muslimx.id – Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara resmi menambah jumlah personel pasukan wingsuit. Komandan Kopasgat, Marsda TNI Deny Muis, menyatakan penambahan ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan udara dan mempercepat regenerasi pasukan khusus penerjun.
“Kita seleksi prajurit terbaik dengan kemampuan terjun bebas mumpuni,” kata Deny dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025). Saat ini, Kopasgat memiliki 10 personil wingsuit bersertifikasi, dan akan ditambah dua kali lipat dalam waktu dekat. Inisiatif ini diklaim sebagai bagian dari modernisasi taktik infiltrasi udara Indonesia.
Namun, kebijakan tersebut memicu kritik dari Partai X yang menilai terjadi ketimpangan antara kekuatan militer dan kondisi ekonomi masyarakat.
Kritik Partai X: Pasukan Siap Terbang, Tapi Rakyat Masih Jatuh Miskin
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyebut bahwa keberhasilan militer tidak semestinya dirayakan di tengah semakin parahnya kemiskinan rakyat.
“Negara terlihat siap menyusup ke wilayah musuh, tapi gagal hadir di dapur rakyat sendiri,” ujar Prayogi.
Ia menyoroti bahwa anggaran pertahanan terus meningkat, sementara alokasi untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, dan kesehatan stagnan.
“Kesejahteraan bukan dilihat dari kemampuan terbang pasukan, tetapi dari kemampuan rakyat membeli beras tanpa takut harga naik,” lanjutnya.
Dalam Al-Qur’an, Allah SWT mengingatkan:
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu.” (QS. Al-Isra: 31)
Ayat ini, menurut Partai X, menjadi dasar bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat sebagai bentuk ibadah sosial dan tanggung jawab kekuasaan.
Prinsip Negara: Hadir, Adil, dan Berpihak pada Rakyat
Partai X menekankan bahwa pemerintah sejatinya harus hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat, bukan hanya dalam bentuk proyek-proyek pertahanan yang mengundang decak kagum, tapi miskin dampak langsung.
“Politik adalah upaya untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya demi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pertunjukan anggaran,” tegas Prayogi.
Menurut mereka, kebijakan yang adil adalah kebijakan yang membela hak rakyat kecil dan memastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi.
Usulan Solusi dari Partai X
Sebagai tindak lanjut atas kritik tersebut, Partai X mengajukan tiga langkah konkret:
- Audit Ulang Anggaran Pertahanan Non-Esensial: Anggaran pertahanan yang tidak mendesak harus dialihkan untuk subsidi pangan, perumahan, dan layanan kesehatan.
- Hentikan Pembangunan Berbasis Pencitraan: Fokus pada program-program yang menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
- Utamakan Kesejahteraan Rakyat: Ukuran keberhasilan negara tidak boleh dilekatkan pada citra militer, melainkan pada kemampuan negara mencegah warganya jatuh miskin.
Penutup: Kedaulatan Tanpa Keadilan adalah Kekosongan
Dalam penutup pernyataannya, Prayogi menegaskan:
“Pemerintah yang abai pada kebutuhan dasar rakyat telah gagal memahami inti dari kedaulatan: hadir dan adil bagi seluruh rakyat.”
Partai X berharap pemerintah segera merevisi prioritasnya dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai panglima dalam setiap keputusan. Hukum dan anggaran bukan untuk menambah jumlah wingsuit, tetapi untuk membumi bersama rakyat yang menantikan keadilan nyata.
