muslimx.id – Keputusan DPR menyetujui anggaran besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan. Dari total Rp335 triliun, sebanyak Rp233 triliun diambil langsung dari dana pendidikan. Dampaknya, anggaran pendidikan kini hanya 14 persen dari APBN, jauh dari amanat konstitusi yang menetapkan minimal 20 persen.
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa meski pemerintah mengklaim dana pendidikan naik menjadi Rp757,8 triliun tahun depan, kenyataannya ratusan triliun tersedot ke MBG. Sementara itu, lebih dari 60 persen sekolah dasar masih rusak, guru banyak yang belum sejahtera, dan sarana belajar jauh dari memadai. Kondisi ini menegaskan hak anak atas pendidikan terabaikan.
Islam Ingatkan: Jangan Sia-siakan Amanah Pendidikan
Dalam Islam, mendidik generasi muda adalah kewajiban utama yang tidak boleh ditawar. Allah SWT berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…” (QS. At-Tahrim: 6).
Ayat ini menekankan tanggung jawab mendidik dan menjaga anak, bukan sekadar memberi makan tanpa bekal ilmu.
Rasulullah SAW juga bersabda:
“Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik.” (HR. Tirmidzi).
Hadis ini menegaskan bahwa pendidikan adalah warisan terbaik, jauh lebih mulia daripada sekadar materi.
Anggaran Harus untuk Kepentingan Anak Rakyat
Jika anggaran pendidikan dipotong demi program makan-makan, itu sama saja dengan mengkhianati amanah rakyat dan masa depan bangsa. Negara seharusnya memastikan sekolah diperbaiki, guru disejahterakan, dan akses pendidikan dibuka lebar bagi anak-anak miskin.
Mengabaikan hal ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi juga melanggar nilai Islam yang menjadikan ilmu sebagai jalan utama membangun peradaban. Rasulullah SAW mengingatkan, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya:
“Seorang pemimpin adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Islam menegaskan bahwa pendidikan adalah amanah, bukan ruang untuk kompromi kekuasaan apalagi pengalihan anggaran. Rp233 triliun yang tersedot dari pendidikan adalah tanda negara lebih memilih jalan singkat ketimbang membangun masa depan. Jangan sampai anak-anak rakyat dikorbankan oleh kebijakan yang salah arah.
