muslimx.id – Kementerian PANRB bersama Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan layanan All Indonesia di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Layanan ini diklaim sebagai bagian dari reformasi birokrasi inklusif berbasis digital.
Melalui aplikasi digital terpadu, wisatawan kini cukup sekali mengisi data untuk urusan imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan. Program ini sedang diuji coba di tiga bandara utama yaitu Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, dan Juanda.
Tanggapan Partai X: Inklusi Itu Harus untuk Semua, Bukan Hanya Wisatawan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, mempertanyakan definisi “inklusif” yang disampaikan pemerintah:
“Kalau pelayanan canggih hanya untuk turis asing, sedangkan rakyat sendiri antre berjam-jam untuk KTP dan BPJS, lalu di mana letak keadilannya?” ungkap Prayogi.
Partai X menegaskan bahwa hak atas pelayanan publik yang cepat dan layak adalah bagian dari tanggung jawab negara, dan tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang datang membawa devisa.
Islam Bicara: Pelayanan Harus Adil dan Tidak Berstandar Ganda
Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan umat, bukan hanya fasilitator bagi pemilik modal atau pelancong internasional. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Al-Qur’an pun menegaskan bahwa keadilan adalah asas kepemimpinan:
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Solusi Partai X: Digitalisasi yang Memihak Rakyat
Sebagai bagian dari ijtihad kebijakan publik, Partai X menawarkan arah perbaikan berikut:
- Digitalisasi Pelayanan Dasar di Pelosok
Prioritaskan layanan e-KTP, BPJS, dan bantuan sosial agar tidak bergantung pada infrastruktur kota besar. - Integrasi Lintas Layanan
Aplikasi digital tidak hanya untuk bandara, tapi juga untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi agar mudah dijangkau oleh masyarakat kecil. - Audit dan Evaluasi Berkala
Audit menyeluruh pada sistem layanan digital pemerintah untuk memastikan tidak hanya efisien, tapi juga berkeadilan. - Libatkan Rakyat dalam Pengawasan
Buka ruang partisipasi publik dan komunitas untuk menilai langsung keberhasilan atau kegagalan layanan digital.
Penutup: Jangan Jadikan Pelayanan Rakyat Sebagai Sisa dari Panggung Pencitraan
Partai X mengingatkan bahwa esensi pelayanan publik bukanlah pada kemewahan teknologi, tapi pada kesetaraan akses. Inovasi yang melayani investor tapi melupakan rakyat adalah bentuk kemunduran sosial.
“Negara tidak boleh hanya hadir di bandara internasional dan hilang dari kantor kelurahan. Reformasi birokrasi yang Islami adalah reformasi yang adil untuk semua,” tutup Prayogi.
Partai X mengingatkan pentingnya meletakkan keadilan dan keseimbangan dalam pelayanan publik, sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam bahwa kekuasaan adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban.
