muslimx.id – Ketimpangan anggaran negara kembali menuai kritik tajam dari masyarakat sipil dan para akademisi. Janji reformasi fiskal yang digaungkan Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani dinilai telah menyimpang jauh dari semangat keadilan sosial. Alih-alih menjadi alat pemerataan, APBN berubah menjadi alat pemeliharaan kekuasaan.
Dalam pandangan Islam, anggaran negara bukan sekadar instrumen ekonomi. Ia adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ketika anggaran lebih berpihak pada korporasi daripada rakyat kecil, maka itu adalah bentuk kezaliman struktural yang terkutuk dalam syariat.
Janji Reformasi, Tapi Anggaran Makin Menindas
Reformasi fiskal yang katanya mengedepankan efisiensi ternyata hanya menghasilkan pemangkasan hak-hak dasar rakyat. Anggaran pendidikan dan kesehatan dipotong, tetapi insentif pajak untuk konglomerat malah dinaikkan.
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.” (QS. An-Nahl: 90)
Keadilan anggaran menuntut keberpihakan pada yang lemah, bukan kemudahan bagi yang sudah kuat. Jika rakyat disuruh “hemat,” sementara belanja kementerian dan proyek-proyek pejabat terus digelontorkan, maka itu bukan efisiensi, itu ketidakadilan.
Fiskal yang Memiskinkan: Pajak Ketat, Pelayanan Rakyat Seret
Dalam Islam, harta publik adalah hak umat, bukan alat kelicikan teknokrat. Ketika pajak dari rakyat kecil diperketat dan pengemplang pajak dibiarkan, maka negara telah bertindak curang terhadap amanahnya.
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188)
Jika dana desa terhambat, sementara belanja pusat meningkat, maka distribusi anggaran telah menyalahi maqashid syariah: yaitu menjaga kemaslahatan dan kehidupan rakyat secara merata.
Gerakan Rakyat Menuntut Keadilan Fiskal Adalah Bagian dari Amar Ma’ruf
Rakyat tidak diam. Buruh, petani, guru honorer, dan tenaga kesehatan kini bersuara. Mereka bukan sekadar mengeluh, mereka sedang menjalankan kewajiban amar ma’ruf nahi munkar terhadap negara yang dzalim dalam mengatur harta umat.
“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi)
Forum-forum anggaran rakyat yang kini bermunculan adalah bentuk ijtihad kolektif rakyat untuk menjaga keadilan, karena Islam menuntut partisipasi umat dalam urusan publik, bukan hanya sebagai objek kebijakan.
Prinsip Partai X: APBN Harus Menjadi Amanah Syariah
Partai X dengan tegas menolak paradigma fiskal neoliberal yang hanya menghamba pada pasar dan menyingkirkan rakyat kecil. APBN bukan alat kekuasaan pejabat, melainkan amanah syariah yang harus menjamin kifayah (kecukupan) bagi seluruh rakyat.
“Imam adalah penanggung jawab rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Anggaran negara tidak boleh ditentukan oleh logika pertumbuhan semu. Ia harus ditakar dengan mizan (timbangan keadilan) yang memperhatikan siapa yang paling membutuhkan.
Solusi Syariah ala Partai X: Fiskal Berkeadilan, Berbasis Maqashid
Partai X menawarkan lima langkah strategis untuk membangun sistem fiskal pro-rakyat yang sesuai dengan ajaran Islam:
- Realokasi anggaran dari proyek pejabat ke kebutuhan rakyat: pendidikan, kesehatan, dan pangan sebagai bentuk hifz an-nafs dan hifz al-‘aql.
- Hentikan insentif untuk korporasi yang tidak memberikan maslahat sosial.
- Transparansi penuh atas APBN melalui sistem digital berbasis musyawarah dan kontrol publik.
- Bentuk Dewan Fiskal Rakyat sebagai manifestasi prinsip syura (musyawarah) dalam pengelolaan harta umat.
- Edukasi publik tentang hak-hak fiskal mereka dalam semangat amar ma’ruf nahi munkar.
Anggaran Bukan Milik Pejabat, Tapi Hak Seluruh Rakyat
Jika anggaran dikelola tanpa akuntabilitas dan keberpihakan kepada mustadh’afin (yang tertindas), maka negara telah melalaikan amanahnya. Dan dalam Islam, pengkhianatan terhadap amanah negara akan diadili di hadapan Allah, bukan hanya dalam sejarah.
“Barang siapa yang mengkhianati amanah, maka dia akan menanggung dosa pengkhianatannya.” (QS. Al-Anfal: 27)
Partai X menyerukan kepada seluruh rakyat: mari kita kembalikan APBN kepada fitrahnya sebagai alat keadilan sosial. Karena dalam Islam, kekuasaan bukan untuk menindas, tapi untuk menegakkan rahmat bagi seluruh rakyat.
