muslimx.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana di tengah meningkatnya solidaritas publik bagi korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Artis dan influencer membuka donasi hingga miliaran rupiah untuk membantu korban bencana.
“Menurut ketentuan, sebaiknya izin dulu. Izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
Ia menegaskan mekanisme perizinan justru penting untuk melindungi kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan dana.
Partai X: Negara Harus Memiliki Tiga Tugas Wajib
Diana Isnaini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menyatakan bahwa solidaritas publik adalah kekuatan bangsa, tetapi tidak boleh menggantikan kewajiban negara.
“Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur agar semua berjalan adil. Penggalangan dana tanpa regulasi melahirkan risiko penyalahgunaan,” ujarnya.
Partai X menegaskan bahwa uang publik adalah amanat rakyat, bukan bahan konten, bukan alat pencitraan, dan bukan komoditas politik.
Di tengah derasnya donasi publik, muncul pertanyaan besar dari masyarakat: di mana peran cepat negara? Ketika rakyat bergerak secara swadaya, negara justru dinilai lebih fokus pada aspek administratif daripada kecepatan distribusi bantuan.
Banyak warga mempertanyakan mengapa rakyat bergerak lebih cepat dari sistem negara, sementara korban bencana masih berada di tenda darurat, kekurangan makanan, dan belum mendapatkan kepastian hunian.
Pandangan Islam: Dana Donasi adalah Amanah
Dalam ajaran Islam, dana yang dihimpun atas nama kepentingan umat termasuk kategori amanah (titipan). Amanah bukan sekadar soal kejujuran individu, tetapi merupakan tanggung jawab moral yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Islam juga mengenal konsep maslahah (kemaslahatan umum), yaitu segala tindakan yang bertujuan menjaga keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan manusia harus dikelola dengan tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Selain itu, Islam melarang praktek gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi publik, termasuk ketidakjelasan alur dana dan laporan pertanggungjawaban. Setiap harta yang dikumpulkan atas nama rakyat wajib dikelola secara jelas agar tidak berubah menjadi kedzaliman.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak…” (QS. An-Nisa: 58)
Dan firman-Nya:
“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu…” (QS. Al-Anfal: 27)
Solusi Partai X: Sistem Donasi Nasional Terintegrasi
Partai X mengajukan gagasan Sistem Donasi Nasional Terintegrasi, antara lain:
- Platform resmi satu pintu yang memuat daftar lembaga/orang berizin
- Audit ketat untuk donasi besar dan laporan rutin ke publik
- Standar etika komunikasi donasi tanpa eksploitasi korban
- Pencatatan penyaluran bantuan secara transparan
- Kolaborasi pemerintah dan publik dalam satu pusat koordinasi terbuka
Penutup: Membantu Korban Bencana Adalah Ibadah
Dalam Islam, membantu korban bencana adalah ibadah, tetapi mengelola bantuan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Bencana bukan panggung popularitas, bukan alat politik, dan bukan ladang bisnis. Ia adalah ujian ketulusan bagi rakyat dan pejabat.
Jika negara lalai, jika amanah disalahgunakan, maka bukan hanya keadilan yang hilang, tetapi juga keberkahan bangsa. Semoga negeri ini dijaga, para korban ditolong, dan amanah rakyat dipelihara. Aamiin.
