muslimx.id – Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis, 25 September. Rupiah ditutup di level Rp16.749 per dolar AS setelah sempat menyentuh Rp16.810. Tekanan datang dari faktor internal maupun eksternal.
Di dalam negeri, pelemahan dipicu keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak wacana penerapan kembali tax amnesty. Pasar menilai langkah itu memberi sinyal ketidakpastian kebijakan. Dari luar negeri, sentimen negatif datang dari retorika agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Rusia serta sikap The Fed terkait suku bunga.
Akibatnya, harga kebutuhan pokok diperkirakan melonjak, dan seperti biasa, rakyat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Kritik Partai X: Kebijakan Jangan Bikin Rakyat Terluka
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara ada tiga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Ia menegaskan, keputusan pajak seharusnya tidak hanya mempertimbangkan respon pasar finansial, melainkan juga dampaknya bagi rakyat. Rupiah yang melemah jelas akan memperburuk daya beli masyarakat.
“Negara harus hadir memberi kepastian hukum dan keadilan ekonomi. Jangan sampai rakyat jadi korban setiap kali ada gejolak kebijakan,” ujar Prayogi.
Partai X menekankan bahwa kekuasaan fiskal adalah alat untuk mensejahterakan rakyat, bukan sekadar menjaga stabilitas pasar atau melayani kepentingan investor.
Pandangan Islam: Pajak dan Kekuasaan Adalah Amanah
Islam menegaskan bahwa harta dan kebijakan ekonomi adalah amanah. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58).
Rakyat adalah pihak yang paling berhak mendapatkan keadilan dalam kebijakan negara. Nabi Muhammad ﷺ juga memperingatkan:
“Tidaklah seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Maka, jika kebijakan fiskal justru melukai rakyat dan menguntungkan segelintir penguasa, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan.
Solusi: Ekonomi Berdaulat dan Berkeadilan
Islam mengajarkan agar kebijakan ekonomi dibangun di atas asas keadilan dan kemaslahatan umat. Prinsip yang bisa diterapkan negara antara lain:
- Reformasi perpajakan progresif agar beban pajak tidak menindas rakyat, melainkan adil sesuai kemampuan.
- Fokus pada sektor riil alihkan insentif ekonomi untuk mendorong UMKM, petani, dan pekerja, bukan hanya mengandalkan tax amnesty.
- Musyawarah kenegarawanan kebijakan fiskal penting harus dirumuskan dengan prinsip syura, melibatkan ahli ekonomi, ulama, dan wakil rakyat agar sahih dan transparan.
- Menolak dominasi oligarki pasar negara harus berdaulat, tidak boleh menyerahkan arah ekonomi semata pada logika pasar global.
Penutup: Ekonomi Harus Berpihak pada Umat
Islam menegaskan bahwa harta negara bukanlah milik pejabat atau investor, melainkan amanah untuk kesejahteraan rakyat. Allah SWT berfirman:
“…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).
Maka jelas, kebijakan fiskal yang merugikan rakyat bertentangan dengan prinsip Islam. Negara wajib menghadirkan sistem ekonomi yang adil, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Rupiah boleh saja tumbang, tetapi iman negara kepada amanah rakyat tidak boleh ikut jatuh.
