muslimx.id – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto, mengklaim bahwa reformasi birokrasi di Provinsi Lampung berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Bandar Lampung.
“Kunjungan ke Lampung hari ini adalah untuk memastikan reformasi birokrasi di sini berjalan nyata dan berdampak,” ujar Purwadi.
Ia menambahkan bahwa peninjauan langsung terhadap pelayanan publik merupakan tolok ukur penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas, mencakup prinsip keterbukaan, inklusifitas, kenyamanan, serta efisiensi.
Partai X: Jangan Hanya Menyebut Nama Rakyat, Tapi Tunaikan Kebutuhan Mereka
Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyayangkan apabila reformasi birokrasi hanya sebatas retorika atau inspeksi simbolik, tanpa perubahan konkret yang dirasakan rakyat.
“Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah. Tugas negara bukan berhenti pada kata-kata, tapi memastikan pelayanan yang adil, cepat, dan mudah bagi semua,” tegas Rinto.
Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi seharusnya tidak sebatas pencapaian administratif atau label pelayanan prima, namun harus benar-benar menyentuh kebutuhan umat khususnya yang paling rentan.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58)
Pelayanan Adalah Amanah, Bukan Ajang Pencitraan
Partai X menegaskan bahwa pejabat publik dalam Islam diangkat bukan untuk dipuji, tetapi untuk melayani rakyat dengan amanah dan integritas. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Nu’aim)
Jika reformasi birokrasi hanya jadi panggung pencitraan dan rakyat terus menghadapi proses yang lambat, mahal, atau dipersulit, maka sesungguhnya penguasa telah gagal menjaga amanah yang dititipkan Allah.
“Negara bukan panggung akting, birokrasi bukan naskah sandiwara. Rakyat itu bukan penonton, mereka adalah pemilik amanah kekuasaan,” ujar Rinto.
Solusi Partai X: Birokrasi Berbasis Keadilan dan Pelayanan Umat
Dalam kerangka nilai Islam, Partai X mengusulkan lima langkah reformasi birokrasi yang sejati:
- Audit Total terhadap Pelayanan Dasar
Khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Ini bagian dari amar ma’ruf nahi munkar dalam pemerintahan. - Digitalisasi Birokrasi secara Syamil (menyeluruh)
Untuk memudahkan akses dan mencegah praktik pungutan liar, sesuai prinsip islah (perbaikan). - Pos Pengaduan Mandiri Berbasis Masyarakat
Sebagai wujud hisbah (pengawasan publik) yang mengakar dari sistem khilafah Rasulullah ﷺ. - Reformasi Rekrutmen ASN yang Bebas Nepotisme
Menjaga agar jabatan diisi oleh yang amin dan qawiyy, bukan berdasarkan kedekatan politik atau balas jasa. - Keterbukaan Kinerja Pejabat Daerah
Setiap pejabat wajib menyampaikan laporan dan rencana kerja secara transparan setiap tiga bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat dan Allah.
Penutup: Negara Wajib Menjadi Pelayan Umat
Partai X mengingatkan bahwa pemerintahan dalam Islam bersifat melayani, bukan dilayani. Jika birokrasi hanya menjadi sistem rumit yang menghambat urusan rakyat, maka tidak ada bedanya dengan dzulm (kezaliman administratif).
“Reformasi birokrasi bukan soal narasi indah, tapi soal seberapa cepat rakyat tertolong, urusan diselesaikan, dan hak dipenuhi,” tutup Rinto.
