bersama.