Kepemimpinan sebagai Perebutan Kekuasaan: Bahaya Ambisi Jabatan dalam Perspektif Islam

muslimX
By muslimX
5 Min Read

muslimx.id  — Kepemimpinan sebagai Perebutan Kekuasaan dapat berubah menjadi persoalan moral ketika ambisi memperoleh jabatan lebih besar daripada kesadaran untuk mengabdi. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk mengelola kepentingan masyarakat justru dipandang sebagai sesuatu yang harus dimiliki, dipertahankan, bahkan diwariskan kepada kelompok sendiri. Dalam keadaan seperti ini, politik kehilangan orientasi pelayanan dan mulai dikendalikan oleh kepentingan pribadi.

Ambisi dalam kehidupan politik sebenarnya tidak selalu buruk. Keinginan untuk memimpin dapat menjadi dorongan untuk memperbaiki keadaan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, ambisi menjadi berbahaya ketika seseorang menganggap bahwa segala cara dapat dibenarkan demi memperoleh kedudukan. Pada titik inilah kekuasaan tidak lagi diperlakukan sebagai amanah, melainkan sebagai tujuan yang menghalalkan pengorbanan prinsip.

Ketika Ambisi Mengalahkan Integritas

Persaingan kekuasaan seringkali memperlihatkan bagaimana keinginan memperoleh jabatan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Demi mendapatkan dukungan, sebagian aktor politik dapat tergoda untuk membangun citra yang tidak sesuai dengan kenyataan, menjanjikan sesuatu tanpa komitmen yang jelas, atau mengorbankan prinsip demi kepentingan koalisi.

Masalahnya bukan terletak pada kompetisi untuk menjadi pemimpin, melainkan pada hilangnya batas moral dalam kompetisi tersebut. Ketika kemenangan dianggap sebagai ukuran utama keberhasilan, kejujuran dan tanggung jawab berisiko ditempatkan di belakang kepentingan politik.

Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik. Rakyat melihat bahwa perebutan jabatan berlangsung begitu intens, tetapi persoalan kesejahteraan, pendidikan, keadilan, dan pelayanan publik tidak selalu menjadi prioritas yang sama kuatnya.

Kekuasaan dan Godaan Hawa Nafsu

Ambisi kekuasaan juga berkaitan dengan persoalan pengendalian diri. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan keinginannya dapat menjadikan jabatan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula godaan untuk menggunakan kekuasaan di luar tujuan yang semestinya.

Dalam perspektif Islam, manusia tidak dibenarkan menjadikan hawa nafsu sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Allah SWT mengingatkan dalam QS. Al-Qashash ayat 83 bahwa negeri akhirat diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan dan kerusakan di bumi.

Pesan ayat ini relevan untuk membaca kehidupan politik. Kedudukan tidak boleh melahirkan kesombongan, sementara kewenangan tidak boleh digunakan untuk menciptakan kerusakan. Pemimpin yang baik harus mampu menjaga dirinya dari keinginan untuk selalu berkuasa dan merasa bahwa dirinya paling layak menentukan segala sesuatu.

Perspektif Islam: Jangan Mempertuhankan Jabatan

Islam mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya kedudukan politik. Jabatan hanyalah tanggung jawab sementara yang harus dijalankan dengan keadilan. Karena itu, seseorang tidak seharusnya menjadikan kekuasaan sebagai ukuran harga diri maupun alasan untuk merasa lebih tinggi daripada masyarakat.

Rasulullah SAW memberikan peringatan mengenai ambisi terhadap kepemimpinan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abdurrahman bin Samurah dinasihati agar tidak meminta jabatan kepemimpinan. Jika jabatan diberikan karena permintaan dan ambisi, seseorang dapat dibiarkan menghadapi tanggung jawab itu dengan kelemahannya sendiri. Namun, apabila diberikan tanpa diminta, Allah akan memberikan pertolongan dalam menjalankannya.

Hadis tersebut bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki kesiapan atau kemampuan untuk memimpin. Pesan utamanya adalah agar kepemimpinan tidak dikejar semata-mata karena ambisi pribadi. Jabatan membutuhkan kesadaran tanggung jawab, bukan sekadar keinginan memperoleh kehormatan.

Prinsip ini juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus bersedia dikritik dan diawasi. Ia tidak boleh menganggap kritik sebagai ancaman terhadap kedudukannya, sebab tujuan kepemimpinan bukan mempertahankan kekuasaan tanpa batas, melainkan memastikan amanah terlaksana.

Mengukur Kepemimpinan dari Pengabdian

Untuk memperbaiki kehidupan politik, masyarakat perlu mengubah cara menilai keberhasilan seorang pemimpin. Kemenangan dalam pemilihan memang memberikan mandat politik, tetapi mandat tersebut baru memiliki makna ketika diwujudkan melalui kebijakan yang adil, pelayanan yang baik, dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.

Partai politik dan institusi negara juga perlu membangun budaya yang mengutamakan integritas. Kaderisasi kepemimpinan tidak cukup hanya menghasilkan orang-orang yang pandai memenangkan kompetisi. Lebih dari itu, proses tersebut harus membentuk pribadi yang memahami etika kekuasaan dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kewenangannya.

Pada akhirnya, Politik sebagai Perebutan Kekuasaan mengingatkan bahwa ambisi jabatan dapat menjadi ancaman ketika tidak dikendalikan oleh nilai moral. Islam tidak menempatkan kepemimpinan sebagai kemuliaan yang bebas dari pertanggungjawaban. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula amanah yang harus ditunaikan. Politik seharusnya menjadi jalan pengabdian, bukan perlombaan untuk memuaskan keinginan berkuasa.

Share This Article