muslimx.id – Polresta Pati menurunkan 1.200 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Aksi ini digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung DPRD Pati.
Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan bahwa aparat mengedepankan pendekatan humanis, namun tetap bertindak tegas bila ada pelanggaran hukum. Skema pengamanan dipusatkan di DPRD Pati, Kantor DPC Gerindra, serta Kantor DPC PDI Perjuangan.
Jaka menyebut aparat memberikan ruang demokrasi, namun tetap dalam koridor hukum. Meski begitu, publik menyoroti kesan perlindungan berlebihan terhadap Bupati. Energi besar dikerahkan aparat, tetapi lebih tampak untuk melindungi pejabat daripada memberi rasa aman kepada rakyat.
Partai X: Tugas Negara Bukan Lindungi Bupati
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara hanya tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Ia menilai pengerahan aparat besar-besaran untuk mengamankan pemakzulan Bupati Pati Sudewo ini menunjukkan negara lebih sibuk melindungi jabatan daripada mendengar suara rakyat. “Rakyat bukan ancaman yang harus dijaga ketat, melainkan pemilik kedaulatan yang wajib dilayani,” ujarnya.
Partai X menekankan, pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat sementara. Jika aparat justru lebih sibuk melindungi kekuasaan, maka negara telah salah menempatkan prioritas.
Pandangan Islam: Kekuasaan Adalah Amanah
Islam menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 58:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…”
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian; kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian…” (HR. Muslim).
Ayat dan hadits ini menegaskan bahwa keamanan dan kekuasaan tidak boleh berpihak hanya pada pejabat, melainkan harus adil untuk seluruh rakyat.
Solusi Partai X: Demokrasi Pro Rakyat
Partai X menawarkan empat langkah konkrit agar demokrasi kembali ke jalur kerakyatan:
- Kontrol rakyat terhadap pejabat diperkuat melalui mekanisme konstitusional yang transparan.
- Pendidikan berbasis Pancasila dan moral Islami, agar rakyat memahami hak-hak serta kewajibannya secara seimbang.
- Reformasi birokrasi pengawasan agar aparat benar-benar netral melayani rakyat, bukan melindungi pejabat.
- Forum partisipatif daerah, supaya suara rakyat langsung masuk ke ruang kebijakan tanpa harus dihadang birokrasi atau aparat.
Penutup Islami: Dengarkan Suara Rakyat, Itulah Jalan Berkah
Islam menegaskan pentingnya keadilan sebagai fondasi keberkahan sebuah negeri. Allah berfirman dalam QS. Asy-Syura: 38 tentang ciri orang beriman:
“…dan (urusan mereka) diputuskan dengan musyawarah di antara mereka…”
Artinya, suara rakyat tidak boleh dibungkam dengan barisan aparat. Demokrasi sejati lahir ketika rakyat berani bersuara dan negara mau mendengarkan dengan hati terbuka.
Pejabat seperti Bupati Pati Sudewo bukan raja yang dilindungi, rakyat bukan ancaman yang diawasi. Negara yang amanah adalah negara yang melindungi rakyatnya lebih dulu, baru kekuasaannya.
