muslimx.id – Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti, memaparkan tiga prioritas utama Kementerian Perdagangan untuk tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, pada Senin (15/7/2025). Fokus utamanya adalah pengamanan pasar domestik, perluasan ekspor, dan pemberdayaan UMKM melalui program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi).
Kemendag mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp886,63 miliar untuk menjalankan prioritas tersebut, yang akan digunakan untuk tiga program utama perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan dukungan manajemen. Menurut Roro, pengamanan pasar domestik dilakukan melalui peningkatan kualitas produk lokal dan pemberdayaan konsumen, sedangkan penguatan ekspor akan dikejar melalui promosi luar negeri dan perjanjian perdagangan internasional.
Kritik Partai X: Eksploitasi Ekonomi Rakyat
Menanggapi agenda tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa fokus pemerintah pada ekspor harus ditimbang dengan kenyataan di lapangan.
“Kalau pemerintah sibuk mengejar pasar global, tapi pasar rakyat sepi, lalu buat siapa ekonomi dibangun?” tegasnya.
Prayogi mencatat bahwa pernyataan Wamendag tentang perluasan akses pasar dan promosi ekspor justru mengabaikan fakta bahwa daya beli rakyat saat ini sedang anjlok.
“Yang dibuka pasar luar negeri, tapi di rumah, rakyat makin sulit belanja sayur dan beli beras. Ini ironis,” tambahnya.
Tanggung Jawab Pemerintah: Melindungi dan Melayani Rakyat
Partai X menekankan kembali prinsip dasar bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil. Jika prioritas hanya ditempatkan pada mendongkrak nilai ekspor demi statistik, maka itu adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.
“Pemerintah terlalu sibuk menghitung grafik ekspor, tapi lupa harga minyak goreng dan gas melon makin tak terjangkau,” ujar Prayogi.
Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
“Dan janganlah kamu membunuh diri kamu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)
Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan negara.
Prinsip Partai X: Ekonomi Berbasis Keadilan Sosial
Partai X menegaskan bahwa sistem ekonomi tidak boleh tunduk pada tekanan pasar bebas global. Ekonomi kerakyatan harus menjadi dasar pembangunan, dan rakyat bukan hanya konsumen kebijakan, tetapi subjek utama dalam pengelolaan negara.
Maka dari itu, ekspor harus tumbuh dari bawah, memberdayakan produsen kecil dan koperasi rakyat, bukannya hanya korporasi besar yang mendapatkan insentif ekspor.
Solusi Partai X: Menjamin Kesejahteraan Domestik
Partai X mengajukan pendekatan baru dalam strategi ekspor untuk menjadi kelanjutan dari keberdayaan ekonomi domestik.
- Pembentukan Koperasi Ekspor Daerah: Agar produk lokal lebih terjangkau untuk pasar nasional dan internasional.
- Pemotongan Ongkos Logistik UMKM: Memudahkan akses ke pasar global.
- Proteksi Produk Lokal dari Barang Impor: Meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Prayogi menekankan “Jangan jadikan rakyat alat dagang negara. Jadikan mereka mitra, agar ekspor jadi berkat, bukan kutukan.”
