muslimx.id — Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp552,1 triliun hanya untuk membayar bunga utang telah menimbulkan kekhawatiran luas. Nilai ini setara dengan sekitar 19 persen dari total penerimaan negara. Hal ini yang menunjukkan beban fiskal yang kian berat dan berpotensi mengorbankan anggaran. Dimana untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Dari sudut pandang ajaran Islam, pengelolaan keuangan negara bukan semata soal teknokrasi fiskal, tetapi juga masalah akhlak dan amanah kepemimpinan.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mengelola sumber daya publik demi kemaslahatan rakyat, bukan demi melayani kepentingan kreditor atau penguasa tertentu.
Beban Bunga Utang vs Kesejahteraan Rakyat
Beban bunga utang yang sangat besar menunjukkan bahwa APBN tidak lagi sepenuhnya berpihak kepada rakyat, melainkan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor, yang ironisnya tidak selalu membawa manfaat langsung kepada masyarakat. Jika pola ini terus berlanjut, maka pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial akan sulit dicapai.
Rasulullah SAW menegaskan:
“Tunaikanlah amanah orang yang memberikan amanah (kepercayaan) kepadamu, dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Bukhari)
Hadis ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan rakyat adalah amanah yang besar, dan seorang pemimpin tidak boleh mengabaikannya, bahkan ketika menghadapi tekanan eksternal atau godaan kekuasaan.
Seruan dari Partai X: Akhiri Pengelolaan Utang yang Membebani
Menanggapi situasi ini, Partai X menyerukan agar pemerintah menghentikan praktik pengelolaan utang yang merugikan rakyat, serta mendesak agar APBN difokuskan kembali pada program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Negara tidak boleh terus menerus terjebak dalam lingkaran utang yang membebani generasi mendatang. Islam mengajarkan agar pemimpin berlaku bijak, adil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, termasuk dalam pengelolaan anggaran.
Sudah saatnya pemimpin negeri ini kembali kepada prinsip dasar kepemimpinan yang amanah. Menjaga hak rakyat, menghindari kemewahan dalam pengeluaran, dan fokus pada kesejahteraan umat adalah bentuk pengabdian yang sejati.
