muslimx.id — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam. Rapat terbatas tersebut membahas berbagai program prioritas, mulai dari swasembada pangan, ketahanan energi, hingga pemberdayaan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rapat ini dilakukan usai peringatan HUT ke-80 TNI, dan bertujuan untuk mengevaluasi capaian serta kendala pelaksanaan program nasional.
“Presiden ingin memastikan semua berjalan sesuai target dan langsung mencari solusi,” ujar Prasetyo.
Salah satu topik utama yang disorot adalah sektor perikanan, yang diharapkan dapat memperkuat ketersediaan protein masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.
Evaluasi Islam: Pangan untuk Siapa?
Rapat dan rencana besar tentang ketahanan pangan dinilai tak akan berarti bila rakyat masih lapar. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab pemimpin bukan hanya merancang kebijakan, tetapi memastikan perut rakyat terisi. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur’an:
“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (QS. ‘Abasa: 24).
Ayat ini mengingatkan bahwa pangan bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi amanah sosial dan moral. Rasulullah SAW juga bersabda:
“Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Islam memandang pemenuhan pangan rakyat sebagai bagian dari ibadah dan amanah kepemimpinan. Karena itu, ketahanan pangan sejati tidak lahir dari rapat, tetapi dari tindakan nyata yang menyejahterakan umat.
Kritik dan Seruan Moral
Partai X menilai rapat terbatas yang digelar Presiden kembali memperlihatkan jarak antara meja kekuasaan dan dapur rakyat. Di lapangan, harga beras dan protein hewani masih tinggi, sementara daya beli terus merosot.
“Rakyat tidak butuh rapat tengah malam, tapi kebijakan yang membuat mereka bisa makan bergizi,” ujar Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X.
Ia mengingatkan, tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat bukan sekadar berencana tanpa pelaksanaan. Partai X menilai swasembada pangan seharusnya berpihak pada petani dan nelayan, bukan menjadi proyek kebijakan dan seremonial.
Prinsip Islam dan Keadilan Pangan
Islam menempatkan pangan sebagai hak dasar manusia. Dalam Surah Quraisy ayat 4, Allah SWT berfirman:
“Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”
Ayat ini menunjukkan dua pilar kesejahteraan: terpenuhinya pangan dan rasa aman. Maka, negara yang gagal memberi makan rakyatnya berarti gagal menunaikan amanah Allah. Partai X menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi pelayan rakyat, bukan penguasa meja rapat. Rakyat adalah subjek utama pembangunan pangan, bukan sekadar angka dalam laporan.
Solusi Islami: Kedaulatan Pangan untuk Rakyat
Partai X mengusulkan strategi berbasis nilai Islam dan keadilan sosial:
- Desentralisasi kedaulatan pangan, agar daerah mengelola sumber dayanya secara mandiri dan berkeadilan.
- Fokus pada petani dan nelayan, bukan perusahaan besar penerima subsidi.
- Koperasi pangan rakyat, untuk memperkuat distribusi dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak.
- Digitalisasi rantai pasok, agar data harga dan stok pangan transparan dan diawasi publik.
- Audit keadilan gizi, memastikan kebijakan berdampak langsung pada rakyat miskin dan anak-anak.
Islam menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah yang menunaikan amanah rakyat dengan tanggung jawab dan kasih sayang. Selama rakyat masih lapar, setiap rapat hanyalah formalitas tanpa ruh kemanusiaan. Pangan adalah hak, bukan hadiah. Negara wajib menjamin setiap keluarga bisa makan cukup dan bergizi, bukan hanya menonton laporan yang indah di layar rapat. Karena dalam pandangan Islam, keadilan pangan bukan sekadar urusan perut, tapi ukuran keimanan dan keberpihakan terhadap umat.
