muslimx.id – Kenaikan sejumlah tunjangan bagi anggota DPR kembali menuai sorotan publik. Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengungkapkan bahwa beberapa komponen tunjangan, seperti beras dan bensin, mengalami kenaikan. Tunjangan beras naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulan, sementara tunjangan bensin meningkat dari Rp 4–5 juta menjadi Rp 7 juta per bulan. Jika dihitung bersama tunjangan lain, anggota DPR bisa menerima Rp 69–70 juta per bulan, di luar tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta.
Adies membantah bahwa gaji pokok anggota DPR mencapai Rp 100 juta per bulan. Namun, di tengah situasi rakyat yang masih menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok, kebijakan kenaikan tunjangan ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas negara: apakah benar-benar berpihak pada rakyat atau lebih mengutamakan kesejahteraan pejabat.
Islam Ingatkan: Keadilan adalah Kunci Kepemimpinan
Dalam perspektif Islam, seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa [4]: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa amanah kepemimpinan adalah untuk memastikan keadilan, bukan untuk menambah kenyamanan segelintir penguasa sementara rakyat masih menanggung beban hidup berat.
Rasulullah saw. juga bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Jika ia berlaku adil maka baginya pahala, tetapi jika ia menzalimi, maka baginya dosa.” (HR. Ahmad)
Hadits ini menekankan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan rakyat, bukan yang justru memperkaya diri sementara rakyat ditinggalkan.
Keadilan Sosial Harus Menjadi Prioritas
Islam memandang bahwa kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama dalam pengelolaan negara. Kebijakan yang hanya menguntungkan pejabat tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat bisa menimbulkan ketidakadilan dan memperlebar jurang sosial.
Kenaikan tunjangan mungkin sah secara aturan, namun secara moral dan spiritual, pemimpin harus memastikan bahwa rakyat tidak semakin terbebani. Keadilan sejati hadir ketika rakyat merasa dilindungi, didukung, dan tidak ditinggalkan dalam kesusahan.
