muslimx.id – Bank Indonesia dan Kementerian Investasi resmi menyepakati integrasi sistem EASE dengan OSS dalam forum CBSEA 2025. Integrasi ini memungkinkan verifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan secara real-time, sekaligus memperkuat layanan perizinan yang cepat, aman, dan berbasis kolaborasi antar instansi.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi tulang punggung penguatan layanan kebanksentralan. BI menargetkan integrasi penuh melalui mekanisme Straight Through Processing yang mampu menyederhanakan seluruh proses perizinan sektor keuangan.
Sementara itu, Kementerian Investasi kembali menekankan urgensi “satu data” sebagai fondasi kebijakan publik yang akurat dan akuntabel.
CBSEA 2025 menjadi momen refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan. BI menilai sinergi teknologi dan regulasi akan memperkuat tata kelola uang negara. Integrasi regulasi lintas negara juga dipercepat, ditandai dengan pemenuhan standar ISO 20022 yang memodernisasi transaksi lintas batas.
Sikap Partai X: Negara Wajib Transparan dan Terhindar dari Abuse of Power
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, mengingatkan kembali tiga tugas pokok negara menurut konstitusi: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur secara adil.
Ia menegaskan bahwa integrasi OSS harus diawasi ketat. Digitalisasi tidak boleh menjadi tameng hilangnya akuntabilitas. Pemerintah, ujar Prayogi, hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberikan mandat, dan mandat itu harus dijalankan dengan tata kelola yang bersih, efisien, dan terbuka.
Partai X melihat potensi risiko sentralisasi data apabila integrasi dilakukan tanpa mekanisme check and balance. Monopoli data dan penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan keuangan bisa terjadi jika tidak diawasi publik.
Prayogi menegaskan bahwa sistem digital seharusnya memperluas akses rakyat kecil dan investor UMKM bukan memperkuat dominasi birokrasi atau mempersempit ruang usaha masyarakat.
Partai X menilai efisiensi perizinan wajib mempermudah pelaku usaha daerah dan UMKM. Layanan kebanksentralan harus inklusif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Prayogi, kolaborasi antar instansi harus menghasilkan keadilan akses, bukan sekadar modernisasi administratif.
Pandangan Islam: Transparansi adalah Bagian dari Amanah Pemerintahan
Dalam Islam, setiap proses pelayanan publik termasuk digitalisasi OSS wajib dijalankan dengan amanah, kejujuran, dan keadilan. Islam menolak segala bentuk penyelewengan kekuasaan yang merugikan rakyat.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa integrasi sistem bukan sekadar urusan teknis, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap data, setiap perizinan, setiap keputusan harus berpihak pada kemaslahatan rakyat.
Rasulullah SAW bersabda:
“Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini memperingatkan bahwa pengelolaan sistem digital tidak boleh menjadi ruang gelap kekuasaan. Transparansi adalah bagian dari ibadah kepemimpinan.
Solusi Partai X Berbasis Prinsip dan Platform
Untuk memastikan integrasi OSS benar-benar melayani rakyat, Partai X menawarkan sejumlah solusi strategis:
- Audit digital berkala untuk memastikan transparansi proses perizinan.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran untuk menutup celah korupsi dalam layanan digital.
- Pemurnian fungsi negara dan pemerintah, sehingga kebijakan terhindar dari kepentingan politik praktis.
- Digitalisasi birokrasi yang bersih melalui integrasi data berbasis keamanan tinggi.
- Musyawarah Kenegarawanan Nasional untuk merumuskan mekanisme perizinan yang adil dan bebas rente.
- Penguatan literasi digital masyarakat melalui media negara yang independen dan kuat.
Seluruh solusi ini diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan negara.
Penutup: Integrasi OSS Harus Menjadi Jalan Keadilan, Bukan Sentralisasi Kekuasaan
Partai X menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik harus menjaga amanah rakyat. Integrasi OSS harus dibangun di atas transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data yang kuat.
Prayogi R. Saputra mengingatkan bahwa negara hadir bukan untuk menguasai rakyat, tetapi untuk melayani dan melindungi mereka. Sistem digital yang bersih adalah bagian dari amanah kepemimpinan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
IKN atau OSS semua reformasi hanya akan berarti jika diarahkan kepada satu tujuan: mewujudkan pelayanan publik yang adil, jujur, dan berpihak pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
