muslimx.id — Anggota Komisi V DPR RI Hanan A. Rozak mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi (Driver) transportasi online di tengah pesatnya ekosistem ekonomi digital. Ia menilai perlindungan sosial, kebijakan tarif yang adil, serta standar operasional yang setara sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan penghidupan jutaan driver di Indonesia.
Hanan menyoroti bahwa pengemudi masih menjadi ujung tombak operasional platform, namun belum memperoleh perlindungan layak. Banyak dari mereka belum tercakup sebagai pekerja formal sehingga tidak mendapatkan jaminan sosial memadai. Standar layanan dan kelayakan kendaraan pun masih belum merata di berbagai daerah.
Serikat Pengemudi Online Indonesia bahkan mengusulkan kenaikan tarif dasar per kilometer karena tarif saat ini dinilai tidak sesuai beban operasional dan biaya harian. Hubungan kemitraan dengan aplikator dinilai belum seimbang, khususnya terkait transparansi dan pembagian keuntungan.
Partai X: Pengemudi Adalah Pilar Ekonomi Digital
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Partai X menilai pengemudi online harus diperlakukan sebagai pilar penting ekonomi digital, bukan sekadar “mitra” tanpa kepastian hak. Karena menjadi kelompok pekerja rentan, kesejahteraan mereka wajib menjadi prioritas strategi nasional.
Partai X juga menyoroti bahwa maraknya judi online telah memperburuk kondisi ekonomi keluarga para pengemudi. Dengan pendapatan yang tidak stabil, godaan tersebut dapat menjerumuskan pekerja rentan ke dalam tekanan finansial yang lebih dalam. Negara wajib hadir melalui kebijakan dan penindakan menyeluruh agar para pengemudi terlindungi dari beban sosial-ekonomi yang makin berat.
Islam Tegakkan: Keadilan dalam Muamalah Adalah Kewajiban Negara
Dalam ajaran Islam, keadilan ekonomi dan perlindungan pekerja merupakan nilai fundamental. Al-Qur’an memerintahkan:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan…” (QS. An-Nisa: 135)
Ayat ini menegaskan peran negara dan pemimpin untuk menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan, termasuk hubungan kerja di sektor digital.
Islam juga menekankan larangan menzalimi pekerja dan kewajiban memberi bayaran yang layak. Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan maupun ketidakjelasan status kerja bertentangan dengan prinsip muamalah yang diajarkan agama.
Karena itu, pengaturan ekosistem transportasi online harus berpijak pada nilai keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap pihak yang paling rentan.
Solusi Menurut Prinsip Partai X
Untuk melindungi pengemudi online dan memperkuat ekosistem ekonomi digital, Partai X menawarkan langkah konkret:
- Menetapkan tarif adil melalui kajian independen dan transparan yang berpihak pada pengemudi.
- Memasukkan pengemudi dalam skema jaminan sosial nasional dengan pembiayaan yang tidak membebani mereka.
- Memperjelas regulasi kemitraan agar hak dan kewajiban driver setara dengan aplikator.
- Meningkatkan pengawasan dan pemberantasan judi online untuk mencegah kerentanan ekonomi keluarga pengemudi.
- Membangun perlindungan sosial khusus bagi pekerja informal digital yang menjadi tulang punggung kebutuhan urban.
Penutup: Pembangunan Ekonomi Harus Bermartabat
Islam mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan martabat manusia.
Partai X menegaskan bahwa kesejahteraan driver online harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar wacana regulasi.
Negara wajib bekerja adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan harus memastikan para pengemudi memperoleh perlindungan nyata, penghasilan layak, serta ruang hidup yang lebih manusiawi di tengah ekonomi digital yang terus berkembang.
